KABUPATEN TAKALAR "SARANG" TAMBANG LIAR, PENEGAK HUKUM "TUTUP MATA"

Takalar, RN Fenomena yang lazim terlihat di jalan-jalan, mobil truk pengangkut material  seperti tanah, pasir, batu, berlalu lalang  meng...

Takalar, RN

Fenomena yang lazim terlihat di jalan-jalan, mobil truk pengangkut material  seperti tanah, pasir, batu, berlalu lalang  menghiasi  pemandangan di jalan kecamatan yang ada di Kabupaten Takakar.

Hal ini sangat nampak di jalan-jalan kecamatan seperti Galesong, Polongbangkeng Selatan, Polongbangkeng Utara dan Mangarabombang serta di tempat lainnya.

Salah satunya di Kecamatan Polongbangkeng Selatan milik Haji Lolo, seorang guru sekolah yang juga istri  seorang polisi yang bertugas di Kabupaten Takalar.

Ironisnya Haji Lolo yang panggilan akrabnya sangat tahu tentang hukum bahkan istri seorang anggota kepolisian itu justru mengabaikan rambu-rambu atau peraturan yang sudah ada.

Ketika dikonfirmasi melalui telpon selulernya tentang tambang yang di kelolanya di Dusun Tengko Kecamatan Polongbankeng Selatan kepada awak media mengatakan "wartawan jangan terlalu banyak urusi  lagian saya sudah minta izin di polres  dan camat serta lurah dan lingkungan".

Lanjut Haji Lolo, "yang kasih masuk saya di situ Haris Mangka." ujarnya dengan nada kesal.

Haris Mangka yang disebut namanya salah satu satpam honorer di Dinas ESDM provinsi sulawesi selatan.

Menurutnya, "banyak tambang liar  kenapa cuma Haji Lolo ... kalau hanya itu alat gampang saya kasih masuk di area lokasi tambangku kalau ada teguran", kata Mangka yang panggilan akrabnya.

Haris Mangka yang di kenal oleh masyarakat  selama ini mengelola  Tambang milik  salah satu Kabid. di Dinas PU Takalar sangat pandai kucing kucingan dengan mudahnya memindahkan alat dari tambang yang satu ke tambang lain tanpa menggunakan izin.

Salah satu masyarakat yang tidak mau disebut namanya kepada awak media mengatakan, "ini lucu mencuri pakai zin polres, ini gunung yang akan di sulap jadi sawah, harus pakai izin",  ujarnya.

Camat Polongbangkeng Selatan Baharuddin S.sos yang di konfirmasi  "mengenai izin tambang yang dikeluarkan buat menambang itu bukan izin tapi hanya rekomendasi cetak sawah yang harus di lanjutkan ke PTSP, jadi bukan untuk di pakai menambang".

Lanjut camat, "ini saya sudah teruskan ke kabupaten untuk di tindak lanjuti", jelasnya.

Di tempat terpisah Lembaga Masyarakat Anti Penyalahgunaan Jabatan (LMAPJ), Rahmat Hidayat, mengatakan "mohon kiranya para penegak hukum untuk tidak menutup màta, melakukan upaya penegakan hukum, menindak tegas para penambang yang tidak menggunakan izin pertambangan", tegasnya.

Sampai berita ini di turunkan, penegak hukum seakan mengabaikan dan menutup mata terkait kegiatan tambang yang tidak mengantongi izin. (*rosna)