Oknum Kabag Pemerintahan Pemko Tebing Tinggi Diduga Kolusi Dengan Salah Satu Rekanan

Tebing Tinggi, RN Prilaku Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) masih merajalela di lingkungan Pemko Tebing Tinggi. Prilaku beberapa oknum OPD...

Tebing Tinggi, RN

Prilaku Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) masih merajalela di lingkungan Pemko Tebing Tinggi.

Prilaku beberapa oknum OPD itu masih saja lolos dari pantauan atau pengawasan pihak DPRD, Aparat Penegak Hukum dan kontrol kelompok Masyarakat.

Kebijakan Oknum Kabag Pemerintahan Pemko Tebing Tinggi dalam menjalankan dugaan kolusi yang dengan sengaja memberikan kegiatan sebanyak 88 kegiatan pada salah satu oknum rekanan ditahun 2025 ini bisa berdampak pada keabsahan Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Kota Tebing Tinggi di tahun 2025.

Temuan data awak media menemukan bahwa salah satu rekanan berinisial "AMB" telah mendapat kegiatan mencapai 88 kali kegiatan di Kabag Pemerintahan Pemko Tebing Tinggi tahun 2025.

Untuk menyikapi kebijakan itu, awak media telah melakukan konfirmasi melalui pesan Whatshap dan konfirmasi surat tertulis.

Menyikapi hal itu oknum Kabag Pemerintahan berinisial "RK" telah menanggapi hal itu dengan memberikan jawaban melalui pesan whatshap untuk mengundang awak media ngobrol  dikantornya di hari kamis, 3 September 2026 tetapi sampai berita ini dimuat Oknum Kabag Pemerintahan Pemko Tebing Tinggi itu belum memberikan kabar terkait waktu pertemuan untuk bisa dikonfirmasi (3/9).

Tanggapan salah seorang penggiat anti korupsi "A.Tampubolon" memberikan komentarnya pada awak media, bahwa KKN bukan hanya sebatas kebijakan pengelolaan anggaran Dana APBD saja tetapi juga berbau dugaan Nepotisme terkait kepentingan kelompok atau kekerabatan dekat yang tidak punya kemampuan kinerja kerja.

A.Tampubolon juga menambahkan bahwa fakta atas kasus OTT Dinas Kominfo belum cukup menjadi bukti bahwa KKN dilingkungan Pemko Tebing Tinggi sudah sangat memalukan atas prilaku kerakusan dan ketamakan dalam meraup kekayaan dari Dana APBD Kota ini.

Kebijakan oknum pejab seperti ini sangat melukai hati masyarakat dan berbuntut dugaan kerugian keuangan daerah yang berbau pemborosan atau tidak tepat sasaran pengelolaan anggaran Dana APBD itu.

Fakta ini seharusnya menjadi perhatian pihak DPRD dan pihak Aparat Penegakan hukum di Kota Tebing Tinggi agar nantinya mau membuka tabir terkait berbagai dugaan masalah pelanggaran hukum terkait dugaan membudayakan kebijakan berbau Kolusi oknum pejabat dilingkungan Pemko Tebing Tinggi. (S.Tambunan)