Meranti, RN Harapan Iskandar Budiman Pemerintah Provinsi Riau diminta adil dalam mengalokasikan anggaran dan program pembangunan untuk Kabu...
Meranti, RN
Harapan Iskandar Budiman Pemerintah Provinsi Riau diminta adil dalam mengalokasikan anggaran dan program pembangunan untuk Kabupaten Kepulauan Meranti. Hal tersebut dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti.
Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Kepulauan Meranti Iskandar Budiman, SE saat mengikuti Kunjungan Kerja Komisi 2 Kepulauan Meranti ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Badan Litbang Provinsi Riau di Jalan Gajah Mada Pekanbaru pada Kamis (30/01/2020).
Menurut Iskandar, alokasi anggaran untuk Kabupaten Kepulauan Meranti yang selama ini kecil dibandingkan dengan Kabupaten lain di Provinsi Riau harus mendapat perhatian lebih dan ditinjau ulang. "Tingkat kemiskinan di Meranti sangat tinggi. Infrastruktur jalan juga masih memprihatinkan sehingga memerlukan perhatian yang lebih dari Pemerintah Provinsi". Ujar Legislator dari Partai Golkar tersebut.
Iskandar juga mempertanyakan presentasi 10 Trilyun lebih APBD Provinsi Riau yang dialokasikan untuk Kabupaten Kepulauan Meranti. "Dari 10 Trilyun lebih APBD Provinsi Riau, berapa persen alokasinya untuk Kabupaten Kepulauan Meranti. Saya rasa ini penting sehingga persebaran pembangunan bisa merata". Ujar Iskandar menambahkan.
Iskandar juga berharap kepada Gubernur Riau melalui Bappeda Litbang Provinsi Riau untuk menyelesaikan proyek pembangunan Jalan Kampung Balak ke Selatpanjang secepatnya. Menurut Iskandar, proyek yang sudah lama tersebut harus berkelanjutan sehingga dermaga penyeberangan dan kapal roro yang sudah ada bisa dimanfaatkan dan tidak menjadi besi tua.
"Kita minta kepada Pemprov Riau untuk lebih serius menyelesaikan proyek tersebut agar kita masyarakat Meranti tidak terisolir lagi dan tidak ketergantungan dengan kapal laut saja". Tutup Iskandar.
Kunjungan Konsultasi Komisi 2 Kepulauan Meranti dilaksanakan dalam rangka mempertanyakan perencanaan dan alokasi program dan anggaran untuk Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 dan Tahun 2021. Selain itu, kunjungan tersebut juga merupakan bagian dari komitmen dan wujud nyata pelaksanaan fungsi dan wewenang anggota DPRD Kepulauan Meranti.
Kunjungan Konsultasi Komisi 2 yang dilaksanakan di ruang rapat Kantor Bappeda Litbang Provinsi Riau tersebut dibuka dan dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kepulauan Meranti Iskandar Budiman, SE didampingi Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kepulauan Meranti Taufiek, SM, Sekretaris Komisi 2 Tengku M. Nasir, Anggota Komisi 2 Fauzi Hasan, SE, Pandumaan Siregar, SP, Basiran, SE, MM, Muhammad Syafi'i, H. Hatta, Dedi Yuhara Lubis, Sekretaris DPRD Eri Suhairi serta Kabag Keuangan Sugiatsih, SE. Dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kepulauan Meranti ikut mendampingi Kepala Bidang Perencanaan M. Sakinul Wadi, S.Hi. Hadir menerima kunjungan Kepala Bidang 1 (Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi pembangunan) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Litbang Provinsi Riau Andi Ista Tutih.rls/zam.
Harapan Iskandar Budiman Pemerintah Provinsi Riau diminta adil dalam mengalokasikan anggaran dan program pembangunan untuk Kabupaten Kepulauan Meranti. Hal tersebut dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti.
Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Kepulauan Meranti Iskandar Budiman, SE saat mengikuti Kunjungan Kerja Komisi 2 Kepulauan Meranti ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Badan Litbang Provinsi Riau di Jalan Gajah Mada Pekanbaru pada Kamis (30/01/2020).
Menurut Iskandar, alokasi anggaran untuk Kabupaten Kepulauan Meranti yang selama ini kecil dibandingkan dengan Kabupaten lain di Provinsi Riau harus mendapat perhatian lebih dan ditinjau ulang. "Tingkat kemiskinan di Meranti sangat tinggi. Infrastruktur jalan juga masih memprihatinkan sehingga memerlukan perhatian yang lebih dari Pemerintah Provinsi". Ujar Legislator dari Partai Golkar tersebut.
Iskandar juga mempertanyakan presentasi 10 Trilyun lebih APBD Provinsi Riau yang dialokasikan untuk Kabupaten Kepulauan Meranti. "Dari 10 Trilyun lebih APBD Provinsi Riau, berapa persen alokasinya untuk Kabupaten Kepulauan Meranti. Saya rasa ini penting sehingga persebaran pembangunan bisa merata". Ujar Iskandar menambahkan.
Iskandar juga berharap kepada Gubernur Riau melalui Bappeda Litbang Provinsi Riau untuk menyelesaikan proyek pembangunan Jalan Kampung Balak ke Selatpanjang secepatnya. Menurut Iskandar, proyek yang sudah lama tersebut harus berkelanjutan sehingga dermaga penyeberangan dan kapal roro yang sudah ada bisa dimanfaatkan dan tidak menjadi besi tua.
"Kita minta kepada Pemprov Riau untuk lebih serius menyelesaikan proyek tersebut agar kita masyarakat Meranti tidak terisolir lagi dan tidak ketergantungan dengan kapal laut saja". Tutup Iskandar.
Kunjungan Konsultasi Komisi 2 Kepulauan Meranti dilaksanakan dalam rangka mempertanyakan perencanaan dan alokasi program dan anggaran untuk Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 dan Tahun 2021. Selain itu, kunjungan tersebut juga merupakan bagian dari komitmen dan wujud nyata pelaksanaan fungsi dan wewenang anggota DPRD Kepulauan Meranti.
Kunjungan Konsultasi Komisi 2 yang dilaksanakan di ruang rapat Kantor Bappeda Litbang Provinsi Riau tersebut dibuka dan dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kepulauan Meranti Iskandar Budiman, SE didampingi Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kepulauan Meranti Taufiek, SM, Sekretaris Komisi 2 Tengku M. Nasir, Anggota Komisi 2 Fauzi Hasan, SE, Pandumaan Siregar, SP, Basiran, SE, MM, Muhammad Syafi'i, H. Hatta, Dedi Yuhara Lubis, Sekretaris DPRD Eri Suhairi serta Kabag Keuangan Sugiatsih, SE. Dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kepulauan Meranti ikut mendampingi Kepala Bidang Perencanaan M. Sakinul Wadi, S.Hi. Hadir menerima kunjungan Kepala Bidang 1 (Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi pembangunan) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Litbang Provinsi Riau Andi Ista Tutih.rls/zam.
COMMENTS