FPHI Sholat Ghoib Diduga Hatinurani Bupati Mati

Bekasi,RN Koodinator Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI), Andi Heryana,S,Pd telah melakukan Sholat Ghaib bersama para Guru Honorer di hal...

Bekasi,RN

Koodinator Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI), Andi Heryana,S,Pd telah melakukan Sholat Ghaib bersama para Guru Honorer di halaman  Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, karena diduga "Hatinurani Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja sudah Mati" sebab tidak mau lagi menyikapi Nasib para Guru Honorer.

“Sholat Ghaib yang dilakukan oleh Guru Honorer adalah menanggapi matinya "Hati Nurani para Pemimpin di Kabupaten Bekasi" sebagai pemegang kebijakan, karena banyak hal yang tidak direalisasikan diantaranya adalah : Jastek 3 Bulan sampai sekarang belum diberikan kepada GTK Non ASN,” kata  Andi Heryana Senin (29/3).

Andi Heryana,S,Pd menjelaskan, banyak yang belum terealisasikan yaitu kenaikan TPP bagi Guru ASN dan juga belum terealisasinya SK Bupati untuk GTK Non ASN, meskipun Bupati Bekasi sudah bicara dan telah menandatangani SK tersebut pada pertemuan GTK Non ASN, Komite Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Gedung Wibawa Mukti pada Tanggal 20 Oktober 2019 lalu," jelas Andi.

“Bupati Bekasi H.Eka Supria Atmaja sudah berjanji akan menaikan Rp1 juta dari nilai yang ada menjadi Rp 2,8 juta melalui APBD murni, namun  pernyataan tersebut sampai dua kali dari mulut Bupati H.Eka langsung di ucapkan  pada Tanggal 17 Juli 2020 dan 21Juli 2020 dihadapan Ketua Korda FPHI dan teman-teman GTK Non ASN,” ungkap Andi.

Masi kata Andi Heryana,S,Pd melihat realita tersebut, kami FPHI Kabupaten Bekasi menyatakan sikap yaitu Pertama : menggugat dan mengutuk kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi atas keterlambatan Jasa Tenaga Kerja (Jastek) yang sampai 3 Bulan lamanya belum direalisasikan, yang berdampak kepada kehidupan sehari-hari GTK Non ASN dimana mayoritas GTK Non ASN Suami dan Istrinya adalah sebagai Guru Honorer.

Kedua : Bupati segera merealisasikan kenaikan TPP bagi Guru ASN.

Ketiga : mengutuk keras segala intimidasi dan terror yang ditujukan kepada GTK Non ASN dari oknum Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi dengan kalimat akan diberhentikan atau akan distop Jasteknya untuk tahun 2021.

“Dan, bagi GTK Non ASN yang bergabung di FPHI, karena FPHI sudah melakukan kritik atas kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi yang tidak Pro kepada GTK Non ASN, bahkan diarahkan secara paksa untuk membuat surat pernyataan untuk keluar dari Organisasi FPHI,” tegas Andi.

Keempat : segala masukan FPHI terhadap RAPERDA Kabupaten Bekasi diharapkan tidak ada perubahan hasil kesepakatan rapat kerja dengan PANSUS VII DPRD Kabupaten Bekasi.

Kelima : meminta kepada Bupati Bekasi segera merealisasikan SK yang sudah ditandatangani Bupati H.Eka Supria Atmaja atas pernyataan Bupati pada saat di hadapan Komite Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kabupaten Bekasi yang dihadiri 7.000 orang GTK non ASN di Gedung Wibawa Mukti pada tanggal 20 Oktober 2019 lalu.

Dari tuntutan tersebut di atas Kami dari Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) Kabupaten Bekasi menutut keras, karena sebuah Negara dan Anak Bangsa harus dihargai dan dihormati dari kuwalitas kehidupan rakyat nya dan kemampuan Negara tersebut tampil dihadapan Dunia untuk menunjukan kemampuan Negara dalam sebuah kwalitas dan kemampuan, maka peran serta partisipasi Pendidikan di Negara tersebut dimana didalam nya peran Guru sangatlah penting untuk mewujudkan hal tersebut,”papar Andi.

Koordinator Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI), Andi Heryana,S,Pd menegaskan, untuk mencapai hal tersebut tentu didukung oleh Guru yang berkulitas dan Profesional, maka Pemerintah Daerah harus mendukung Guru secara maksimal dalam hal baik dari segi fasilitas, perangkat dan kesejahteraan, karena Negara Indonesia sedang menghadapi persaingan Global dan sudah banyak tunas Bangsa yang ikut ke kancah Dunia dengan hasil yang sangat menggembirakan," tegas Andi.

“Bahwa peran Pemerintah Daerah sangat penting dalam upaya pengembangan sumber daya manusia atau SDM melalui Pendidikan, karena Pendidikan merupakan barang publik atau sebagai hak-hak sosial yang dijamin oleh Pemerintah, sebeb upaya ini tidak bisa diharapkan akan dapat disediakan sepenuhnya oleh sektor Swasta mengingat biaya penyediaan Pendidikan yang besar dan tidak menghasilkan keuntungan yang seketika, maka Pemerintah Daerah dapat menjamin hak atas setiap warga Negara untuk mendapatkan Pendidikan," ungkap Andi.

“Hal ini tercantum pada UUD 1945 Pasal 31 Ayat 2, 3 dan Ayat 4 yang menyatakan bahwa, setiap warga Negara berhak mendapat Pendidikan dan Pemerintah mewajibkan setiap warga Negara untuk mengikuti Pendidikan Dasar dan wajib membiayai nya serta Pemerintah Daerah minimal mengalokasikan dana Pendidikan sebesar 20 persen dari APBN dan APBD, pungkas Andi.

Dengan dilakukannya Sholat Ghoib oleh Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) di halaman Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, ini adalah bertujuan untuk menunjang hal tersebut bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non ASN yang mayoritas keberadaannya di Kabupaten Bekasi harus lebih diakomodir dan perhatikan dari sisi kesejahteraan, tetapi tidak berbanding lurus terhadap harapan Guru dan Tenaga Kependidikan Non ASN bahkan lebih naif kondisi sekarang semua Guru Non ASN kurang lebih 9.300 orang belum direalisasikan Jasa Tenaga Kerja selama 3 Bulan lamanya dan ini merupakan realita yang dihadapi para GTK Non ASN, maka dapat kami menduga "Hati Nurani Bupati Mati"

( Jul )