PENGGUNAAN ANGGARAN DI SETWAN DPRD KOTA BANJAR DI DUGA TIDAK TRANSPARAN

Banjar, RN Meskipun Pemerintah memberikan Anjuran agar pengelolaan dan penggunaan anggaran dilaksanakan secara terbuka transparan dan akunta...

Banjar, RN

Meskipun Pemerintah memberikan Anjuran agar pengelolaan dan penggunaan anggaran dilaksanakan secara terbuka transparan dan akuntabel,namun masih ada dinas atau instansi yang tidak mengindahkannya salah satunya yakni Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD Kota Banjar Jawa Barat dimana Setwan dalam merealiisasikan penggunaan anggaran di duga tidak transparan atau terbuka kepada publik,salah satu contohnya yakni realisasi penggunaan anggaran untuk belanja bingbingan teknis bagi anggota DPRD sebesar 1.712.219.254.dimana ketika di konpirmasi di kantornya Kabag keuangan dan umum Setwan DPRD Kota Banjar Erni  Suwartini yang juga merupakan PPK dari kegiatan belanja bingbingan Teknis tidak mau menjelaskan secara rinci dan detail,erni hanya menjelaskan bahwa kegiatan bingbingan teknis itu telah di laksanakan sebanyak lima kali yang bertempat di Bandung dari rencana enam kali kegiatan berarti kegiatan bingbingan teknis itu tersisa satu kali lagi,terus anggaran yang di lakukan berupa akomodasi seperti.biaya perjalanan.biaya narasumber,dan biaya yang mendukung kegiatan bingbingan teknis dan sudah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.katanya

Namun erni tidak menjelasakan waktu,tanggal dan tempat pelaksanaan kegiatan bingbingan teknis tersebut.

Sementara itu salah satu pemerhati anggaran yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan,dengan tidak menjelaskan waktu,tanggal dan tempat hal itu menjadi pertanyaan,karena seharusnya waktu,tanggal dan tempat juga di jelaskan biar publik dapat mengetahui karena itu bukan termasuk inpormasi yang di rahasiakan karena keterbukaan informasi publik itu sudah ada landasannya yakni UU NO 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK,dimana dalam UU itu dijelaskan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh di publikasikan ke publik,oleh karena itu dirinya berharap pihak terkait baik inspektorat maupun Aparat penegak hukum (APH) untuk melakukan Audit karena masih banyak penggunaan anggaran di Setwan DPRD Kota Banjar penggunaan dan realisasinya yang tidak terbuka seperti anggaran Reses dan yang anggaran yang lainnya.Ujarnya.

Efin.TIM