Wamendagri Ribka Haluk: Pembangunan Daerah Jangan Berhenti di Dokumen Perencanaan

Jakarta | Radar Nusantara  Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) agar pembangunan tidak...

Jakarta | Radar Nusantara 

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) agar pembangunan tidak berhenti sebatas penyusunan dokumen, target administratif, maupun seremonial program. Perencanaan yang telah disusun harus konsisten diwujudkan dalam pelaksanaan dan menghasilkan dampak nyata yang dapat dirasakan masyarakat.

Penegasan itu disampaikan Ribka saat menjadi pembicara kunci dalam acara Penyerahan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) dan Knowledge Sharing Pembangunan Daerah Tahun 2026 di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Jakarta, Rabu (30/9/2026).

Ribka mengatakan, penghargaan yang diberikan kepada Pemda merupakan bentuk apresiasi atas inovasi dan kreativitas daerah dalam menjalankan pembangunan. Namun, capaian tersebut diharapkan tidak membuat daerah berhenti melakukan pembenahan.

Sebaliknya, penghargaan perlu menjadi pemacu bagi Pemda untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan secara berkelanjutan. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah memastikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Menurut Ribka, konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan menjadi bagian penting untuk memastikan setiap program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus terus diperkuat.

“Bahwa konsistensi terhadap perencanaan itu sangat penting. Sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini sangat penting,” ujar Ribka.

Selain konsistensi perencanaan, Ribka mendorong Pemda memastikan pengelolaan anggaran diarahkan pada program-program prioritas yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk program prioritas yang dicanangkan pemerintah pusat.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan pada akhirnya tidak cukup diukur dari terlaksananya suatu program. Hal yang lebih penting adalah sejauh mana program tersebut mampu memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemda, lanjut Ribka, juga perlu mencermati berbagai indikator pembangunan, mulai dari pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan pengangguran, kesehatan, pendidikan, hingga pembangunan manusia.

Indikator tersebut penting diperhatikan agar pembangunan daerah tidak semata-mata berorientasi pada capaian administratif, tetapi benar-benar mampu menjawab persoalan dan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah.

Ribka juga menyoroti perbedaan karakteristik antardaerah. Menurutnya, kondisi tersebut membutuhkan pendekatan pembangunan yang disesuaikan dengan potensi, tantangan, dan kebutuhan setiap wilayah.

Karena itu, Pemda didorong memanfaatkan data serta kondisi kewilayahan sebagai dasar dalam menyusun kebijakan. Pada saat yang sama, koordinasi dengan pemerintah pusat perlu terus diperkuat agar arah pembangunan berjalan selaras.

Dalam kesempatan tersebut, Ribka menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang berhasil menerima PPD 2026. Ia berharap penghargaan tersebut menjadi penyemangat untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

“Ini merupakan suatu penyemangat sekaligus sebagai penghormatan karena tidak semua daerah memiliki itu (mendapatkan penghargaan),” tandas Ribka.

Ribka turut mengapresiasi Kementerian PPN/Bappenas serta berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut.

Acara itu turut dihadiri Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin, sejumlah bupati dan wali kota, serta pejabat terkait lainnya.

Sumber: Puspen Kemendagri. 

(Wan).