Camat Saketi : Saya Netral, Tidak Memihak Kepada Paslon Manapun

Pandeglang, Radar Nusantara Menanggapi adanya sejumlah masa yang tergabung dalam Aliansi Peduli Independen (API) yang menggelar aksi unjuk r...

Pandeglang, Radar Nusantara

Menanggapi adanya sejumlah masa yang tergabung dalam Aliansi Peduli Independen (API) yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kecamatan Saketi pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 yang menduga  tidak netral nya Aparatur Sipil Negara (ASN) yakni Camat Saketi dan jajarannya menjelang pesta Pilkada 2020 di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten disambut secara humanis oleh Camat Saketi.

Hasan Bisri selaku Camat Saketi menyampaikan bahwa aksi Unras saya terima di ruangan untuk menjelaskan dugaan yang disebut oleh mereka," ungkapnya Bisri ke awak media www.radarnusantara.com melalui WhatsApp, Rabu (25/11/20).  

"Saya Pasti Netral, tidak memihak kepada Paslon manapun mengajak Juga kepada semua ASN. Surat tersebut sebagai bukti bahwa Camat Saketi berkomitmen netral dalam proses Pilkada," terangnya.

Surat yang dimaksud adalah Surat Pernyataan Camat Saketi dan jajarannya akan bersikap netral dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Camat Saketi, Panwascam dan Unsur Mahasiswa di Saketi pada Selasa 24 November 2020.

Menurut Hasan, Camat memfasilitasi penyelenggara Pemilu melalui dukungan sekretariat PPK, tempat logistik dan kolaborasi aktif dalam menunjang tugas Panwas Kecamatan namun dalam pelayanan kepada mayarakat tetap optimal dalam proses Pilkada.

"Sejak dikeluarkan SE Bawaslu terkait netralitas ASN dan Alat Peraga Kampanye, sampai saat ini Camat Saketi tetap komitmen dan konsisten menjalankan aturan tersebut," imbuhnya.

Dikatakan lebih lanjut, jika ada pihak yg menilai baliho Covid 19, Baliho PTSL dan baliho informasi Pembangunan sejak 2018, 2019 dan 2020 hal tersebut merujuk kepada UU 14 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengamanatkan Lembaga Publik secara rutin menyampaikan informasi kegiatan.

Namun bila ada pihak yang menilai itu bagian dari APK , menurut saya tidak, karena tidak memenuhi syarat APK. Dan harus menutup Poto Bupati dan wakil bupati di baliho, saya keberatan karena bukan APK dan Membuka sementara Foto Bupati dan Wakil Bupati. Diruang kerja Camat ini pun saya keberatan karena bukan APK," terangnya.

"Baliho dll sejak ada surat Bawaslu sudah dikoordinasikan dengan Panwascam dan pimpinan di Kabupaten," pungkasnya. (Iwan RN).