Dugaan Pungutan Bantuan Pangan Rp30.000 di Banyubiru, Dinsos Pandeglang Siap Turun Lakukan Asesmen

Pandeglang | Radar Nusantara Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang mulai menindaklanjuti informasi dugaan pungutan Rp30.000 terhadap keluarga pe...

Pandeglang | Radar Nusantara

Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang mulai menindaklanjuti informasi dugaan pungutan Rp30.000 terhadap keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan pangan di RT 02 RW 01, Kampung Picungbera, Desa Banyubiru, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang.

Iik Ichromni, pejabat fungsional Pengelola Perlindungan Jaminan Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) untuk menelusuri informasi yang berkembang.

“Sementara kami baru konfirmasi dengan TKSK,” kata Iik kepada Radar Nusantara melalui pesan WhatsApp, Selasa (8/9/2026).

Menurut Iik, Dinas Sosial juga berencana melakukan asesmen langsung ke lapangan untuk mengetahui kondisi dan fakta terkait penyaluran bantuan pangan tersebut.

“Insyaallah rencana hari ini atau mungkin besok kita lakukan assessment ke lapangan,” ujarnya.

Sebelumnya, saat menerima informasi mengenai dugaan pungutan tersebut pada Senin (7/9/2026), Iik menyampaikan bahwa informasi itu akan segera ditindaklanjuti.

“Nuhun infonya, segera ditindaklanjuti,” katanya.

KPM Mengaku Diminta Rp30.000

Dugaan pungutan mencuat setelah salah seorang KPM berinisial HI mengaku diminta menyerahkan uang Rp30.000 seusai mengambil bantuan pangan di Kantor Desa Banyubiru.

HI mengatakan setiap KPM menerima tiga karung beras, masing-masing seberat 10 kilogram atau total 30 kilogram.

“Alhamdulillah, Pak, kemarin kami sudah mengambil sendiri di kantor desa. Masing-masing mendapatkan tiga karung beras, per karung 10 kilogram,” kata HI saat ditemui di kediamannya, Senin (7/9/2026).

Namun, menurut HI, setelah menerima bantuan tersebut dirinya diminta membayar Rp30.000. Permintaan uang, kata dia, disampaikan oleh istri Ketua RT 02 RW 01.

“Di Kampung Picungbera, setiap KPM yang mendapatkan beras tidak gratis. Kami diminta bayar Rp30.000 oleh Ibu RT,” ujarnya.

Keterangan tersebut masih perlu diverifikasi lebih lanjut, termasuk mengenai jumlah KPM yang menyerahkan uang serta apakah pembayaran Rp30.000 diberlakukan kepada seluruh penerima di lingkungan tersebut.

Ketua RT Akui Ada Uang dari KPM

Radar Nusantara kemudian meminta klarifikasi kepada Ketua RT 02 RW 01 Kampung Picungbera, Eri Asmari.

Eri membantah uang tersebut merupakan pungutan yang diwajibkan kepada KPM. Namun, ia membenarkan adanya uang yang dikumpulkan dari penerima bantuan.

Menurut Eri, pemberian uang tersebut merupakan inisiatif KPM. Ia juga menyatakan uang yang terkumpul telah diserahkan kepada perangkat Desa Banyubiru.

“Itu hanya inisiatif KPM, Pak, untuk ngopi perangkat di desa. Uangnya sudah langsung saya serahkan kepada perangkat desa,” kata Eri.

Dengan demikian, terdapat perbedaan keterangan antara KPM dan Ketua RT. KPM menyebut dirinya diminta membayar Rp30.000, sedangkan Ketua RT menyatakan uang tersebut merupakan inisiatif penerima.

Perbedaan keterangan inilah yang antara lain membutuhkan pendalaman untuk memastikan apakah uang diberikan secara sukarela atau terdapat permintaan tertentu kepada penerima bantuan.

Dinsos Akan Cek ke Lapangan

Rencana asesmen Dinas Sosial menjadi tindak lanjut untuk memperoleh gambaran langsung mengenai persoalan tersebut.

Sejumlah hal masih perlu diklarifikasi, antara lain mekanisme pengumpulan uang, jumlah KPM yang menyerahkan Rp30.000, pihak yang menerima dana, serta penggunaan uang setelah disebut diserahkan kepada perangkat desa.

Sementara itu, Kepala Desa Banyubiru, Achmad Hinayatunur, sebelumnya belum berhasil dimintai keterangan. Radar Nusantara juga sempat mendatangi Kantor Desa Banyubiru untuk meminta klarifikasi langsung, tetapi kantor desa saat itu dalam keadaan tertutup dan tidak terlihat aktivitas pelayanan.

Keterangan pemerintah desa diperlukan, terutama menyusul pernyataan Ketua RT yang menyebut uang dari KPM telah diserahkan kepada perangkat desa.

Radar Nusantara masih menunggu hasil asesmen Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang serta membuka ruang klarifikasi bagi Pemerintah Desa Banyubiru dan pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan untuk menjelaskan duduk perkara secara utuh dan berimbang.

(Wan).