Plt Walikota Cimahi akan Kenakan Sanksi bagi yang Langgar Aturan PPKM Mikro Tahap Sembilan

Cimahi, RN Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Cimahi, Lekol.Inf. (Purn). Ngatiyana secara tegas akan memberikan sanksi terhadap masyarakat yang ...

Cimahi, RN

Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Cimahi, Lekol.Inf. (Purn). Ngatiyana secara tegas akan memberikan sanksi terhadap masyarakat yang melanggar aturan yang sudah diterapkan dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Mikro yang ke sembilan.

"Dalam pelaksanaan PPKM Mikro ke delapan telah terjadi peningkatan kasus positif Covid-19 di Kota Cimahi,:katanya  saat memimpin Rapat Evaluasi Pelaksanaan PPKM Mikro Tahap Delapan di Kota Cimahi, Rabu (02/06/2021) di Aula Gedung A Komplek Perkantoran Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi,

Namun demikian, kata Ngatiyana, Cimahi tidak sendirian dalam hal ini karena trend kenaikan tersebut juga terjadi di sebagian besar kota/kabupaten lainnya baik di kawasan Bandung Raya maupun Provinsi Jawa Barat secara umum.

Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi memutuskan untuk kembali menjalankan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Mikro tahap sembilan  di Kota Cimahi pada 1 -14 Juni 2021. 

Hal ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perpanjangan PPKM berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

Menurut Ngatiyana pula bahwa PPKM Mikro tahap delapan lalu, memang terjadi peningkatan kasus positif Covid-19 di Kota Cimahi. 

Menurutnya, hal ini merupakan dampak dari banyaknya warga masyarakat yang tetap nekad melakukan perjalanan mudik selama Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah lalu meskipun pemerintah sudah melarangnya dan bahkan sampai melakukan penyekatan di berbagai lokasi.

"Setelah dievaluasi, ternyata memang terjadi peningkatan terhadap Covid 19, bukan hanya di Cimahi saja tetapi dimana mana. Di Cimahi peningkatannya meskipun lumayan banyak juga tetapi ngak terlalu signifikan. Namun kita harus waspada juga, jangan sampai penyebaran Covid-19 di Kota Cimahi ini semakin besar semakin berat, semakin tinggi," tandasnya. 

Berkenaan dengan arahan yang tertulis dalam Instruksi Mendagri Nomor 12 tahun 2021, Ngatiyana menyampaikan, selama pelaksanaan PPKM mikro jilid sembilan, pihaknya akan memerintahkan jajaran Satgas Penanganan Covid-19 untuk melakukan pengawasan secara ketat terhadap pasar-pasar modern, pasar-pasar tumpah dan pasar-pasar kaget yang ada di Kota Cimahi yang berpotensi mengundang kerumunan orang banyak. 

"Hal ini dilakukan sehubungan dengan status Kota Cimahi sendiri yang masih berada dalam zona Oranye.

Termasuk kegiatan keagamaan maksimal hanya bisa 50% dari kapasitas. Tempat-tempat tertutup hanya 25% yang diperbolehkan. termasuk kegiatan-kegiatan sosial baik itu hajatan dan sebagainya supaya benar-benar kapasitasnya dipertimbangkan. Apabila undangannya 150 orang juga harus dipecah menjadi sekian  session sehingga tidak terjadi penumpukan. Ini akan terus kita tegaskan supaya sesuai dengan aturan," terang Ngatiyana. 

Ditegaskan pula oleh Ngatiyana, jajaran Satgas Covid-19 dengan unsur Forkopimda Kota Cimahi sudah sepakat akan memberikan sanksi bagi mereka yang masih nekad melanggar aturan terkait pembatasan kapasitas ini.

Penerapan sanksi ini bukan dilandasi oleh kebencian namun sebagai bentuk ketegasan dan kepedulian Pemerintah Daerah agar penyebaran Covid-19 di Kota Cimahi ini tidak terus meningkat ke depannya. 

"Melihat situasi, kondisi dan sebagainya, angka Covid-19 kita meningkat sehingga perlu ada ketegasan. Salah satunya kalau memang melanggar waktu, melanggar kapasitas, maka kami sudah sepakat kegiatan itu kita tutup. Kemudian termasuk pasar-pasar tumpah, apabila ada kapasitas yang melebihi supaya dijaga, mungkin ada Penyekatan ataupun penjagaan kalau memang sudah banyak berarti tidak ada lagi pedagang yang masuk, khususnya pasar tumpah, tidak melebih kapasitas yang ditentukan," tegas Ngatiyana. R. Harry KP.