Muara Enim, RN Pembongkaran dan penghapusan aset daerah eks Gedung Perpustakaan dan kearsipan dan eks Puskesmas yang terletak di jalan...
Muara Enim, RN
Pembongkaran dan penghapusan aset daerah eks Gedung Perpustakaan dan kearsipan dan eks Puskesmas yang terletak di jalan Jendral Sudirman Kota Muara Enim Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim menuai banyak kritikan.
Karens warga menilai ada banyak kejanggalan dan terkesan dipaksakan pada pembongkaran dan penghapusan aset daerah.eks Gedung Perpustakaan dan kearsipan dan eks Puskesman tersebut.
Juga diduga ada penganggaran ganda yang dikeluarkan untuk penghapusan dua aset Pemda Muara Enim tersebut, yaitu APBD Kabupaten Muara Enim melalui Dinas Perkim dianggarkan sebesar Rp 400 Juta, juga dianggarkan juga oleh BPKAD Kabupaten Muara Enim.
Seperti ada ketidak sinkronan pada pelaksanaan proyek pembongkaran ini, lantas leading sektor mana yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pembongkaran Gedung Perpustakaan dan kearsipan dan eks Puskesman tersebut.
Hal ini terungkap setelah tim investigasi IWO Muara Enim melakukan penelusuran terkait kegaduhan pembongkaran 2 gedung aset daerah Kabupaten Muara Enim, Senin (06/04/2020).
Heru, PPK Proyek pembongkaran eks Gedung Perpustakaan dan kearsipan dan eks Puskesmas, dari Dinas Perumahan dan Pemukiman (PERKIM) Kabupaten Muara Enim menjelaskan kalau dia sendiri merasa kaget atas sudah dbongkarnya gedung eks Perpustakaan dan eks Puskesmas Kota Muara Enim tersebut. Sementara karena kata Heru, dia sendiri sebagai PPK tidak mengetahuinya.
" Saya sendiri sebagai PPK merasa kaget,karena saya baru dapat surat tugas dari Bapak Sekda melaui Kadin saya pada tanggal 02 April 2020 hari kemis lalu " Ujarnya, Kamis (06/04/2020).
" Atas perintah Kadin Perkim saya dan salah satu staf Dinas Perkim, kami berangkat ke lokasi untuk memeriksa, tapi sesampai disana saya tidak bisa berbuat apa apa, karena pembongkaran sudah dilaksanakan, status saya kan hanya staf bawahan, saya hanya mengikuti saja perintah atasan " Ujarnya.
Ketika disinggung masalah dana yang sudah dianggarkan di APBD Muara Enim untuk pengapusan aset melalui Dinas Perkim Kabupaten Muara Enim sebesar Rp 400 Juta. Diakuinya kalau dana yang sudah dianggarkan tersebut secara otomatis akan hangus alias tidak terpakai. Mengingat dana tersebut tidak terpakai karena pembongkarannya sudah dilaksanakan.
Terkait Pembongkaran dan penghapusan aset daerah eks Gedung Perpustakaan dan kearsipan dan eks Puskesmas ini, mengundang banyak tanda tanya dikalangan masyarakat Muara Enim. Diantaranya Suhaimi. Dia mempertanyakan, apakah hal tersebut sudah mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan RI.
Karena kata dia, setiap bangunan atau gedung yang menggunakan Uang negara seharus nya ada surat dari Menkeu bila ada penghapusan aset atau dialih fungsikan
" Pertanyaannya, apakah Pemkab Muara Enim sudah mengantongi surat dari Menteri Keuangan tersebut " Tanya Suhaimi, Senin (06/04/2020)
Karena,lanjut Suhaimi, diketahui bahwa Pemkab Muara Enim sudah menganggarkan untuk penghapusan kedua gedung tersebut di APBD Kabupaten 2020 melalui Dinas Perkim Kabupaten Muara Enim sebesar Rp 400 Juta, namun dalam pelaksanaannya yang terjadi pembongkaran kedua bangunan tersebut terkesan ada kongkolikong. Dinas Perkim sendiri sebagai sebagai leading sektor sempat tidak mengerahui pembongkaran tersebut.
" Kami mensinyalir, pada pembongkaran kedua bangunan tersebut ada kepentingan yang terselebung sehingga terkesan semaunya saja " Kata Suhaimi.
Senada juga disampaikan Pintasan SE, bahwa pembongkaran gedung aset daerah itu, seperti mengada ada. Padahal menurut dia untuk bisa melakukan pembongkaran kedua gedung harus sudah mendapat persetujuan DPRD Muara Enim yang tertuang pada APBD Kabupaten Muara Enim 2020.
