DIDUGA PELANGGARAN SECARA TSM, KUASA HUKUM DHDS MINTA BAWASLU TEGAS DISKUALIALIFIKASI PASLON PETAHANA HERI AMALINDO

Penukal Abab Lematang Ilir (PALI),RN Untuk diketahui sebagaimana UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) memberikan kewenangan b...

Penukal Abab Lematang Ilir (PALI),RN

Untuk diketahui sebagaimana UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) memberikan kewenangan baru kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) selain sebagai lembaga pengawas juga berwenang sebagai lembaga peradilan Pemilu atau setidaknya Bawaslu diberikan kewenangan menjalankan fungsi - fungsi peradilan Pemilu sehingga cara penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu mengikuti model persidangan. 

Melalui  UU No. 7 tahun 2017 Bawaslu mempunyai wewenang sangat besar (absolut) dalam menangani dan memutus pelanggaran Pemilu termasuk pelanggaran Pemilu yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM). 

Juga, Abhan, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, perna mengingatkan bahwa Paslon yang terbukti melakukan pelanggaran pemilukada secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) bisa terkena sanksi diskualifikasi. Hal ini disampaikanmya pada acara diskusi Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 pada masa Pandemi Covid 19, yang diselenggarakan DPP partai Golkar di Jakarta, Sabtu, (15/08/2020) lalu. 

Ditegaskannya, pasangan calon (paslon) pada Pilkada Serentak 2020 bisa gugur jika terbukti melakukan pelanggaran politik uang. Seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Dalam frasa UU 10 2016 ayat 2 berbunyi, sanksi administratif berlaku untuk pasangan calon, apabila paslon terbukti melakukan politik uang, Bawaslu dapat melakukan pembatalan sebagai pasangan calon kepala daerah. 

Kejadian Diskualifikasi paslon peserta pemilukada 2020 bisa terjadi di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Provinsi Sumsel, bila terbukti paslon petahana nomor urut 2 Ir H Heri Amalindo dan Drs H Soemarjono sudah melakukan pelanggaran pemilukada secara TSM. 

Dugaan pelanggaran pemilu secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) oleh paslon petahana nomor urut 2 Ir H Heri Amalindo dan Drs H Soemarjono (HERO) ini sudah dilaporkan oleh Kuasa hukum paslon Devi Harianto SH MH dan H Darmadi Suhaimi SH nomor urut 1 yang terdiri dari Riasan Sahri SH MH, Adipura SH MH, Nasution SH dan Irsaldo Agustinus SH ke Bawaslu Kabupaten PALI,,Kamis (15/10/2020). 

"Ada 10 item laporan kami ke Bawaslu Kabupaten PALI mengenai dugaan pelanggaran pilkada secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) oleh paslon petahana nomor urut 2 Ir H Heri Amalindo dan Drs H Soemarjono (HERO) " Ujar Riasan.

Dijelaskan Riasan, bahwa pelanggaran TSM itu bukan pelanggaran ringan, yaitu Terstruktur adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama. Sistematis adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi. Masif adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya. 

" Jadi kami meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten PALI dapat mengambil langkah tegas dengan mendiskualifikasi paslon Hero nomor urut 2 " Tegas Riasan.(TIM)