HMI Nilai Pemkab Pandeglang Gagal Jalankan Reformasi Birokrasi

Pandeglang, Radar Nusantara  24 Agustus 2021.Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pandeglang menilai Pemerintah Kabupaten Pandeglang gagal ...

Pandeglang, Radar Nusantara 

24 Agustus 2021.Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pandeglang menilai Pemerintah Kabupaten Pandeglang gagal dalam menjalankan Reformasi Birokrasi  untuk mensejahterakan Masyarakat. Pasalnya, dalam kondisi yang dibalut oleh Corona Virus Desease (COVID-19) mulai dari masa PSBB hingga PPKM; Pemkab terkesan menanggulangi hal tersebut seakan tidak serius.

Berangkat dari sorotan tersebut, HMI bersama OKP Cipayung Plus dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Pandeglang menggelar Dialog Publik bersama Eksekutif, Yudikatif dan Legislatif guna evaluasi bobroknya birokasi dan penanggulangan Pandemi Covid 19. Dialog tersebut dilangsungkan di Ruang Bamus DPRD Pandeglang, Selasa (25/8/21).

Ketua Umum HMI Cabang Pandeglang mengatakan 

melihat dialog yang dilaksanakan itu hanya sekedar formalitas semata karena pada pelaksanaanya yang seharusnya dihadiri oleh Kelapa Daerah selaku pemangku kebijakan dan penanggung jawab tidak nampak hadir, jadi seolah-olah terkesan dialog ini hanya ngobrol santai tidak ada substansi secara evaluasi yang diharapkan oleh kami," ungkapnya Hadi Setiawan, Selasa (24/8/21).

Dalam forum dialog tersebut, HMI Cabang Pandeglang menilai apa yang disampaikan oleh beberapa OPD hanya sebuah omong kosong belaka karena tidak didasari dengan Data Otentik, seperti yang disampaikan oleh Pihak dari Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial menuturkan terkait anggaran yang jumlahnya fantastis namun dalam pelaksanaan dari anggaran tersebut tidak tepat sasaran.

"Kita mengacu kepada Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020 tentang bantuan keuangan untuk penanggulangan Covid 19, yang memang diperuntukan untuk 3 faktor diantaranya : Penanganan Kesehatan, Penanganan Dampak Ekonomi, dan Penyediaan Jaringan Penggunaan Sosial.

Kami juga menyayangkan dari  alokasi tersebut banyak yang tidak sesuai dengan alokasi yang ditetapkan" lanjut,," imbuhnya.

Dialog Publik yang diselenggarakan seharusnya mampu menjadi forum evaluasi menyeluruh dalam segala aspek khususnya dalam penanganan Covid 19 ini, namun pada pelaksanaanya tidak ada evaluasi yang menyeluruh hanya terkesan formalitas semata.

Hal itu, membuat pihak dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pandeglang menyatakan sikap Mosi tidak percaya terhadap Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan Walk Out dari Forum Dialog tersebut.

"Kita sangat kecewa dengan Pemerintah Kabupaten Pandeglang terkesan anti kritik, untuk itu kami menyatakan Mosi Tidak Percaya dan akan kembali menyuarakan Aspirasi Masyarakat ini dalam bentuk Demonstrasi," tutupnya. (Iwan).