KPK Tahun Pandemi panen Tersangka, DINKES / PERKIM Kab.SMI diduga Korupsi Dilaporkan ke KPK

Sukabumi,RN Berkaitan dengan banyaknya dugaan penyimpangan anggaran belanja dan pengadaan proyek pembangunaan dari sejak tahun 2017 sampai 2...

Sukabumi,RN

Berkaitan dengan banyaknya dugaan penyimpangan anggaran belanja dan pengadaan proyek pembangunaan dari sejak tahun 2017 sampai 2019, yang diduga terjadi di Dinas Kesehatan DINKES, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman PERKIM Kabupaten Sukabumi yang dilaporkan kepada KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI RI (KPK) oleh sejumlah masyarakat sebagai dari pengawasan, seperti yang terlampir dalam visual Surat Tanda Terima Dokumen sebagai laporan.

Sebelumnya RN menerima sumber data informasi, terkait dengan adanya surat laporan dari sejumlah masyarakat kepada KPK diduga terjadi Tindak Pidana Korupsi atau penyalahgunaan anggaran di dua Dinas Kabupaten Sukabumi. Berdasarkan kode etik, narasumber dapat dilindungi.

Sehubungan dengan adanya bukti visual lampiran surat pelaporan Tindak Pidana Korupsi dari sejumlah masyarakat Kabupaten Sukabumi kepada KPK RI pada tanggal, 12 Oktober 2020 pukul 13:17 WIB berikut dengan atas nama pelapor dan penerima surat, bahwa dugaan laporan Korupsi tersebut terjadi di dua Dinas Kabupaten Sukabumi selama tahun ke tahun berturut turut.

RN mencoba konfirmasi melalui virtual WhatsApp ke alat kontak yang sudah diketahui sebelumnya, kepada Kepala Dinas PERKIM, dan Sekertaris DINKES Kabupaten Sukabumi untuk memberikan waktu sebagai hak jawab. Termasuk RN mencoba konfirmasi virtual, kepada Kepala Bagian Hukum (KABAG HUKUM) Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi terkait dengan surat laporan Tindak Pidana Korupsi yang dilaporkan dari sejumlah masyarakat kepada KPK tersebut, tetapi konfirmasi yang di sampaikan melalui virtual WhatsApp hanya cukup di baca saja, dan tidak ada sanggahan atau statmen yang di sampaikan sebagai hak jawab, sedangkan alat kontak sedang online.

Dalam hal ini, seluruh masyarakat layak untuk mengetahui dengan adanya lampiran surat pelaporan Tindak Pidana Korupsi tersebut, yang ditujukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi KPK sebagai bentuk kepedulian dalam memberikan dukungan, kepada Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) 9 desember 2020. Bahwa KPK di saat tahun pandemi, sudah membuktikan begitu banyak dalam menjerat tersangka pelaku Korupsi sampai tingkat MENTRI.

Seperti yang di sampaikan dari salahsatu penggiat dalam Tindak Pidana Korupsi di Sukabumi sebut saja Irfan, mengatakan

"Jika memang ada dari sejumlah masyarakat sukabumi yang melaporkan kepada KPK RI, kita sebagai masyarakat juga agar memberikan dukungan kepada mereka, sebagai mana yang terlampir dari surat tanda terima pelaporan kepada KPK bahwa, diduga telah terjadi Tindak Pidana Korupsi di dua Dinas Kabupaten Sukabumi tersebut." paparnya

Selanjutnya Irfan menyarankan, bagi siapa saja masyarakat berhak untuk melaporkan jika diketemukan ada Tindak Pidana Korupsi, atau ada penyelewegan anggaran yang melalui APBN dan APBD wajib dilaporkan

"Seandainya, jika terjadi dari hasil seluruh pemeriksaan KPK di ketemukan ada dugaan Tindak Pidana Korupsi dan terbukti, agar segera dilakukan penahanan kepada tersangka. Selanjutnya, melakukan pemeriksaan atau pengembangan lebih dalam, untuk menetapkan tersangka pelaku korupsi yang lainnya." jelasnya

Irfan menambahkan, jika dalam pelaporan itu ada dugaan penyimpangan anggaran belanja, dan pengadaan proyek pembangunaan, maupun anggaran untuk pemeliharaan dengan kisaran milyaran yang tidak jelas peruntukanya, atau penggunaan anggaran untuk kesehatan dalam pengadaan APD covid-19 dengan jumlah banyak, seperti seperangkat alat pelindung diri, hand sanitizer, masker, sarung tangan, topi/penutup kepala, sepatu bot, pengukur suhu, westafel portable, dan lainnya jika ditemukan ada dugaan Korupsi segera laporkan kepada KPK saja

"Karena yang sudah sudah dan diketahui oleh masyarakat, mungkin kalau hanya laporan setingkat di daerah kurang percaya, yang terkadang dari hasil pemeriksaan kepada terduga atau terlapor Korupsi kelanjutannya tidak ada, dengan berbagai cara di putar balikan karena diduga dari beberapa bukti tidak cukup untuk menjerat menjadi tersangka, yang nantinya terkesan pihak terlapor diduga menjadi peliharaan untuk santapan sajian makanan." paparnya

Masih kata Irfan, kalau kita perhatikan secara teliti biasanya anggaran untuk penyerapan dalam setiap tahunnya ada kenaikan, mulai dari nilai anggaran pembangunan dan SPJ diduga bisa di sulap tetapi dari segi kwalitasnya tidak sesuai penyerapan, yang diindikasikan atau diduga sering terjadi di selewengkan dengan mark Upp harga anggaran belanja, dan itu bisa saja terjadi untuk hal yang lainnya

"Rata rata biasanya dalam setiap penentuan biaya, atau melalui dana APBD yang diserap untuk anggaran belanja, atau pengadaan proyek pembangunaan dan pemeliharaan gedung/ bangunan menggunakan ukuran standar luas bangunan, atau untuk penggunaan anggaran kesehatan seperti pengadaan APD covid-19 seperangkat pelindung diri, berdasarkan dari acuan anggaran peraturan Menteri Keuangan RI." ungkap Irfan. 

3121©1-1M1-1