Tujuh Bulan Vonis, Memenuhi Azas Kemanusian

Depok, RN Sidang putusan (vonis) pidana terdakwa Sannin Bin Tohir di selenggarakan secara telekonferensi, yang di pimpin oleh Hakim Ketua...

Depok, RN
Sidang putusan (vonis) pidana terdakwa Sannin Bin Tohir di selenggarakan secara telekonferensi, yang di pimpin oleh Hakim Ketua Forci Nilpa.SH.MH dan didampingi oleh M.Iqbal Hutabarat.SH.MH dan Nugraha Medica.SH.MH di Pengadilan Negeri (PN) kota Depok,Kamis (14/05/2020).

Sidang juga turut di hadiri oleh Penasehat Hukum Rahmad Lubis.SH.MH, Ratna Wening Purnawati SH serta Ketua CWI Elfathir Lintang SH. Turut juga didampingi oleh awak media dan sidang diselenggarakan secara terbuka Umum.

Usai sidang Hakim Anggota M Iqbal SH.MH yang dimintai keterangan media RN mengatakan ,”bahwa keputusan kami hakim PN kota Depok bagi terdakwa Sanin Bin Tohir dalam kasus pasal 363 Pencurian Kabel Udara milik PT Telkom, pidana tujuh bulan penjara telah memenuhi Azas kemanusiaan", tandasnya. M Iqbal juga menegaskan, "untuk keterangan informasi lebih terperinci bagi media, dalam perkara pidana no.112/PID.B/2020/PN DPK , dapat menghubungi Humas PN.Depok", Imbuh M Iqbal.

Ratna Wening Purbawati SH sebagai Penasihat hukum Sannim Bin Tohir menjelaskan, ”kami telah maximal memperjuangkan hak-hak dari pada klien, Alhamdulillah putusannya sudah sesuai dengan harapan kami, walau kami berharap tetap dengan kesepakatan semula Terdakwa harus bebas".

Semua keputusan ada di Hakim, terdakwa satu bulan lagi keluar, potong tahanan yang sudah di jalani 6 bulan. Kami tidak akan mengajukan banding”, Jelas Ratna.

Sedangkan Rahmad Lubis SH.MH menyatakan, “bahwa Rohadi yang dalam hal ini masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) otak dari kasus pencurian kabel udara milik PT Telkom harus diusut dan dikembangkan sampai tuntas, agar rasa Keadilan bagi seluruh Rakyat Indonesia sama dihadapan hukum", tutur Rahmat.

Sementara itu ketua tim Advokasi Corruption Wacth Independen (CWI) Elfathir lintang memafarkan, "bahwa dalam sidang perkara kasus Sanim ini sangat panjang, bila dibandingkan perkara lain empat atau lima kali sidang sudah putus, namun ini alur acaranya sesuai dengan KUHP per undang-undangan hukum acara pidana, jadi ada sesion acara jawab menjawab antara JPU dengan Penasehat Hukum (PH)", paparnya.

“Lanjutnya dengan usia terdakwa 60 tahun, Sanin Bin Tohir tidak layak untuk dijatuhkan penahanan di Rutan, langkah selanjutnya sesuai dengan pembebasan bersyarat kami tim Advokasi akan segera urus semuanya", pungkas Elfathir. (M Sutoyo)