Beberapa Lembaga dan Media terus Mengejar dan Memantau Kasus Pungutan Liar Program PTSL Kabupaten Demak

Pati,RN Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah dilaksanakan untuk memberikan pelayanan dan kemudahan bagi warga masyarakat Program ters...

Pati,RN

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah dilaksanakan untuk memberikan pelayanan dan kemudahan bagi warga masyarakat Program tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri No 12 tahun 2017 tentang PTSL dan Instruksi Presiden No 2 tahun 2018. PTSL yang populer dengan istilah sertipikasi tanah ini merupakan wujud pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah masyarakat. 

Di Kabupaten Demak karena adanya pemberitaan pada media online dan media sosial FB juga Twiter terkait berbagai hasil klarifikasi dilapangan dengan adanya program pelaksanaan PTSL di Kabupaten Demak tahun anggaran 2021 ini yang melibatkan adanya oknum yang mengaku sebagai ketua lembaga pemantau aset negara yang melakukan sejumlah pungutan-pungutan liar (Pungli) sehingga meresahkan dan merugikan masyarakat pada desa-desa dan para panitia pelaksanaan PTSL atau yang sering disebut sebagai Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Masyarakat berharap akan terus memantau dan tetap terus mengawal serta ikut mengawasi dalam hal proses serta membantu melakukan klarifikasi dan pengecekan dilapangan dengan mengembangkan pemeriksaan langsung ke desa terkait adanya dugaan Pungli yang diduga dilakukan oleh oknum yang mengaku sebagai Ketua lembaga pemantau dan pengawas aset negara yang ada di Kabupaten Demak tersebut.

Oknum Ketua lembaga tersebut dalam melakukan modus operandinya diduga melakukan sejumlah penarikan dana dan pungli tersebut diketahui melakukan perjanjian sendiri kepada desa-desa dan panitia PTSL yang ada di desa dengan dalih menjual patok dan melakukan pendampingan ke desa-desa sehingga pihak pemdes dan panitia di desa harus membayar sejumlah dana yang diakumulasikan dari jumlah pendaftaran objek tanah per bidangnya sehingga sangat melanggar aturan, regulasi, hukum dan SKB tiga Kementerian yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian  Desa dan PDTT, Kementerian ATR/BPN serta Gubernur Jawa Tengah.

Karena banyaknya aduan dari masyarakat, sesama lembaga LSM, pers dan media serta warga masyarakat bahwa diketahui nama oknum dari ketua lembaga yang diduga melakukan sejumlah penarikan dan pungutan liar tersebut adalah bernama Amat Kabib, SE yang berdomisi di Desa Kenduren Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, selain itu juga yang bersangkutan diduga sering dan banyak sekali melakukan berbagai tindakan yang sangat meresahkan masyarakat dan pemerintahan desa baik Kepala Desa beserta jajaran para Perangkat Desa yang ada di wilayah Kabupaten Demak.

Hal semacam ini adalah sesuatu hal yang dirasa sangat berbahaya dan tidaklah memahami akibat dan imbas yang nantinya sangat berpengaruh, berkembang dan selalu membuat keresahan publik atas segala tindakan yang dilakukan oleh oknum tersebut dalam menjalankan aksinya.

"Kami setelah menerima aduan dan laporan serta penjelasan dari warga masyarakat langsung lakukan klarifikasi, pengecekan dan meminta informasi terkait pelaksanaan program PTSL di Demak tahun anggaran ini ke BPN", jelas M. Kandik dan Rukani yang mewakili dari Media Jurnalis Sabdopalon dan Jerat Hukum Indonesia.

Selain itu pula banyak yang menanyakan dari lembaga LSM, Ormas dan Pers terkait permasalahan adanya pungutan yang dilakukan oleh Amat Kabib yang juga menarik sejumlah dana-dana diluar konteks program PTSL kepada beberapa Desa. 

"Sudah kami lakukan pengecekan dan menemui beberapa saksi yang mengetahui perihal PTSL dan pungutan yang dilakukan oleh oknum tersebut dan kami lakukan klarifikasi turun ke lapangan secara langsung", lanjut Andi Bintang yang di dampingi Ariyanto dari Lidik Krimsus RI saat ditemui awak media di ruang informasi Kantor BPN Demak. (02/07/2021).

Masyarakat dan beberapa pihak berharap agar permasalahan ini dan segala bentuk tindakan yang diduga telah dilakukan oleh oknum yang bernama Amat Kabib tersebut segera diusut tuntas dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

(TEAM RN KAPERWIL JATENG).