LSM Lingkungan Beltim Pertanyakan Ijin Perusahaan Tambak Udang

Belitung Timur,RN (SimpangPesak),  LSM Peduli Lingkungan Hidup Beltim melalui sekretarisnya, Ismed,  meradang terhadap Perusahaan yang berge...

Belitung Timur,RN

(SimpangPesak),  LSM Peduli Lingkungan Hidup Beltim melalui sekretarisnya, Ismed,  meradang terhadap Perusahaan yang bergerak dalam bidang perikanan di wilayah selatan Kabupaten Belitung Timur. 

Menurutnya ijin prinsip yang wajib dimiliki perusahaan sebelum bergerak diduga kuat masih belum ada sementara perusahaan perusahaan tersebut sudah beraktifitas bahkan ada yang sudah produksi berkirim hasil usahanya.

"Negara kita ini negara hukum, yang tentunya semua harus ikuti ketentuan yang berlaku...jangan mentang-mentang alasan peningkatan perekonomian tapi langgar aturan yang berlaku," sesal Ismed saat bertemu awak media , Senin (31/1/2022). 

Ismed menjelaskan dari hasil pantauan di lapangan, pekerjaan pembukaan lahan yang sudah merubah rona awal permukaan bumi dan dampak-dampak kegiatan tersebut memerlukan Ijin Lingkungan sesuai dengan UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan pasal 3 Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2012 yang menyatakan setiap kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan WAJIB Amdal dan yang tidak sesuai kriteria Amdal wajib UKL UPL. 

Hasil investigasinya menyimpulkan perusahaan-perusahaan tersebut masih berproses dengan kata lain belum kantongi Ijin Lingkungan. 

Yang lebih miris info yang didapatkan ada perusahaan yang sudah berproduksi dan mengirim hasil usahanya keluar daerah. "Ada yang sudah panen dan telah dua kali ekspor, kan miris jika giat seperti ini bisa dilakukan di negeri kita, bisa kah yang seperti ini menjadi sumber pemasukan bagi PAD Beltim? " ujar Ismed penuh tanda tanya. 

Ismed juga nyatakan bahwa daerah bisa peroleh PAD hanya melalui pajak HGU-nya tapi persoalannya apakah sudah miliki HGU? 

Ketika Ismed ditanyakan awak media terkait Surat Menteri Kelautan dan Perikanan RI no B.2431/DJPRL.2/XI/2021 tentang Pemberitahuan yang menyatakan tentang pengajuan KKPRL Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut, Wilayah Pesisir dan Wilayah Perairan yang belum memiliki Ijin Lokasi diberikan waktu dua tahun sejak Permen KP 28/2021 mulai berlaku, ia tegaskan pengajuan tersebut berdasarkan Tata Ruang.  Ismed memberikan contoh salah satu perusahaan inisial BSM yang sudah lakukan aktifitas di atas 60% . "Apakah perusahaan tersebut sudah ajukan KKPRL? Kalau pun sudah berdasarkan Tata Ruang yang mana? Perda Tata Ruang lama atau Baru? Artinya perusahaan bisa diduga belum ajukan KKPRL, "jelas Ismed penuh tanda tanya. 

Sementara itu terkait lokasi usaha bidang perikanan (tambak udang-red) juga diduga masih dalam penyusunan untuk kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Beltim.  Saat ini RTRW Beltim masih dalam tahap proses perubahan.

Berdasarkan surat edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/  Kepala Badan Pertanahan Nasional  No 4/SE-PF,01/3/2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan pemanfaatan ruang di daerah, bahwa untuk jenis usaha dan luasan Ruang yang dimaksud harus mengajukan surat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR). 

Diujung pembicaraan,  Ismed berjanji akan menyampaikan hal ini ke Dinas atau pihak-pihak terkait lainnya bahkan bila perlu coba ke lembaga penegak hukum dan pemberantas korupsi di Jakarta. "Saya akan minta DPRD bahas hal ini, kalau pun nanti tidak ada penyelesaiannya, saya akan ke pusat...koordinasi ke KPK bila perlu," janji Ismed.

Iskandar