Pelayanan Perumda PDAM Kab. Sukabumi OTT, dampak Pandemi Covid-19 di Perketat Dijadikan Mimpi

Sukabumi, RN Beberapa Kantor Pelayanan Publik di Pemerintahan Kabupaten Sukabumi khususnya, di Perumda (AM TJM) Tirta Mandiri PDAM Kabupaten...

Sukabumi, RN

Beberapa Kantor Pelayanan Publik di Pemerintahan Kabupaten Sukabumi khususnya, di Perumda (AM TJM) Tirta Mandiri PDAM Kabupaten Sukabumi seperti terkesan menerapkan aturan kepada Orang Tamu Tamu (OTT) dari luar untuk di perketat, jika ingin menemui seseorang Pejabat atau Pegawai Pelayanan Publik harus mengikuti Standar Prokes yang diterapkan. Sedangkan yang dilihat saat itu, atau yang disaksikan oleh tamu tersebut bahwa, Security dan Pegawai yang lainnya yang dilapangan tidak memakai alat pelindung diri dari penyebaran Covid-19 (Masker).

Sepertinya aturan tersebut terkesan terlalu di paksakan, hal ini diduga hanya untuk mensiasati atau akal-akalan saja untuk memilih dan memilah siapa yang datang (tamu), mungkin saja agar bisa mengetahui atau memfilter, Rekanan, LSM, atau Wartawan, atau siapapun. Rabu, 28/04/2021.

Sebelumnya tamu agar mengisi buku tamu terlebih dahulu, lantas Security bergegas masuk ke dalam kantor untuk melaporkan mana sekiranya tamu yang bisa masuk, atau tidak bisa untuk menemui pejabat yang dituju.

Alasan mengapa tamu di perketat? Karena Corona atau Covid-19 lah yang dijadikan alasannya, dan ini terjadi di PDAM Kabupaten Sukabumi. Selanjutnya, tamu di persilahkan menunggu atau diam di pos security sebelum ada intruksi dari pejabat yang dituju untuk diperintahkan masuk.

Beberapa awak media maupun LSM serta Ormas sebagaimana tugas fungsinya mengeluhkan masalah ini. 

Security yang berjaga di pos menyarankan untuk menghubungi langsung melalui nomer contak pejabat yang dituju sebagai pelayanan publik tersebut.

Ketika di konfirmasi kepada pihak Security, Samsudin, “saya hanya menjalankan tugas, soalnya saya takut di salahkan dan kena marah sangsi,” ucap Samsudin.

Bahkan menurut Security tersebut sudah mendapat Surat Peringatan (SP 2) oleh pihak kantor dikarnakan melakukan kesalahan yaitu membiarkan tamu masuk yang di anggap tidak mengikuti aturan.

Kalau di kaitkan dengan Pasal 18 no 40 tentang Undang-Undang Pers dan pasal 31 UU 25 th 2008 tentang pelayanan publik yang bermuara pada standar minimal pelayanan publik, ini sangat bertentangan. Karena jelas dugaan penyiasatan yang dilakukan bukan sepenuhnya karena menghindari pandemi covid-19.

121©HMH