Soal Dugaan Pungli, Mahasiswa Dampingi Pedagang Pasar Labuan

Pandeglang, Radar Nusantara Puluhan mahasiswa Pandeglang yang tergabung dari beberapa Perguruan Tinggi di kabupaten Pandeglang melakukan...

Pandeglang, Radar Nusantara
Puluhan mahasiswa Pandeglang yang tergabung dari beberapa Perguruan Tinggi di kabupaten Pandeglang melakukan pendampingan kepada para pedagang Pasar Baru Labuan yang berlokasi di kampung Kampung Listrik Desa Cigondang, kecamatan Labuan, Pandeglang pada Kamis, (16/04/20).

Beberapa pedagang mengatakan, jika mereka tidak mau membayar, maka kios-kios yang mereka tempati akan di bongkar atau di alihkan kepada pedagang lain, sehingga para pedagang yang dulunya telah lunas merasa resah dan akhirnya membayar kembali pungutan yang diminta oleh oknum PT JMG tersebut.

Entis Sumantri selaku Kordinator Advokasi Mahasiswa Pandeglang menuturkan langkah ini sebagai upaya bentuk pengabdian kepada masyarakat untuk membela kaum-kaum yang tertindas dan melakukan upaya hukum dalam menegakan keadilan di Masyarakat.

"Hal ini dilakukan hasil langsung adanya aduan dari Masyarakat yang merasa resah dan merasa tidak tenang ketika kami menduga adanya tindakan pemungutan liar dan penyerobotan lahan bahkan intimidasi yang terjadi kepada Pedagang Pasar Baru Labuan-Pandeglang Oleh oknum PT Jakarta Mitra Graha ( JMG ) yang tidak bertanggung jawab dan melawan hukum" Katanya.

Menurutnya, PT JMG ini belum mempunyai legalitas dan tidak terdaftar secara yuridis di DPMPTSP dan Disperindag kabupaten Pandeglang hal ini sudah jelas tindakan melawan hukum oleh oknum yang di duga melakukan pungutan kepada pedagang pasar baru Labuan dan PT JMG pun diduga sudah menyalahi aturan hukum dan kaidah-kaidah  hukum karena  tidak mempunyai hak untuk melakukan tindakan apapun kepada masyarakat khususnya kepada para Pedagang Pasar Baru Labuan.

"Kami sebagai mahasiswa untuk selaku melakukan agen sosial control di kabupaten Pandeglang dan Alan terus mendampingi masyarakat dan para Pedagang Pasar Baru Labuan yang sudah dilakukan selama 3 Hari live in di pasar Labuan" ujarnya.

Sudah jelas di sebutkan dalam Pasal 368 KUHP, yang mengancam pelaku dengan pidana pemerasan dan dapat dipidana paling lama 9 (sembilan) tahun. Sementara apabila aksi pungli dilakukan oleh pegawai negeri maka dapat ditindak sesuai dengan ketentuan Pasal 423 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun, jelas Tayo sapaan akrabnya.

Penindakan bagi pegawai negeri yang terbukti melakukan pungli, selain diatur dalam Pasal 423 KUHP, juga dapat ditindak dengan Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman hukuman penjara minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun.

Dalam hal ini selaku pendamping LBH Tridharma Indonesia Pandeglang Yunus S.H mengatakan bahwa " Bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa demi kepentingan hukum, akan melakukan segala upaya atau langkah hukum yang akan dilakukan baik pidana maupun perdata dalam hal untuk tercapainya hak - hak hukum pemberi kuasa"

"Dalam agenda terdekat Kuasa Hukum pemberi kuasa akan melakukan laporan pidana atas dugaan tindak pidana pungutan liar yang dilakukan oleh beberapa orang yang mengatasnamakan tugas dari PT. Jakarta Mitra Graha"

Pada dasarnya ada hak yang tidak dapat dikurangi oleh siapapun tanpa terkecuali negara  (Non Derogable Right) yaitu hak untuk hidup, merdeka fikiran, nurani, bebas dari segala ancaman yg dapat merugikan hak seseorang.

Maka merujuk pada surat edaran dari PT tersebut  tidak boleh melarang para pedagang untuk berjualan/membuka toko karena tanggungan pembayaran yg belum diselesaikan.

"Kita akan lebih semangat mengawal persoalan ini, jika memang Perusahaan melakukan tindakan yang lebih masif kepada para pedagang yang dapat menimbulkan kerugian,"tutupnya. **(AS).