AJB Disyahkan PPATs Kades Munjul Sebut Bodong, Cari Popularitas ..??

Pandeglang, Radar Nusantara Statement Kades Munjul Iip Suramiharja yang menyebutkan AJB yang dibuat dan disyahkan oleh PPATs pada tahun 2012...

Pandeglang, Radar Nusantara

Statement Kades Munjul Iip Suramiharja yang menyebutkan AJB yang dibuat dan disyahkan oleh PPATs pada tahun 2012 terkait jual beli tanah milik Salimin Bin Bakinah yang dilakukan oleh Kasmeri Bin Nur Bin Bakinah tidak sesuai dengan SOP, yang terekpos dibeberapa media online, bagi pihak lain dinilai sarat kepentingan dan sekedar mencari popularitas.

Dikutip dari suaranesia.co, bahwa konflik jual beli tanah milik H.Saliman Bin Bakinah seluas 12.680 m2 terletak di Blok Tajur Desa Munjul Kecamatan Munjul yang diperjualbelikan oleh Kasmeri Bin Nur Bin Bakinah kepada Oyok Ganda Suryadi berujung di meja hijau. 

Namun salah satu ahli waris, Armidin Bin Santa tidak terima, bahkan dia mengklaim tanah milik atas nama Salimin Bin Bakinah belum dipindahtangankan atau dihibahkan oleh Salimin (Kakek) kepada ahli waris manapun baik secara tertulis ataupun lisan.

Bahkan Kepala Desa Munjul, Iip Suramiharja menyatakan bahwa jual beli tanah milik Salimin Bin Bakinah yang dilakukan oleh Kasmeri Bin Nur Bin Bakinah tidak sesuai dengan SOP. Sebab sejak terbitnya AJB tidak pernah ada warkah atas hak tanah.

Tidak hanya itu, Iip juga menuding Pejabat Pembuat Akta Tanah sementara (PPATs) pada tahun 2012 lalu, di Kecamatan Munjul telah mengeluarkan Akta Jual Beli (AJB) bodong. 

"Transaksi ini jauh dari kelayakan prosedur jual beli tanah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dan berdampak merugikan secara materil kepada para pihak ahli waris dan kerugian moril bagi pelaksana administrasi di Desa Munjul," cetus Iip disalah satu media online.

Menanggapi hal tersebut, Misbakhul Munir,SH.,MH menyampaikan bahwa semestinya Kades Munjul jangan menvonis masalah yang bukan kewenangannya.

"Kades Munjul jangan menyebut atau memvonis bahwa itu AJB yang dibuat dan disyahkan oleh PPATs itu bodong, karena masalah tersebut sedang ditangani oleh Pengadilan Negeri Pandeglang, " ungkapnya Misbakhul Munir SH.MH saat dikonfirmasi awak media radarnusantara.com di Kantor AM.Munir & Rekan, di Perumahan Rika Residen Cikedal, Rabu (2/6/21) siang.

Sebaiknya biarkan proses berjalan karena itu bukan kewenangan kepala desa, ngomong soal sah dan tidaknya AJB yang dimaksud," imbuhnya.

Menurut informasi, sambungnya, bahwa Iip Suramiharja jadi Kepala Desa Munjul itu baru menjabat sejak tahun 2015 hingga sekarang namun permasalahan AJB itu dibuat pada tahun 2012, artinya  Kades (Iip) belum menjabat makanya jangan menghakimi bahwa AJB yang dibuat PPATs itu ilegal (bodong).

"Yang mengesahkan pejabat, sebelum Kepala Desa Munjul (Iip) duduk di kursi Kades, bagaimana dia bisa memberikan statement tersebut ? ini tentu seperti ada sarat kepentingan atau mencari popularitas semata ..?,"  Cetus pengacara ternama di Banten.

Kepala Desa seharusnya lebih berhati - hati dalam memberikan pernyataan atau komentar untuk dimuat pemberitaan, apalagi masalah tersebut terjadi dilingkungan desanya sendiri, apa itu artinya ??? Imbuh Misbakhul Munir.

"Tentu kita berharap agar pihak Kepala Desa harus bisa menjaga kondusifitas, ketenangan, ketentraman dan sinergi dengan seluruh warganya bukan malah melempar statement yang terkesan menyerang Camat dan Kepala Desa Munjul yang sebelumnya," tutupnya. (Iwan RN).