TP2D Bukan Ruang Rehabilitasi Politik: AMM Desak Bupati Subang Copot Ojang Sohandi, Mantan Terpidana Korupsi, Dari Ketua TP2D Kabupaten Subang

Subang,RN Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Menjaga Keutuhan Demokrasi (AMM) Kabupaten Subang menyoroti keberadaan Ojang Sohandi sebagai Ketua Ti...

Subang,RN

Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Menjaga Keutuhan Demokrasi (AMM) Kabupaten Subang menyoroti keberadaan Ojang Sohandi sebagai Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Kabupaten Subang.

Koordinator AMM, Iqbal Maulana, menilai penempatan figur yang memiliki rekam jejak sebagai mantan terpidana perkara korupsi pada posisi strategis yang memberikan pertimbangan mengenai pembangunan daerah menimbulkan persoalan serius dari sisi etika publik, integritas, dan kepercayaan masyarakat.

Dalam Peraturan Bupati Subang Nomor 1 Tahun 2022, TP2D disebut sebagai tenaga ahli profesional dan independen non-Perangkat Daerah yang membantu Bupati dalam percepatan pembangunan daerah. TP2D juga memiliki fungsi memberikan nasihat, pertimbangan, serta masukan mengenai arah prioritas dan kebijakan pembangunan. 

“Ini bukan persoalan kebencian pribadi terhadap Ojang Sohandi. Ini persoalan standar etik dalam tata kelola pemerintahan. TP2D memiliki posisi strategis dalam memberikan pertimbangan pembangunan daerah. Karena itu, rekam jejak dan integritas orang yang memimpinnya menjadi sesuatu yang patut dipertanyakan secara terbuka,” Tegas Iqbal Maulana Kepada Awak Media Radar Nusantara Com, Selasa (22/9/2026)

Menurut AMM, masyarakat berhak mempertanyakan apa dasar pertimbangan Bupati Subang dalam menunjuk Ojang Sohandi sebagai Ketua TP2D, bagaimana proses seleksinya, serta apakah aspek integritas dan kepercayaan publik benar-benar menjadi pertimbangan.

AMM juga menegaskan bahwa kritik tersebut tidak dimaksudkan untuk menghapus hak seseorang yang telah menjalani hukuman untuk kembali ke masyarakat. Namun, menurut Iqbal, hak untuk kembali ke masyarakat harus dibedakan dengan persoalan kepantasan etik ketika seseorang ditempatkan pada posisi strategis yang berhubungan dengan pemerintahan dan pembangunan daerah.

“Kalau pemerintah berbicara tentang pemerintahan yang bersih, transparan dan berintegritas, maka publik berhak menuntut standar yang sama diterapkan dalam memilih orang-orang yang diberi posisi strategis. Jangan sampai pesan antikorupsi pemerintah justru berbenturan dengan keputusan penempatan pejabat atau unsur strategis pemerintahan,” Ujar Iqbal.

Atas dasar pertimbangan etika dan kepercayaan publik tersebut, AMM mendesak Bupati Kabupaten Subang untuk segera mengevaluasi dan mencopot Ojang Sohandi dari jabatan Ketua TP2D Kabupaten Subang.

“Kami meminta Bupati Subang mengambil sikap tegas. Evaluasi dan copot Ojang Sohandi dari Ketua TP2D. Ini bukan sekadar soal siapa yang menduduki kursi, tetapi soal pesan moral pemerintah kepada masyarakat Subang.”

Iqbal menambahkan, pembangunan daerah tidak cukup hanya mengejar target fisik dan angka-angka program. Pembangunan juga membutuhkan legitimasi moral, integritas, transparansi, dan kepercayaan publik.

“Jangan sampai TP2D menjadi ruang untuk mengembalikan figur dengan rekam jejak masa lalu ke lingkar strategis pemerintahan tanpa penjelasan yang terang kepada masyarakat. Pemerintah harus menjawab secara terbuka dan bertanggung jawab.”

AMM menyatakan akan terus melakukan kontrol sosial terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Subang, khususnya yang berkaitan dengan transparansi, integritas, dan kepentingan masyarakat, Tandasnya.(Staff RN)