Kadisdik; Program Pelaksaaan UNBK SMP Sebatas Himbauan

Kepala Dinas Pendidikan Kab. Cirebon, Drs H Asdullah SA. MM Cirebon,RN. Program pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK)...

Kepala Dinas Pendidikan Kab. Cirebon, Drs H Asdullah SA. MM


Cirebon,RN. Program pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) disekolah SMP wilayah Kab. Cirebon sebatas himbauan. Hal itu merujuk surat edaran dari Direktorat Jendreal (Dirjen) Pendidikan Dasar dan Menegah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Dengan tujuan mendorong untuk meningkatkan literasi siswa terhadap TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi).

“ Artinya, atas surat edaran itu, setiap sekolah SMP dapat melaksanakan program UNBK tentunya dengan ditunjang perangkat dan peralatan yang memadai “. Kata Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kab. Cirebon , Drs H Asdullah SA. MM kepada RN. Selasa (18/12/2018) saat ditemui diruang kerjanya.

Menurutnya. Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) disebut juga Computer Based Test (CBT) adalah sistem pelaksanaan ujian nasional dengan menggunakan komputer sebagai media ujiannya. Dalam pelaksanaannya, UNBK berbeda dengan sistem ujian nasional berbasis kertas atau Paper Based Test (PBT) yang selama ini sudah berjalan.

Diakuinya. Untuk wilayah Kab. Cirebon baru 17 sekolah yang dapat bantuan perangkat dan peralatan sarana prasaran UNBK. Sementara dari 17 sekolah SMPN itu masing-masing memperoleh 20 unit komputer. Dan dari bantuan yang ada jauh masih kurang untuk pelaksaaan UNBK, untuk itu  kekurangannya sakolah bisa kerjasama dengan walimurid tentunya melaui komite sekolah masing-masing.

Karena menurutnya. Ideal sekolah untuk melaksanakan UNBK sekolah harus mempunyai peralatan komputer 90 % atau 50 % dari jumlah siswa yang akan mengikuti ujian. Dicontohkannya. Semisal Kelas IX ada 300 siswa, berarati sekolah harus menyiapkan parangkat komputer sedikitnya sebanyak 120 unit dibagi tiga ruang dengan setiap lab (labotarium) 40 unit komputer.

Beliau beralasan. Dari sekian sekolah hanya 17 SMP yang memperoleh bantuan perangkat dan peralatan komputer. Menurutnya, hal itu terkait dengan pagu anggaran yang ada didinas pendidikan Kab. Cirebon. “ Karena dengan pagu anggaran yang sudah ditetepkan itu, Dinas mengutamakan untuk infrastruktur sekolah bukan  untuk program UNBK”. Ujar H Asdullah.

Beliau berharap. Untuk program UNBK setiap sekolah Menengah Tingkat Pertama harus bisa melihat situasi dan kondisi masyarakat setempat. Karena ada sebagian kecil masyarakat yang tidak mendukung program pendidikan, sehingga kalau tidak pintar membaca situasi akan menuai polemik. Untuk itu Belaiu meminta, sekolah yang akan melaksanakan program UNBK pintar-pintar menyampaikan kemasyarakat atau walimurid dengan penyampaian yang mengena.

Dan perlu digaris bawahi. Kab. Cirebon saatnya bisa melaksanakan penyelenggaraan UNBK semua, karena selain efesien, sestem digunakan semi-online yaitu soal dikirim dari server pusat secara online melalui jaringan (sinkronisasi) ke server lokal (sekolah), kemudian ujian siswa dilayani oleh server lokal (sekolah) secara offline. Selanjutnya hasil ujian dikirim kembali dari server lokal (sekolah) ke server pusat secara online (upload).

“ Fungsi UNBK yaitu dapat meredam banyak kecurangan dalam pelaksanaan Ujian Nasional, sehingga akan mempu untuk menumbuhkan minat belajar dikalangan siswa. Hal ini dikarenakan siswa tidak lagi mengandalkan bocoran kunci jawaban pada saat mengikuti ujian nasional, sehingga mau tidak mau mereka akan berusaha untuk dapat lulus dalam ujian nasional yang dihadapi”. Tutur H Asdullah.

Dan selain itu, tujuan UNBK kedepannya adalah dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas dan diharapkan nilai kelulusan nantinya bisa dijadikan patokan untuk jenjang pendidikan berikutnya, jadi tidak ada lagi test penerimaan siswa atau mahasiswa baru agar dapat menghemat biaya, semua mengacu pada nilai akhir kelulusan.

Seperti diketaui. Dengan adanya program UNBK terkesan sekolah “Aji Mumpung”, berlomba-lomba untuk menarik iuran kewalimurid dengan berbagai nominal dari mulai per-murid Rp 250 ribu , 300 ribu, 450 ribu, 600 ribu, Rp 650 ribu dan bahkan ada yang sampai Rp 750 ribu. Dan anehnya sekolah menyatakan hal itu dilegalkan dengan dalih sudah adanya kesepakatan antara komite sekolah dan walimurid.

Dari salah satu sekolah ditemui RN yang menarik iuran program UNBK seperti SMPN Talun dengan jumlah siswa kurang lebih 830, dan konon atas dalih kesepakatan antara komite dan walimurid setiap siswa masing-masing dikenakan iuran. Seperti, untuk kelas IIV Rp 650 ribu, Kelas IIIV Rp 650 ribu dan Kelas XI Rp 750 ribu.

“. Maaf Mas, iuran itu sudah se-izin Dinas Pendidikan melaui Kabid SMP, Camat dan Komite selaku kepanjang tanganan sekolah”. Ujar Hj Yani Suryani SPd MPd. (Hasan)