HMI Pandeglang Tolak Rencana Pemindahan Badak Jawa ke Alas Purwo

PANDEGLANG | RADAR NUSANTARA Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pandeglang menyatakan penolakan terhadap rencana pemindahan sebagian popu...

PANDEGLANG | RADAR NUSANTARA

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pandeglang menyatakan penolakan terhadap rencana pemindahan sebagian populasi badak jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur.

Penolakan tersebut disampaikan Ketua Umum HMI Cabang Pandeglang, Moh Ilham, menanggapi rencana yang disebut telah disampaikan Utusan Khusus Presiden RI Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo.

Menurut Ilham, kebijakan pemindahan badak jawa tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan teknis konservasi. Langkah tersebut juga berkaitan dengan keselamatan satwa, keberlanjutan ekosistem, serta kepentingan masyarakat Kabupaten Pandeglang sebagai daerah habitat asli badak jawa.

"Kami menolak rencana pemindahan badak jawa apabila pemerintah belum membuka kajian ilmiah yang komprehensif. Jangan sampai kebijakan yang bertujuan menyelamatkan justru menimbulkan risiko baru bagi kelangsungan hidup satwa langka tersebut," ujar Ilham dalam pers rilisnya, Sabtu (14/11/2026). 

Ilham mengakui bahwa kawasan Ujung Kulon memiliki potensi ancaman bencana alam, seperti gempa bumi, tsunami, dan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau. Namun, menurutnya, risiko tersebut harus dijawab melalui perencanaan konservasi yang matang dan berbasis penelitian ilmiah.

Ia menilai proses pemindahan badak jawa bukan perkara sederhana karena melibatkan tahapan penangkapan, pengangkutan, hingga adaptasi terhadap lingkungan baru.

HMI juga menyinggung kematian badak jawa bernama Musofa yang disebut terjadi setelah proses translokasi pada November 2025. Ilham meminta peristiwa tersebut menjadi bahan evaluasi serius, termasuk untuk memastikan penyebab kematian dan risiko dalam proses pemindahan satwa.

"Jangan sampai atas nama menyelamatkan badak jawa, pemerintah justru mengambil kebijakan yang menempatkan satwa paling langka tersebut pada risiko keselamatan yang semakin besar," tegasnya.

Selain mempertanyakan risiko pemindahan, HMI mendesak pemerintah menjelaskan kelayakan ekologis Taman Nasional Alas Purwo sebagai calon habitat baru.

Menurut Ilham, pemerintah perlu menunjukkan hasil penelitian mengenai ketersediaan pakan, sumber air, kondisi habitat, daya dukung lingkungan, serta peluang keberhasilan reproduksi badak jawa di kawasan tersebut.

"Jangan hanya karena Alas Purwo berstatus taman nasional, kemudian dianggap otomatis layak menjadi habitat badak jawa. Kebijakan konservasi harus berdasarkan kesesuaian ekologis, bukan asumsi," katanya.

Sebagai putra daerah Pandeglang, Ilham juga menegaskan bahwa keberadaan badak jawa di Ujung Kulon merupakan bagian penting dari identitas ekologis Kabupaten Pandeglang yang harus dijaga.

Karena itu, HMI meminta pemerintah pusat melibatkan Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Pemerintah Provinsi Banten, akademisi, pemerhati lingkungan, organisasi mahasiswa, serta masyarakat sekitar kawasan konservasi sebelum mengambil keputusan strategis.

HMI mendorong pemerintah memprioritaskan penguatan konservasi di habitat asli, termasuk perlindungan kawasan, mitigasi bencana, peningkatan pengawasan, dan pengembangan Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA).

"Jika pemerintah benar-benar ingin menyelamatkan badak jawa, maka perlindungan habitat, mitigasi risiko bencana, dan penguatan pengelolaan konservasi di Ujung Kulon harus menjadi prioritas," ujar Ilham.

Ia menegaskan, HMI tidak menolak upaya penyelamatan badak jawa, tetapi meminta setiap kebijakan dilakukan secara transparan, hati-hati, dan berdasarkan pertimbangan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

HMI berharap pemerintah membuka ruang dialog dengan seluruh pemangku kepentingan agar kebijakan konservasi tidak hanya mempertimbangkan penyebaran populasi, tetapi juga keselamatan satwa dan keberlanjutan ekosistem.

Hingga berita ini disusun, awak media belum mendapatkan tanggapan dari Hashim Djojohadikusumo maupun pihak pemerintah terkait kritik dan tuntutan yang disampaikan HMI Cabang Pandeglang. (Wan/Ham).