Yan Christian: Kebijakan Kepegawaian Papua,Papua Barat diatur dalam Amanat Pasal 26,Pasal 27 UU RI NO.21.

Papua,RN Gubernur Papua dan Gubernur Papua Barat seyogyanya sejak sekarang ini sudah dapat menyusun rancangan peraturan daerah propinsi (rap...

Papua,RN

Gubernur Papua dan Gubernur Papua Barat seyogyanya sejak sekarang ini sudah dapat menyusun rancangan peraturan daerah propinsi (raperdasi) mengenai kebijakan kepegawaian di kedua propinsi di Tanah Papua. Hal tersebut jelas diatur di dalam amanat pasal 26 dan pasal 27 UU RI No.21 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. 

Dan bagi Propinsi Papua Barat didasarkan pada UU No.35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua Menjadi Undang Undang. Ujar Yan.

Di dalam Bab VI Tentang Perangkat dan Kepegawaian pada pasal 26 dan pasal 27 tersebu, sesungguhnya kedua Gubernur di Tanah Papua diberi kewenangan untuk menetapkan kebijakan kepegawaian propinsi dengan berpedoman pada norma, standar dan prosedur penyelenggaraan Menejemen Pegawai Negeri Sipil sesuai aturan perundang yang berlaku. 

Bahkan pemerintah provinsi di Tanah Papua beserta pemerintah kabupaten/kota di Tanah Papua diberi kewenangan oleh undang undang otonomi khusus tersebut untuk menetapkan kebijakan kepegawaian sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan daerah setempat. Jelas Yan

Menurut saya sebagai Advokat dan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) bahwa dengan demikian sesungguhnya pemerintah daerah propinsi dan kabupaten/kota di Tanah Papua sudah dapat mulai merancang kebijakan kepegawaian tersebut sejak kini. 

Konsultasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemen PAN) tentu dapat dibatas pada aspek alokasi pengganggaran. Sementara alokasi jumlah posisi dan jabatan hendaknya dapat ditetapkan oleh para gubernur dan bupati/walikota di Tanah Papua. Kata Yan.

Tuti