Ijin Operasional Sekolah Ditolak, Madrasah Ibtidaiyah Darul Muchsinien Cilebu "Kangkangi" Depag, Nekad Beroperasi dan Adakan KBM

Kuningan, RN Pendidikan adalah suatu proses pembelajaran mengenai pengetahuan dan keterampilan yang bisa dilakukan dimana saja dan kapan saj...

Kuningan, RN

Pendidikan adalah suatu proses pembelajaran mengenai pengetahuan dan keterampilan yang bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja. 

Pendidikan dapat dilakukan dimana saja seperti pendidikan formal, pendidikan yang dilakukan di sekolah atau disebut dengan pendidikan terstruktur ini, namun dalam prakteknya untuk menciptakan suatu pendidikan butuh adanya sarana dan prasarana serta legalitas yang jelas.

Dalam hal membangun sekolah atau menciptakan suatu pendidikan butuh adanya proses dan tahapan yang harus dilalui baik dari syarat dan prasarat nya ataupun legalitasnya.

Mengenai hal tersebut, ada salah satu sekolah dalam hal menciptakan pendidikan di lingkup sekolah formal namun tidak disetujuinya ijin operasional yang di keluarkan oleh pihak berwenang tetapi sekolah tersebut tetap nekad beroperasi dan melakukan kegiatan KBM.

Seperti halnya Madrasah Ibtidaiyah Darul Muchsinin yang berada di Desa Cilebu Kecamatan Pancalang Kabupaten Kuningan. Sekolah tersebut di anggap berani karena meski ijin operasional dari pihak Kementerian Agama Kabupaten Kuningan tidak menyetujuinya.

Saat media ini mencoba menemui H. Dadang selaku Kepala Sekolah MI Al Muchsinin yang berada di bawah naungan Yayasan Al Choeriyah tersebut pihaknya mengungkapkan bahwa sudah melakukan prosedur untuk membuka MI baru, termasuk minta ijin ke lingkungan terdekat, salah satunya ijin dari MI Mambaul Ulum, kemudian ke Desa, bahkan dari Kemenag melalui Kasi Mapenda dan di akuinya bahwa pihak Mapenda atau Kasi akan memberikan ijin operasional di bulan April. Ungkapnya Senin (16/08) di lembaga ArRuhama Caracas 

Berbeda dengan pernyataan tersebut, saat media ini mencoba mengkonfirmasi dengan pihak MI Manbaul Ulum ternyata menemukan suatu keterbalikan pernyataan. Dikatakan pihak MI Manbaul Ulum, Sunaryo yang menjabat Kepala Sekolah tersebut mengungkapkan pihaknya telah mencabut surat memberikan ijin tersebut. Karena menurut dirinya surat yang di sodorkan untuk di tandatangani itu dikira bukan ijin untuk dibukanya sekolah MI Muhsinin

"pokoknya kami pihak MI Manbaul Ulum, Intinya menolak adanya MI Al Muchsinin tersebut karena melanggar zonasi dan merasa di bohongi" ucap Sunaryo yang juga didampingi Ketua Yayasan, H. Muhamad Safir Idris 

Di lain tempat, Kasi Mapenda Kemenag Kuningan, Nurdin ketika di konfirmasi lewat telepon mengatakan,  sudah ada mediasi antara pihak MI Choeriya, Mambaul Ulum dan ArRuhama di kantor Kemenag Kuningan dan hasil dari mediasi tersebut kasi Mapenmag tidak mengizinkan beroperasinya MI Al Muchlisin dikarenakan ada persyaratan yang tidak terpenuhi. Namun rupanya MI tersebut masih saja melakukan kegiatan belajar mengajar.

Dengan masih dilakukannya aktifitas di MI tersebut akhirnya Kemenag Kuningan mengirimkan surat Keterangan yang isinya "tidak memberikan ijin operasional kegiatan terhitung sejak tanggal 6 Agustus 2021." Terang Nurdin

Lanjutnya, kami masih memberikan tengat waktu beberapa hari ke depan guna menyelesaikan status siswanya. "Apakah akan menginduk ke ArRuhama Caracas atau kemana, yang jelas MI Al Muchsinin tidak boleh melakukan Kegiatan Belajar Mengajar, dan bila masih ada kegiatannya akan kami tindak", tegasnya.

Diketahui, sekolah MI Al Muchsinin yang berada di bawah yayasan Choeriyah yang telah berdiri satu tahun ini. Di tahun ajaran baru ini telah melakukan suatu kegiatan KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) dan sudah mempunyai siswa dari Kelas 1 sampai Kelas 5 dengan jumlah siswa keseluruhan sebanyak 80 siswa.

Padahal bila melihat surat ijin operasional yang di keluarkan oleh pihak Kemenag sesuai tertanggal tersebut nyatanya tidak diberikan ijin namun pihak sekolah MI Al Muchlisin nyatanya tetap Kangkangi surat tersebut dan yang menjadi terheran nya lagi baru satu tahun yayasan tersebut berdiri sudah memiliki siswa sampai kelas 5. Jelas ini sudah melanggar aturan dan perlu di tindak tegas.

(Saepul RN/ tim)