Tidak Mau Dikatakan Pungli, Inilah Jawaban MKKS SMK

Cirebon - RN . Ketua MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) mengungkapkan. Anggaran dalam suatu organisasi berisi gambaran kondisi keuan...

Cirebon - RN. Ketua MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) mengungkapkan. Anggaran dalam suatu organisasi berisi gambaran kondisi keuangan yang meliputi pendapatan, belanja, dan aktivitas program. Dan perencanaan anggaran yang baik haruslah mencangkup seluruh kegiatan organisasi sehingga fungsi anggaran dapat  berjalan dengan baik.

Persoalan dana iuran di SMK Kota Cirebon. Menurutnya, berawal dari kesepakatan bersama antara kepala sekolah. Dan dana tersebut bukan diambil dari dana BOS (Bantuan Oprasional Sekolah) melainkan dari hasil iuran siswa disekolah masing-masing.

Dia menyebut, hasil dana yang terkumpul itu digunakan untuk kepentingan organisasinya, seperti rapat kerja, kegiatan O2SN (Olimpiade Olahraga Siswa Nasional, untuk LKS (lembar Kerja Sekolah), Pengambilan Ijaza ke-Provinsi dan untuk kegiatan lainnya yang berkenaan dengan program organisasinya.

“ Masing-masing kepala sekolah SMK yang ada dikota Cirebon menyepakati bahwa setiap siswa dikenakan Rp 3000,- diambil pertriwulan. Dan berarti setiap tahunnya persiswa dikenakan Rp 6000,- ”. Terang Drs Dharyatmo Kismono MA saat dikonfirmasi Selasa (25/9/2018).

Dari anggaran persiswa Rp 3000 atau Rp 6000,- pertahunnya. Menurutnya tidak mencukupi untuk perjalanan anggaran organisasinya. Untuk itu pihaknya berencana kedepan anggaran akan dinaikkan menjadi Rp 5000,- atau 10.000,- pertahun setiap siswa SMK.

Kismono yang baru menjabat beberapa bulan itu kembali mengatakan. Terkait yang dipersoalkan dasar hukum pengambilan dana iuran dari siswa. Berawal hasil dari kesepakatan antara kepala sekolah-sekolah. Karena menurutnya suatu organisasi tidak akan berjalan tanpa ada angaran, dan anggaran itu tentunya diambil dari anggotanya masing-masing. 

“ Hal wajar tentunya, setiap anggota dimintai iuran dana, karena dana dari hasil iuran itu dipergunakan untuk kegiatan organisasi, bukan untuk personya. Dan sekali lagi iuran dana itu bukan dari dana BOS karena bukan peruntukannya, malainkan hasil dari iuran siswa yang diambil sekolahnya masing-masing”. Ujar Kismono dihadapan forum MKKS. Yang dihadiri beberapa perwakilan Sekolah SMK Swasta itu.

Seperti diketahui. Sebelumnya didapat informasi MKKS dengan beranggota 31 SMK setiap bulannya menarik iuran Rp 3000,- persiswa. Sementara dari jumlah SMK yang ada dikota Cirebon kurang lebih siswanya berjumlah 11.000. kalau dikakulasikan jumlah iuaran yang terkumpul setiap tahunnya ratusan juta rupiah. Dan menurut informasi, personal pungutan di SMK tahun sebelumnya sempat jadi sorotan masyarakat, dan sempat terhenti karena selain membebankan sekolah peruntukan hasil iuran itu tidak jelas.

Masih di forum. Bendahara MKKS SMK Swasta E Sukaedah SAg MPDi turut bicara. Sebagai pengumpul dana. Menurutnya, hasil iuran dana itu untuk kepentingan organisasinya bukan untuk perorangan. Artinya sesuai peruntukannya. (Hasan/Riston)