Aliran Dana Desa Winong Dipertanyakan Masyarakat

Cirebon-RN Aliran Dana Desa Winong Kec. Gempol Kab. Cirebon tahun anggaran 2018 kemaren jadi pertanyaan masyarakat. Pasalnya, dana ya...

Cirebon-RN

Aliran Dana Desa Winong Kec. Gempol Kab. Cirebon tahun anggaran 2018 kemaren jadi pertanyaan masyarakat. Pasalnya, dana yang diglontorkan Pemerintah sebesar Rp 1000.230,000,- dengan pengalokasian tiga tahap itu peruntukannya hanya untuk aliran air beberapa titik saja. Padahal kalau dikakulasi dengan hasil kerjaan, anggaran tidak sebesar itu.

“Bagaimana tidak dikatakan ada mark-up,  hal itu terlihat terjadinya pembengkakan nilai harga proyek atau penggelembungan anggaran dalam pengalokasian dana desa yang katanya untuk infrastruktur pembangunan aliran air dibeberapa titik itu”. Ujar salah satu masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya itu kepada Media baru-baru ini.

Dan menurutnya. Dari anggaran dana sebesara 1 M lebih itu pencairannya tiga tahap, pertama Rp 200 juta, tahap kedua Rp 400 juta dan sisanya tahap ketiga. Artinya, dari anggaran yang sudah diglontorkan Pemerintah 1 M lebih ditahun 2018 kemaren, ada dugaan antara aparat Desa dengan pelaksana kerjaan ada main anggaran. Sehingga dari anggaran yang ada, 30 % hilang. 

Dan tambahkannya. Selain persoalan adanya penyalagunaan anggran, dalam pelaksanaan kerjaan sudah menyalai aturan yang ada. Karena dalam aturan yang ada setiap pelaksanaan kerjaan yang menggunanakan Dana Desa, tidak diperkenankan memakai pihak ketiga (kontraktor-red). Karena kerjaan itu sifatnya swadaya masyarakat.

Plt Kepala Desa Camelia SE memalaui Kaur Program Desa Winong Sadriyah, saat dikonfirmasi membenarkan. Didesanya telah membangun ifrastruktur aliran air dibeberapa titik dengan menggunankan aliran Dana Desa. Namun menurutnya. Pengalokasian kerjaan itu sesuai pagu anggaran yang ada.

“ Dan maaf, untuk lebih terinci kurang begitu paham. Karena, dalam pelaksanaan anggaran itu masih dipegang Kuwu yang saat ini ada dipredeo Suka Miskin Bandung”. Kilah Sadriya.

Namun pihanya menegaskan. Persoalan yang saat ini mencuat dipermukaan umum,hal itu buah dari demokrasi pemilihan kuwu kemaren. Namun pihaknya menepis bahwah dalam pelaksanaan kegiatan kerjaan (aliran air dibeberapa titik) tidak menggunakan rekanan melainkan sebagai konsultan dalam pelaksanaannya.

Sementara. Presiden Jokowi saat menghadiri acara pengarahan Presiden RI kepada Silaturahmi Nasional Pemerintahan Desa Se-Indonesia di Tenis Indoor, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (10/4/2019) mengingatkan pentingnya peran kepala desa untuk mengawasi penggunaan dana desa. Tanggung jawab kepala desa sangat besar seiring dengan pentingnya fungsi dana desa.

 "Dana desa yang kita gelontorkan ke desa itu sudah Rp 257 triliun, artinya kepala desa mempunyai tanggungjawab yang besar. Dalam setiap penggunaan anggaran yang ada di desa untuk apapun”. Ungkapnya.

Kepala Negara juga berencana menyederhanakan proses pelaporan akhir dana desa. Sehingga memudahkan kepala desa untuk mengisi laporan pertanggungjawaban dana desa. Dan diketahuinya, setiap kepala desa pendidikannya macam-macam. Jadi laporannya tidak terlalu tebal dan ruwet. Gunakan orientasi bukan prosedur. Orientasi hasil. Hasilnya jelas. Laporannya administratif dan tetunya sesuai pelaksnaan hasil akhir kerjaan. (Hasan/Riston/M Syaid)