" Apakah pembongkaran dan penghapusan aset daerah eks Gedung Perpustakaan dan kearsipan dan eks Puskesmas tersebut sudah mendapat persetujuan DPRD Muara Enim ini " Pintasan mempertanyakan, Senin (06/04/2020).
M Ary Asnawi dari Lembaga Advokasi Rakyat Merdeka Gerakan Anti Korupsi (LARM-GAK) juga mengkritisi permasalahan ini. Disampaikannya bahwa patut ditelusuri mengingat ada dugaan ada dua SKPD yang menganggarkan pada kegiatan penghapusan aset daerah.eks Gedung Perpustakaan dan kearsipan dan eks Puskesman tersebut, yaitu Dinas Perkim dan BPKAD Kabupaten Muara Enim. Disinyalir ada penganggaran ganda
" Ada kejanggalan pada Pembongkaran dan penghapusan aset daerah eks Gedung Perpustakaan dan kearsipan dan eks Puskesmas ini " Ucap Awi.
Jelas Awi, untuk diketahui, dari data yang ada bahwa pembongkaran dua Gedung tersebut berdasarkan Surat Persetujuan dari Bupati Muara Enim dengan nomor 028/0275/BPKAD-5/2020 tanggal 19 Maret 2020,, serta berdasarkan Permohonan surat dari BPKAD yang bernomor 028/488/BPKAD-5/2020 Tertanggal 18 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Plt Bupati Muara Enim H.Juarsah.SH.
Kemudian Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim membuat surat tugas kepada dinas dinas yang terkait untuk melaksanakan tugas pembongkaran kedua gedung tersebut dengan Surat Tugas bernomor.028/656/BPKAD-5/2020 Tertanggal 02 dan 03 April 2020 hari kemis dan Jumat yang di tanda tangani oleh Sekda Muara Enim H Hasanudin SH.
Serta didapati informasi bahwa biaya atas pelaksanaan pembongkaran gedung tersebut dibebankan kepada Dinas BPKAD Kabupaten Muara Enim, sementara juga dianggarkan di APBD melalui Dinas Perkim Kabupaten Muara Enim tahun 2020 sebesar Rp 400 Juta.
Terkait adanya dugaan kejanggalan ini, Plt Bupati Kabupaten Muara Enim H Juarsah SH dan Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim Ir H Hasanudin yang coba dikonfirmasikan oleh Tim investigasi melaui Pesan WA, Kamis (06/04/2020) sekitar pukul 14.36 WIB, sampai berita ini ditayangkan belum juga memberikan penjelasan. (Tim IWO/Kh)
Pembongkaran dan penghapusan aset daerah eks Gedung Perpustakaan dan kearsipan dan eks Puskesmas yang terletak di jalan Jendral Sudirman Kota Muara Enim Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim menuai banyak kritikan.
Karens warga menilai ada banyak kejanggalan dan terkesan dipaksakan pada pembongkaran dan penghapusan aset daerah.eks Gedung Perpustakaan dan kearsipan dan eks Puskesman tersebut.
Juga diduga ada penganggaran ganda yang dikeluarkan untuk penghapusan dua aset Pemda Muara Enim tersebut, yaitu APBD Kabupaten Muara Enim melalui Dinas Perkim dianggarkan sebesar Rp 400 Juta, juga dianggarkan juga oleh BPKAD Kabupaten Muara Enim.
Seperti ada ketidak sinkronan pada pelaksanaan proyek pembongkaran ini, lantas leading sektor mana yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pembongkaran Gedung Perpustakaan dan kearsipan dan eks Puskesman tersebut.Hal ini terungkap setelah tim investigasi IWO Muara Enim melakukan penelusuran terkait kegaduhan pembongkaran 2 gedung aset daerah Kabupaten Muara Enim, Senin (06/04/2020).
Heru, PPK Proyek pembongkaran eks Gedung Perpustakaan dan kearsipan dan eks Puskesmas, dari Dinas Perumahan dan Pemukiman (PERKIM) Kabupaten Muara Enim menjelaskan kalau dia sendiri merasa kaget atas sudah dbongkarnya gedung eks Perpustakaan dan eks Puskesmas Kota Muara Enim tersebut. Sementara karena kata Heru, dia sendiri sebagai PPK tidak mengetahuinya.
" Saya sendiri sebagai PPK merasa kaget,karena saya baru dapat surat tugas dari Bapak Sekda melaui Kadin saya pada tanggal 02 April 2020 hari kemis lalu " Ujarnya, Kamis (06/04/2020)." Atas perintah Kadin Perkim saya dan salah satu staf Dinas Perkim, kami berangkat ke lokasi untuk memeriksa, tapi sesampai disana saya tidak bisa berbuat apa apa, karena pembongkaran sudah dilaksanakan, status saya kan hanya staf bawahan, saya hanya mengikuti saja perintah atasan " Ujarnya.
