DUGAAN KORUPSI DANA DESA MEDONO: BALAI DESA FIKTIF Rp 523 JUTA DAN MODUS PENGADAAN APE PAUD/TPQ SENILAI Rp 474 JUTA

WONOSOBO, RADAR NUSANTARA Skandal dugaan penyimpangan Dana Desa di Desa Medono, kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo, kian terkuak. Tidak ...

WONOSOBO, RADAR NUSANTARA

Skandal dugaan penyimpangan Dana Desa di Desa Medono, kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo, kian terkuak. Tidak hanya dugaan anggaran fiktif pembangunan Balai Desa senilai *Rp 523.400.000*, Tim Investigasi Radar Nusantara juga menemukan dugaan mark-up dan penyimpangan berulang pada pos *Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa* selama 6 tahun berturut-turut.

*RINCIAN ANGGARAN JANGGAL APE PAUD/TPQ:*

Berdasarkan dokumen APBDes Desa Medono yang berhasil dihimpun Tim:

- Tahun 2019: Rp 61.800.000

- Tahun 2020: Rp 200.000.000

- Tahun 2021: Rp 33.000.000

- Tahun 2022: Rp 10.000.000

- Tahun 2023: Rp 60.200.000

- Tahun 2024: Rp 109.019.000

*Total: Rp 474.019.000*

Jika ditotal dengan dugaan fiktif Balai Desa, potensi kerugian negara dari dua pos ini saja hampir mencapai *Rp 1 Miliar (Rp 997.419.000)*.

Hasil cek lapangan, kondisi sarana PAUD/TPQ tidak sebanding dengan ratusan juta rupiah yang telah digelontorkan. Diduga kuat terjadi penggelembungan harga (mark-up), laporan fiktif, dan pengadaan barang yang tidak sesuai RAB.

*KADES BINGUNG, SEKDES BERDALIH "SALAH KODE REKENING"*

Kejanggalan semakin menguat saat Kepala Desa Medono saat dikonfirmasi mengaku tidak pernah menganggarkan pembangunan Balai Desa. Saat ditanya soal tanda tangannya di APBDes, Kades kebingungan dan memanggil Sekdes. Sekdes pun berkelit dengan dalih klasik _"hanya salah kode rekening, untuk GOR"_.

Dalih tersebut sangat tidak masuk akal dan bertentangan dengan asas tertib anggaran Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

*MELANGGAR ATURAN PENGADAAN: ANGGARAN DI ATAS Rp 200 JUTA WAJIB LELANG!*

Tim RN menyoroti adanya dugaan pelanggaran serius dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa.

Sesuai peraturan perundang undangan

1.  Perpres No. 12 Tahun 2021 perubahan atas Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 3 dan Pasal 19:* Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya di atas Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) *WAJIB* dilakukan melalui metode tender/seleksi terbuka (E-Tendering) melalui LPSE, bukan dengan metode Pengadaan Langsung (PL) atau penunjukan langsung.

2.Permendesa PDTT No. 8 Tahun 2022:* 

Pengadaan di desa yang menggunakan Dana Desa di atas Rp 200 Juta harus melalui Lelang di Kabupaten dan wajib melibatkan TPK, serta mengedepankan prinsip transparan, akuntabel, efisien dan terbuka.

3.  Peraturan LKPP No.12 Tahun 2021: Pengadaan APE wajib menggunakan E-Purchasing E-Katalog dan spesifikasi jelas.

*Fakta di Desa Medono:* Anggaran Tahun 2020 untuk APE PAUD/TPQ senilai *Rp 200.000.000 pas* dan Tahun 2024 Rp 109 Juta, serta Balai Desa Rp 299 Juta, diduga kuat tidak melalui proses lelang LPSE. Ini adalah modus untuk menghindari pengawasan dan membuka ruang mark-up.

*ANCAMAN SANKSI PIDANA BUKAN MAIN-MAIN*

Pelaku dapat dijerat dengan sanksi berlapis:

*Sanksi Administrasi:* Pengembalian kerugian negara, pemberhentian Kades dan Perangkat Desa sesuai UU No.6 Tahun 2014.

Sanksi Pidana Korupsi:

*UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor:*

- *Pasal 2 ayat (1):* Setiap orang yang melawan hukum memperkaya diri sendiri/orang lain yang merugikan keuangan negara, dipidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda Rp 200 Juta s/d Rp 1 Miliar.

- *Pasal 3:* Penyalahgunaan wewenang untuk menguntungkan diri sendiri/orang lain, dipidana 1 tahun s/d 20 tahun.

Sanksi 

Pengadaan Sesuai Perpres, pelaku pengadaan yang merekayasa proses lelang terancam pidana dan black list.

DESAKAN: 

KEJARI DAN INSPEKTORAT JANGAN TUTUP MATA

Bagaimana mungkin Inspektorat Kabupaten Wonosobo dan APH meloloskan SPJ yang secara fisik fiktif selama bertahun-tahun? Publik menduga ada pembiaran.

Radar Nusantara mendesak Kejaksaan Negeri Wonosobo untuk segera melakukan Audit Investigatif dan Audit Tujuan Tertentu (ATT), memanggil Kades, Sekdes, TPK dan Pendamping Desa Medono untuk mempertanggungjawabkan hampir Rp 1 Miliar uang rakyat tersebut.

Hingga berita ini diterbitkan, Kades Medono belum mampu menunjukkan RAB, Faktur Pembelian APE, dan Berita Acara Serah Terima Barang.

*[RN | Joko