Kejar PAD, Wamendagri Bima Arya Ingatkan Pemda Jangan Andalkan Kenaikan Tarif Pajak

Bekasi|Radar Nusantara Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengingatkan pemerintah daerah agar tidak mengambil jalan pintas da...

Bekasi|Radar Nusantara

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengingatkan pemerintah daerah agar tidak mengambil jalan pintas dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan sekadar menaikkan tarif pajak yang berpotensi menambah beban masyarakat.

Menurut Bima, optimalisasi PAD seharusnya dilakukan dengan memperluas basis wajib pajak, meningkatkan pemanfaatan teknologi, serta memperkuat integrasi data. Langkah tersebut dinilai lebih efektif untuk meningkatkan penerimaan daerah sekaligus menekan potensi kebocoran.

“Ekstensifikasi tanpa membebani masyarakat, jadi pada perluasan basis pajak, pada upgrading teknologi, bukan sekadar menaikkan tarif dan membebani warga,” ujar Bima dalam Forum Koordinasi Strategis Implementasi Kebijakan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) bagi Pimpinan Daerah di Hotel Fairfield, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (4/9/2026).

Bima mengatakan penguatan kapasitas fiskal daerah menjadi kebutuhan mendesak. Berdasarkan data yang dipaparkannya, sebanyak 86 persen pemerintah daerah di Indonesia masih memiliki kapasitas fiskal lemah dan sangat bergantung pada transfer pemerintah pusat.

Kondisi tersebut, kata dia, bahkan lebih dominan pada tingkat kabupaten. Sebanyak 96 persen kabupaten disebut masih berada dalam kategori kapasitas fiskal lemah.

Karena itu, pemerintah daerah didorong mencari terobosan untuk menggali potensi pendapatan tanpa menambah tekanan terhadap masyarakat.

Salah satu langkah yang dinilai penting adalah digitalisasi sistem penerimaan daerah. Bima mencontohkan inovasi Kota Malang melalui aplikasi Persada yang memungkinkan transaksi terekam secara langsung. Ia juga menyinggung penerapan split payment di Kota Medan yang dinilai mampu meningkatkan akurasi penerimaan sekaligus mencegah kecurangan.

“Di Malang ada aplikasi Persada yang banyak ditiru, sedangkan di Medan ada split payment yang dampaknya cukup signifikan karena mencegah fraud, akurasi pajaknya seratus persen, telat bayarnya enggak ada,” jelasnya.

Selain pemanfaatan teknologi, Bima meminta kepala daerah memperbaiki pola perumusan kebijakan fiskal. Ia mendorong penerapan pendekatan co-creation, yakni melibatkan berbagai pemangku kepentingan sejak proses pencarian dan pengolahan data hingga penyusunan kebijakan.

“Saran saya ya lakukan adalah co-creation, sekali lagi co-creation not collaboration, karena co-creation itu duduk sama-sama untuk mencari data-data yang lebih valid,” katanya.

Dengan perluasan basis pajak, digitalisasi serta penggunaan data yang lebih akurat, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kemandirian fiskal tanpa menjadikan kenaikan tarif pajak sebagai pilihan utama.

Forum tersebut turut dihadiri Unit Leader Decentralized Governance DFAT Astrid Kartika, Team Leader SKALA Petrarca Karetji, Direktur Integrasi Data Kependudukan Nasional Ditjen Dukcapil Handayani Ningrum, Analis Keuangan Pusat dan Daerah Rooy John Erasmus Salamony, serta sejumlah kepala daerah.

Sumber: Puspen Kemendagri

Kalau ingin lebih tajam untuk headline media online, alternatifnya: “PAD Jangan Dikejar dengan Bebani Warga, Wamendagri Minta Pemda Perluas Basis Pajak”. Sumber: Puspen Kemendagri. (Wan).