Ketika disinggung masalah dana yang sudah dianggarkan di APBD Muara Enim untuk pengapusan aset melalui Dinas Perkim Kabupaten Muara Enim sebesar Rp 400 Juta. Diakuinya kalau dana yang sudah dianggarkan tersebut secara otomatis akan hangus alias tidak terpakai. Mengingat dana tersebut tidak terpakai karena pembongkarannya sudah dilaksanakan.
Terkait Pembongkaran dan penghapusan aset daerah eks Gedung Perpustakaan dan kearsipan dan eks Puskesmas ini, mengundang banyak tanda tanya dikalangan masyarakat Muara Enim. Diantaranya Suhaimi. Dia mempertanyakan, apakah hal tersebut sudah mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan RI.
Karena kata dia, setiap bangunan atau gedung yang menggunakan Uang negara seharus nya ada surat dari Menkeu bila ada penghapusan aset atau dialih fungsikan
" Pertanyaannya, apakah Pemkab Muara Enim sudah mengantongi surat dari Menteri Keuangan tersebut " Tanya Suhaimi, Senin (06/04/2020)
Karena,lanjut Suhaimi, diketahui bahwa Pemkab Muara Enim sudah menganggarkan untuk penghapusan kedua gedung tersebut di APBD Kabupaten 2020 melalui Dinas Perkim Kabupaten Muara Enim sebesar Rp 400 Juta, namun dalam pelaksanaannya yang terjadi pembongkaran kedua bangunan tersebut terkesan ada kongkolikong. Dinas Perkim sendiri sebagai sebagai leading sektor sempat tidak mengerahui pembongkaran tersebut.
" Kami mensinyalir, pada pembongkaran kedua bangunan tersebut ada kepentingan yang terselebung sehingga terkesan semaunya saja " Kata Suhaimi.
Senada juga disampaikan Pintasan SE, bahwa pembongkaran gedung aset daerah itu, seperti mengada ada. Padahal menurut dia untuk bisa melakukan pembongkaran kedua gedung harus sudah mendapat persetujuan DPRD Muara Enim yang tertuang pada APBD Kabupaten Muara Enim 2020.
" Apakah pembongkaran dan penghapusan aset daerah eks Gedung Perpustakaan dan kearsipan dan eks Puskesmas tersebut sudah mendapat persetujuan DPRD Muara Enim ini " Pintasan mempertanyakan, Senin (06/04/2020).
M Ary Asnawi dari Lembaga Advokasi Rakyat Merdeka Gerakan Anti Korupsi (LARM-GAK) juga mengkritisi permasalahan ini. Disampaikannya bahwa patut ditelusuri mengingat ada dugaan ada dua SKPD yang menganggarkan pada kegiatan penghapusan aset daerah.eks Gedung Perpustakaan dan kearsipan dan eks Puskesman tersebut, yaitu Dinas Perkim dan BPKAD Kabupaten Muara Enim. Disinyalir ada penganggaran ganda
" Ada kejanggalan pada Pembongkaran dan penghapusan aset daerah eks Gedung Perpustakaan dan kearsipan dan eks Puskesmas ini " Ucap Awi.
Jelas Awi, untuk diketahui, dari data yang ada bahwa pembongkaran dua Gedung tersebut berdasarkan Surat Persetujuan dari Bupati Muara Enim dengan nomor 028/0275/BPKAD-5/2020 tanggal 19 Maret 2020,, serta berdasarkan Permohonan surat dari BPKAD yang bernomor 028/488/BPKAD-5/2020 Tertanggal 18 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Plt Bupati Muara Enim H.Juarsah.SH.
Kemudian Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim membuat surat tugas kepada dinas dinas yang terkait untuk melaksanakan tugas pembongkaran kedua gedung tersebut dengan Surat Tugas bernomor.028/656/BPKAD-5/2020 Tertanggal 02 dan 03 April 2020 hari kemis dan Jumat yang di tanda tangani oleh Sekda Muara Enim H Hasanudin SH.
Serta didapati informasi bahwa biaya atas pelaksanaan pembongkaran gedung tersebut dibebankan kepada Dinas BPKAD Kabupaten Muara Enim, sementara juga dianggarkan di APBD melalui Dinas Perkim Kabupaten Muara Enim tahun 2020 sebesar Rp 400 Juta.
Terkait adanya dugaan kejanggalan ini, Plt Bupati Kabupaten Muara Enim H Juarsah SH dan Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim Ir H Hasanudin yang coba dikonfirmasikan oleh Tim investigasi melaui Pesan WA, Kamis (06/04/2020) sekitar pukul 14.36 WIB, sampai berita ini ditayangkan belum juga memberikan penjelasan. (Tim IWO/Kh)
COMMENTS