Tanggulangi Covid-19, Pemdes Teluk Bakung Gelar Musrembangdesus Perubahan RKPDes

Mukomuko,  Radar Nusantara Pemdes Teluk Bakung Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko Bengkulu menggelar musyawarah pembangunan de...

Mukomuko, Radar Nusantara
Pemdes Teluk Bakung Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko Bengkulu menggelar musyawarah pembangunan desa khusus perubahan RKPDes tahun anggaran 2020 untuk penanganan Covid-19 di gedung serba guna Desa Teluk Bakung, Selasa (21/04 /2020)

Dalam sambutanya, Plt. Kepala Desa Teluk Bakung memaparkan rincian kegiatan yang menggunakan anggaran DD (Dana Desa) tahap satu
"Rencana pengelolaan dana untuk penanggulangan Covid-19 meliputi, belanja tim Relawan sebesar Rp. 30.650.000,-, belanja BLT Rp. 45.000.000,-  dengan total anggaran Rp. 75.650.000,-,"kata Wahyudi Aziz, Plt Kepala Desa Teluk Bakung

Lebih lanjut Wahyudi menyampaikan, seluruh anggaran yang digunakan akan diambil dari silpa DD (Dana Desa) tahun anggaran 2019 dan DD tahun anggaran 2020
" Silpa tahun anggaran 2019 sebesar Rp 17.164. 890,-, kita akan gunakan itu. Selain itu kami juga menggunakan dana yang bersumber dari DD tahun 2020 kita gunakan dari sub pembangunan gapura sebesar Rp. 48.569. 110,-," jelasnya

Camat Pondok Suguh, Abdul Hadi, S. Sos yang turut hadir dalam acara tersebut kepada RadarNusantara. Com mengatakan, perubahan RKPDes dan APBDes untuk penanganan Covid-19 berpedoman pada Peraturan yang ada.
" Dalam pelaksanaannya kami mengacunpada peraturan pusat dan daerah. Perubahan RKPDes dan APBDes itu sendiri antara lain, APBDes (P) tidak memerlukan evaluasi Bupati atau Camat, RKPDes (P) dan APBDes (P) hanya dalam satu kali Musrembangdesus. Sementara dalam Musrembangdes Pemdes, BPD, dan beberapa tokoh masyarakat, tim Relawan Desa /Covid-19, Camat dan OPD terkait wajib hadir untuk memberi asistensi, "jelasnya

Sementara untuk komponen belanja dalam perubahan meliputi beberapa item, antara lain perlengkapan tim Relawan Covid-19, sarana informasi tentang Covid-19, sarana kesehatan berupa rapi test, alat penyemprotan, desinfektan, obat-obatan dan logistik lainnya

Hadi memastikan, penerima BLT tidak tumpang tindih dengan penerima program pemerintah lainnya
" Kita akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial agar penerima BLT tidak tumpang tindih dengan penerima bantuan bagi keluarga yang telah menerima PKH, BPNT, Banprov Corona dan Bantuan Pemkab," tegasnya

Pendataan calon BLT dilakukan oleh tim Relawan Desa penanganan Covid-19 dengan mengutamakan basis NIK
" Legalitas dokumen penetapan data KK calon penerima BLT DD nantinya dilaporkan dan di sahkan oleh Bupati atau dapat diwakilkan oleh Camat dalam waktu paling lama 5 hari kerja sejak tanggal diterima," paparnya

Untuk pagu DD untuk BLT sendiri menggunakan metode perhitungan penetapan jumlah dengan mengikuti rumus sebagai berikut :

Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.

Desa penerima Dana Desa Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Dana Desa.

Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.

" Penyaluranya akan dilakukan oleh Pemdes dengan metode non tunai (cash less) setiap bulan selama 3 bulan di mulai April 2020 sebesar Rp. 600.000,-/bulan /KK," kata Hadi

Sedangkan penganggaran dalam penanganan Covid-19, lanjut Hadi dengan ketentuan, bila sudah di anggarkan dalam APBDes tahun 2020, belanja bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan penanganan keadaan mendesak untuk segera direalisasikan
" Dan pergeseran belanja sub bidang kesehatan mencakup, poskedes, posyandu, diklat kesehatan dan lainnya. Di utamakan pemakaian atas silpa DD tahun 2019 dan pergeseran belanja bidang dan sub bidang DD menjadi bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat desa dan penanganan keadaan mendesak,."pungkasnya

Untuk diketahui, penyaluran BLT mengacu pada peraturan Pemerintah Pusat dan ketentuan daerah, untuk peraturan pusat diantaranya adalah Keppres no 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran Covid 19 sebagai bencana nasional, Perpres no 54/2020 tentang perubahan postur dan rincian APBN tahun anggaran 2020, Peraturan Pemerintah pengganti UU no 1 tahun 2020 tentang lebijakan keuangan untuk penanganan dan penyebaran pandemi Covid-19 di desa melalui dana desa, Peraturan Menteri Desa PDTT no 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas Permendesa PDTT no 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, Peraturan menteri keuangan nomor 035/pmk.07/2020 tahun 2020 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa tahun 2020 dalam rangka menanganan pandemi Covid-19 dan atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional, Surat mendagri no 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 yang di tujukan kepada seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota di seluruh Indonesia, SE Mendes PDTT no 8/2020, surat Mendes PDTT no 1261/PRI.00/IV/2020 tanggal 14 April 2020 yang ditujukan untuk seluruh Gubernur, Bupati, Walikota dan para Kades se Indonesia

Pemerintah Daerah sendiri, Bupati Mukomuko telah menerbitkan Surat Bupati Mukomuko tanggal 1 April 2020 tentang PKTD dan Desa Tanggap COVID dan Surat Bupati Mukomuko tanggal 6 April 2020 hal penanggulangan dampak Covid di desa.(cipto yuono)