Mahasiswa UPB Sampaikan 3 Tuntutan Kepada DPRD Provinsi Kalbar

Pontianak (Kalbar), RN Ratusan Mahasiswa Universitas Panca Bhakti (UPB) menyampaikan 3 tuntutan aksi damai yang dituangkan dalam Nota Kes...

Pontianak (Kalbar), RN

Ratusan Mahasiswa Universitas Panca Bhakti (UPB) menyampaikan 3 tuntutan aksi damai yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan, di depan Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Jalan Ahmad Yani Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Kamis (26/9/2019), sekitar pukul 10.15 - 12.10 WIB.

Nota kesepakatan tersebut berisi pernyataan secara tertulis bermaterai dan Cap basah yang ditandatangani oleh Ir.H.Suriansyah,M.MA, jabatan selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, tertanggal 26 September 2019.

Adapun isi Nota Kesepakatan yang berisi 3 point tuntutan dari Mahasiswa UPB yang disaksikan dari perwakilan mahasiswa yang ada di Kota Pontianak :

1. Menolak UU KPK yang disahkan oleh DPR RI bersama Presiden RI. Karena pengesahan UU tersebut merupakan wujud terhadap institusi KPK dan merupakan sebuah tindakan pengkhianatan terhadap nilai reformasi khususnya dalam hal pemberantasan KKN dan penegakan hukum yang berkeadilan.

2. Meminta Presiden RI untuk mengeluarkan PERPU tentang UU KPK. Karena berlakunya UU KPK menimbulkan gejolak di seluruh tanah air sehingga perlunya tindakan tegas dari Pimpinan tertinggi Negara yaitu Presiden RI untuk mengeluarkan PERPU berdasarkan pasal 22 UUD 1945 dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa Presiden RI berhak mengeluarkan Perpu untuk kepentingan ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

3. Menolak pasal-pasal multitafsir, krusial di R-KUHP yang mengekang kebebasan sipil warga negara yang akan menjadi persoalan apabila diterapkan di masyarakat.

Terhadap tiga tuntutan yang disampaikan oleh perwakilan 20 orang Mahasiswa tersebut, para mahasiswa Universitas Panca Bhakti secara tegas meminta agar tuntutan tersebut dipenuhi dan direalisasikan melalui Perpu Presiden Republik Indonesia berdasarkan pasal 22 UUD 1945.

"Dengan tegas kami dari UPB menolak UU Pelemahan KPK, dan meminta Kepada Presiden Republik Indonesia untuk mengeluarkan Perpu tentang UU KPK tersebut,"tegas Jemmy Hans Welan, salah satu juru bicara UPB saat menyampaikan 3 tuntutan dalam aksi damai kepada Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat.

Yang tidak kalah penting, menurut Jemmy, mengenai persoalan Karhutla yang terjadi di Kalimantan Barat agar dituntaskan. Akibat dari Karhutla, muncul berbagai persoalan lain karena kabut asap yang tebal sehingga melumpuhkan aktivitas pendidikan, perekonomian dan bahkan penerbangan khususnya di Kalimantan Barat.

"Kami minta pelaku kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dituntaskan, apalagi di daerah saya yaitu di Kabupaten Melawi aktivitas pelajar sangat terganggu, akibat kabut asap sekolah-sekolah di liburkan. Penerbangan di Kalbar juga tergantung,"ungkapnya. Kami juga menyampaikan ribuan terimakasih kepada aparat keamanan, sehingga aksi damai kami hari ini berjalan dengan lancar," imbuhnya.

Sementara itu, DPRD Provinsi Kalimantan Barat menyambut baik dan apresiasi atas tiga tuntutan yang disampaikan oleh Mahasiswa UPB. Menurut Anggota DPRD Kalbar, tuntutan Mahasiswa UPB tersebut akan disampaikan sekaligus ke DPR RI dengan tuntutan Mahasiswa yang melakukan aksi Demo dari beberapa universitas pada hari Rabu (25/9/2019).

"Tuntutan ini akan segera kami tindaklanjuti ke DPR RI, karena UU tersebut produk mereka. KPK tidak boleh di lemahkan, Kalbar butuh KPK,"ungkap Ir.H.Suriansyah,M.MA, Wakil Ketua DPRD Provinsi saat melakukan pertemuan dengan beberapa perwakilan dari Mahasiswa UPB.

Berdasarkan pantauan dilapangan, aksi damai dari kurang lebih 500 mahasiswa UPB dengan pengawalan dari aparat keamanan baik dari Kepolisian dan TNI tersebut, berjalan lancar, tertib dan damai hingga pukul 12.10 WIB masa meninggalkan Halaman Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat. 

(Adrian)