Ketua DPW-LPK Sulteng Abd. Djani, SH Desak Kejari Tojo Una-Una Segera Audit Dugaan Sunat Dana BPJS Kematian 42 Juta Jadi 3 Juta di Pulau Enam.

TOJO UNA-UNA(SULTENG),RN  Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Pemberantasan Korupsi (DPW-LPK) Sulawesi Tengah, Abd. Djani, SH, mendesak Kej...

TOJO UNA-UNA(SULTENG),RN 

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Pemberantasan Korupsi (DPW-LPK) Sulawesi Tengah, Abd. Djani, SH, mendesak Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una untuk segera turun melakukan audit dan penyelidikan mendalam terkait dugaan penyunatan dana Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan di Desa Pulau Enam, Kecamatan Togean, Kabupaten Tojo Una-Una.

Desakan ini disampaikan Abd. Djani, SH kepada Radar Nusantara Group,Sabtu (26/09/2026) setelah pihaknya menerima laporan resmi dan bukti dokumen dari ahli waris korban.

FAKTA YANG DIHIMPUN DPW-LPK SULTENG :

Berdasarkan dokumen yang dikantongi DPW-LPK Sulteng, BPJS Ketenagakerjaan telah mentransfer dana Jaminan Kematian sebesar Rp 42.000.000 (Empat Puluh Dua Juta Rupiah) kepada salah satu ahli waris pada tanggal 22 Mei 2026. Dana tersebut merupakan hak penuh ahli waris peserta BPJS yang meninggal dunia.

Namun fakta di lapangan, berdasarkan keterangan ahli waris dan bukti surat kuasa yang ada, dana yang diterima ahli waris diduga hanya sebesar Rp 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah).

"Selisihnya Rp 39 juta per orang. Ini uang duka, bukan uang main-main. Kalau ini benar, ini sudah masuk ranah dugaan tindak pidana korupsi dan penggelapan," tegas Abd. Djani, SH dengan nada tegas.

BUKAN SATU KASUS, DUGAAN ADA 6 WARGA DENGAN POLA SAMA.

Lebih miris lagi, lanjut Abd. Djani, informasi yang berhasil dihimpun tim investigasi DPW-LPK Sulteng bersama awak media Radar Nusantara Group, pola dugaan penyunatan ini tidak hanya terjadi pada satu orang.

"Ada 6 warga di Desa Pulau Enam yang meninggal dunia dengan status peserta BPJS yang sama. Semuanya diduga hanya menerima 3 juta. Jika dikalikan 6 orang, maka total dana yang diduga raib mencapai Rp 234 Juta. Ini angka yang fantastis untuk ukuran desa," ungkapnya.

DPW-LPK Sulteng telah mengantongi nama-nama ahli waris dan bukti transfer awal dari BPJS.

DESAK KEJARI TOUNA SEGERA BERTINDAK.

Atas temuan tersebut, Ketua DPW-LPK Sulteng secara resmi mendesak :

1.  Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una untuk segera memanggil dan memeriksa Oknum Kepala Desa Pulau Enam terkait aliran dana tersebut.

2.  BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tojo Una-Una untuk membuka transparansi mekanisme pencairan, apakah pencairan dana kematian diperbolehkan melalui perantara Kades atau harus langsung ke rekening ahli waris.

3.  Inspektorat Kabupaten Tojo Una-Una untuk melakukan audit khusus penggunaan dana sosial di Desa Pulau Enam.

"Kami minta Kejari Touna jangan tutup mata. Kami dari DPW-LPK Sulteng siap mengawal kasus ini sampai tuntas dan siap menyerahkan seluruh bukti rekening koran, bukti transfer BPJS, dan surat kuasa ahli waris ke penyidik. Jika terbukti ada unsur melawan hukum, harus diproses sesuai UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," tegas Abd. Djani, SH.

DPW-LPK SULTENG AKAN SURATI KEJATI.

Sebagai bentuk keseriusan, dalam waktu dekat DPW-LPK Sulawesi Tengah akan melayangkan surat pengaduan resmi ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah dan Kejari Tojo Una-Una.

"Kami tidak ingin ada lagi warga kecil yang menjadi korban. Dana kematian 42 juta itu adalah hak anak yatim, janda yang ditinggalkan. Kalau disunat jadi 3 juta, itu kezaliman yang luar biasa. Kami minta keadilan ditegakkan," pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, Radar Nusantara Group masih berupaya mengkonfirmasi pihak Kepala Desa Pulau Enam dan pihak BPJS Ketenagakerjaan untuk mendapatkan hak jawab berimbang sesuai Kode Etik Jurnalistik.

Narasumber :

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Pemberantasan Korupsi (DPW-LPK) Sulawesi Tengah

Abd. Djani, SH

Editor : Kaperwil Radar Nusantara Group.