Pengamat: Banten Tumbuh, tetapi Belum Semua Beranjak

  SERANG I RADAR NUSANTARA  Banten sedang bergerak. Ekonomi provinsi ini tumbuh 5,37 persen sepanjang 2025 dan mencapai 5,57 persen pada sem...

 

SERANG I RADAR NUSANTARA 

Banten sedang bergerak. Ekonomi provinsi ini tumbuh 5,37 persen sepanjang 2025 dan mencapai 5,57 persen pada semester I 2026 secara c-to-c. Investasi 2025 mencapai Rp130,2 triliun, sementara jumlah penduduk miskin turun menjadi 746,73 ribu orang atau 5,38 persen pada Maret 2026. Di tengah capaian tersebut, pengamat kebijakan publik Eko Supriatno mempertanyakan seberapa jauh pertumbuhan telah mengubah kehidupan warga.

"Persoalan Banten bukan stagnasi. Data menunjukkan gerak yang nyata: ekonomi tumbuh, kemiskinan menurun, ketimpangan pengeluaran membaik dalam setahun terakhir, dan investasi meningkat. Yang patut diuji adalah jarak antara kecepatan pertumbuhan dan kecepatan pemerataan,” kata Eko.

Data BPS menunjukkan ekonomi Banten tumbuh 5,37 persen pada 2025, meningkat dari 4,79 persen pada 2024. Pada semester I 2026, pertumbuhan mencapai 5,57 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun, pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya tercermin pada kualitas pekerjaan. Pada Mei 2026, angkatan kerja mencapai 6,29 juta orang dengan 5,88 juta orang bekerja. TPT tercatat 6,48 persen, turun 0,11 poin persentase dibandingkan Februari 2026. Pada saat yang sama, pekerja formal hanya 2,88 juta orang atau 48,99 persen, turun 3,20 poin persentase dari Februari 2026. Setengah pengangguran naik 0,96 poin persentase dan pekerja paruh waktu meningkat 0,20 poin persentase.

“Ukuran pertumbuhan bukan semata seberapa besar ekonomi bertambah, tetapi apakah pertumbuhan itu berubah menjadi pekerjaan layak, pendapatan yang lebih baik, dan kesempatan yang lebih merata,” ujar Eko.

Investasi Besar, Apa yang Tinggal?

Realisasi investasi Banten sepanjang 2025 mencapai Rp130,2 triliun atau 108,95 persen dari target Rp119,55 triliun dan menyerap 214.216 tenaga kerja. Kontribusi terbesar berasal dari Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon, Kota Tangerang, dan Kabupaten Serang.

Menurut Eko, angka tersebut perlu dibaca bersama dampak investasi terhadap tenaga kerja dan ekonomi lokal. Pertanyaannya mencakup berapa banyak tenaga kerja lokal yang terserap, berapa yang masuk pekerjaan formal, bagaimana tingkat upah dan keberlanjutan pekerjaannya, serta seberapa besar usaha lokal masuk ke rantai pasok industri.

“Modal bisa datang dan pergi; yang menentukan bagi Banten adalah apa yang menetap,” katanya.

Ia menilai jejak investasi perlu dilihat dari keterampilan tenaga kerja, pertumbuhan pemasok lokal, transfer teknologi, keberlanjutan pekerjaan, dan pendapatan rumah tangga. Pemerintah Provinsi Banten menyatakan akan mendorong pemerataan investasi ke seluruh wilayah. Tantangannya adalah memastikan kegiatan ekonomi tersebut membentuk ekosistem usaha dan pekerjaan yang mengakar di daerah.

Kemiskinan Turun, Kesenjangan Masih Terlihat

BPS mencatat jumlah penduduk miskin Banten pada Maret 2026 sebanyak 746,73 ribu orang atau 5,38 persen, turun 14,1 ribu orang dibandingkan September 2025. Eko menilai penurunan tersebut perlu diapresiasi, tetapi keluarga yang baru keluar dari garis kemiskinan masih menghadapi risiko ketika kehilangan pekerjaan atau menghadapi kenaikan biaya hidup dan kebutuhan kesehatan.

“Jangan sampai statistik lebih sibuk menghitung manusia daripada memahami kehidupan yang sedang dihitung,” ujarnya.

Gini Ratio Banten pada Maret 2026 berada di 0,312, sama dengan September 2025 dan turun dari 0,330 pada Maret 2025. Pada saat yang sama, capaian pembangunan manusia masih berbeda cukup jauh. IPM 2025 Kota Tangerang Selatan mencapai 84,81, sedangkan Kabupaten Lebak 69,24 dan Kabupaten Pandeglang 71,84.

“Maju menurut siapa? Menurut PDRB dan investasi, atau menurut anak di Lebak yang memperoleh sekolah bermutu, petani Pandeglang yang mendapat pasar layak, nelayan yang memiliki akses usaha, dan anak muda yang memperoleh pekerjaan tanpa harus meninggalkan daerahnya?” kata Eko.

RPJMD Banten 2025–2029 menempatkan pemerataan pembangunan wilayah sebagai salah satu misi, termasuk pembangunan infrastruktur untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru dan memperkuat interkoneksi Banten Utara dan Banten Selatan. Menurut Eko, tantangannya adalah menerjemahkan agenda tersebut menjadi prioritas anggaran, infrastruktur, pelayanan publik, dan kesempatan ekonomi yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Menguji Pertumbuhan dari Dampaknya

Eko mengatakan ukuran keberhasilan pembangunan perlu diperluas. Investasi perlu dibaca bersama tenaga kerja lokal, pekerjaan formal, upah, produktivitas, keterlibatan usaha lokal, dan nilai tambah yang tinggal di daerah. Program vokasi juga perlu diukur dari peserta yang memperoleh pekerjaan, bekerja sesuai kompetensi, dan mampu bertahan di dunia kerja.

Untuk pemerataan, Banten Selatan membutuhkan konektivitas, infrastruktur, pembiayaan UMKM, kepastian perizinan, dan rantai pasok lokal. APBD, menurut dia, juga perlu dibaca melalui indikator pengangguran, pekerjaan formal, kemiskinan, IPM, pendidikan, kesehatan, konektivitas, dan pendapatan masyarakat.

“Banten tidak kekurangan potensi, program, maupun angka keberhasilan. Yang perlu diuji adalah pertemuan semuanya dengan kehidupan warga: pendapatan yang lebih baik, pekerjaan yang lebih layak, pendidikan bermutu, pelayanan publik yang lebih dekat, dan kesempatan yang tidak terlalu ditentukan oleh tempat seseorang dilahirkan.”

Pada usia 26 tahun, data menunjukkan Banten tumbuh. Pertanyaan berikutnya adalah siapa yang memperoleh kesempatan dari pertumbuhan tersebut.

Jika investasi mencapai Rp130,2 triliun, apa yang tinggal di Banten? Jika ekonomi tumbuh 5,57 persen, siapa yang kehidupannya ikut berubah?

Dua pertanyaan itu membawa Banten pada ukuran kemajuan yang lebih konkret. Sebab jika yang bergerak hanya angka, sementara terlalu banyak warga tetap di tempat, Banten belum benar-benar beranjak. (Wan).