Kajati PB "disuguhi" kado 4 Kasus Tipikor dari Mantan Kajati Yusuf

Papua Barat,RN Direktur LP3BH Yan Christian Warinussy SH, Juga Sebagai Advokat dan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) di Tanah Papua, Yan Chris...

Papua Barat,RN

Direktur LP3BH Yan Christian Warinussy SH, Juga Sebagai Advokat dan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) di Tanah Papua, Yan Christian Warinussy  memberi apresiasi kepada Jaksa Agung RI yang mengangkat DR.Wilhelmus Lingitubun, SH, MH sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat (Kajati PB). 

Kata Yan Ch Warinussy, Sebagai sesam penegak hukun, saya menyampaikan selamat datang kepada Bapak Kajati PB yang baru. Selamat bertugas di Kejati PB, dan tentu ada "kado" yang ditinggalkan oleh mantan Kajati PB Yusuf, SH, MH yang perlu dibuka dan disiasati sesuai prosedur dan mekanisme hukum di dalam aturan perundangan yang berlaku.ucap Yan Ch warinussy kamis 3/9/2020 kepada RN.

Kado dimaksud adalah hasil penyelidikan Kejati PB atas 4 (empat) kasus besar. Yaitu, pertama : dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) Dana Hibah Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk pembangunan rumah ibadah, yayasan dan fakultas serta kegiatan organisasi kemahasiswaan Universitas Papua (Unipa) Tahun Anggaran 2018 dengan nilai Rp. 598 Miliar. 

Kedua, Dugaan Tipikor Proyek Pembangunan Septic Tank Individual pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2018 senilai Rp. 7, 062 Miliar.

Ketiga, Dugaan Tipikor pada Proyek Perumahan dan Pemukiman pada Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2015, 2016, dan 2017 senilai Rp.29 Miliar. 

Serta keempat, dugaan Tipikor pada proyek pembangunan Puskesmas Aisandami Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2018 yang tidak diselesaikan di Tahun 2018, tapi baru diselesaikan pada Tahun Anggaran 2019. 

Keempat kasus besar tersebut menjadi "atensi" bagi Kajati PB DR.Lungtubun yang mantan Wakajati Bandung tersebut di Kejati PB nantinya. 

Karena kasus-kasus tersebut sudah dimulai penyelidikannya oleh Kejati PB di bawah pimpinan pendahulu Kajati Lingitubun yaitu Yusuf. Ucap Yan Christian.

Minimal kasus pertama, yaitu Dana Hibah Pemerintah Provinsi Papua Barat yang bernilai Rp.598 Miliar bisa menjadi prioritas dalam pelaksanaan tugas di sektor penindakan dari Kejati PB di bawah pimpinan Kajati Lingitubun nantinya. 

Nilai fantastik Rp. 598 Miliar dari proyek yang dikelola salah satu Biro di Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Papua Barat tersebut perlu mendapat perhatian sungguh dari Kejati PB. Bahkan sesungguhnya bisa masuk dalam ranah penindakan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Kata Yan Christian.

Tuti