2876 Proposal Masyarakat di Pemprov PB, Hanya Dibayar 65 Persen, 37 Persen Fiktif.

Papua Barat,RN Sebagai Advokat berdasarkan UU RI No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Yan Christian Warinussy terus mendesak institusi penegak ...

Papua Barat,RN

Sebagai Advokat berdasarkan UU RI No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Yan Christian Warinussy terus mendesak institusi penegak hukum di Papua Barat.Khususnya Kejaksaan Tinggi Papua Barat (Kejati PB) agar melakukan "audit" dan penyelidikan terhadap yayasan-yayasan yang diduga keras menjadi "tempat pencucian uang" dari sejumlah oknum pejabat di jajaran Pemerintah Provinsi Papua Barat. 

Yaitu dengan menerima kucuran dana hibah keagamaan, pembangunan rumah ibadah dan yayasan dalam tahun anggaran 2016, 2017 dan 2018 yang lalu. Demikian halnya juga dengan yayasan yang bergerak di bidang pendidikan anak usia dini (PAUD). 

Kata Ch Warinussy Tentu perlu dilihat dengan data base pendidikan di Kabupaten Manokwari dan Provinsi Papua Barat. Sebab ada informasi yang kami peroleh bahwa ada beberapa oknum pejabat publik di Provinsi Papua Barat dalam tahun anggaran 2016, 2017 dan 2018 dengan menggunakan alasann pembayaran proposal masyarakat Papua Barat. 

Tapi ternyata dari jumlah 2876 lembar proposal masyarakat, hanya dibayar sejumlah 65 persen dari total anggaran yang dialokasikan. Sedangkan 35 persen adalah fiktif, dan diduga keras pengelolaannya ada di bawah salah satu biro di Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat yang mengurus hal-hal keagamaan dan bantuan sosial. Terang Ch 

Dalam konteks inilah, diduga keras salah satu oknum mantan bendahara di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua Barat. Diperoleh data bahwa oknum tersebut sempat mengelola 3 (tiga) yayasan berbeda. Kata Ch 

Menurut pandangan hukum saya bahwa aparat penegak hukum dapat menelusuri informasi ini dengan menggunakan UU RI No.3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana.

Jelas Ch 

Juga UU RI No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Kemudian UU RI.No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan UU RI.No.20 Tahun 2001. Tutup Ch(TUTI)