Warinussy Soroti Penangkapan Anggota MRP di Merauke

Papua Barat,RN Sebagai Advokat dan Pembela Hak Asasi Manusia di Tanah Papua, saya benar-benar heran menyaksikan dan menerima informasi adany...

Papua Barat,RN

Sebagai Advokat dan Pembela Hak Asasi Manusia di Tanah Papua, saya benar-benar heran menyaksikan dan menerima informasi adanya tindakan "penangkapan", yang diduga keras dilakukan oleh aparat Polres Merauke atas perintah Kapolresnya terhadap sejumlah warga masyarakat, anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Wilayah Anim Ha atau Ha Anim serta sejumlah pegawai Sekretariat Majelis (Seklis) MRP pada hari ini, Selasa (17/11) di Merauke. 

Tindakan Kapolres Merauke yang tentu diketahui oleh Kapolda Papua adalah tindakan arogansi kekuasan dan memalukan bagi sesama institusi negara (Polri dan MRP). 

Kenapa demikian? Karena Polri didirikan berdasarkan UU No.2 Tahun 2002 Tentang Polri.  Sedangkan MRP adalah institusi resmi negara yang didirikan berdasarkan amanat pasal 19-25 dari UU RI No.21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. 

Jika Polres Merauke  bertolak dari isi maklumat Kapolda Papua untuk melakukan tindakan "penangkapan" hari ini di Polres Merauke, maka itu sangat disayangkan dan cenderung memalukan institusi resmi MRP sendiri. 

Ini juga merupakan bentuk tindakan menghalang-halangi MRP menjalankan tugas, wewenangnya sesuai amanat UU Otsus Papua dan Papua Barat.  

Oleh sebab itu, saya meminta Presiden Republik Indonesia melalui Kapolri segera mengambil tindakan mengganti Kapolda Papua beserta Kapolres Jayawijaya dan Kapolres Merauke dalam waktu dekat ini.

Karena tindakan ketiga pejabat tersebut sangat mencoreng nama baik lembaga MRP Yang Mulia sesuai amanat UUD 1945 dan UU No.21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP).

Tuti