Parah! Aktivis Larshen Yunus Sebut, Walikota Pekanbaru Diduga Serobot Tanah Pesantren di Tenayan Raya

Pekanbaru,RN Aktivis Larshen Yunus angkat bicara terkait tindakan Walikota Pekanbaru yang hanya berorientasi kepada proyek semata ingin meng...

Pekanbaru,RN

Aktivis Larshen Yunus angkat bicara terkait tindakan Walikota Pekanbaru yang hanya berorientasi kepada proyek semata ingin mengubah gedung SDN 1 Pekanbaru menjadi lokasi pasar. 

Ketua Presidium Pusat Gamari ini juga menyoroti Walikota Pekanbaru digugat ke Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan tuntutan mengganti kerugian materil dan inmateril Senilai Rp.8 Milyar lebih.

Walikota pekanbaru melalui Dinas PUPR  digugat Yayasan Riadlut Tauhid diduga tanpa hak telah membangun jalan menuju Komplek Perkantoran Walikota Pekanbaru diatas tanah milik Yayasan dengan meratakan serta mengaspal,kemudian memakai tanah milik Yayasan seluas 10.500 m2 di Jl.Kp.Badak Kec.Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

"Tegas kami sampaikan,Walikota Pekanbaru sudah sangat keterlaluan.Semuanya mau digusur,Tanah Warga 'diserobot',Sekolah Dasar (SDN) 001 Sail dan Tanah Pesantren-pun diduga di 'Rampok' Apakah seperti ini Pemimpin di Kota yang Madani ini?"Tanya Aktivis Larshen Yunus, dengan nada kesal, selasa (4/1/2022) 

Menurut Alumni Sekolah Vokasi Mediator Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta itu,pihaknya selaku Pegiat Anti Korupsi sangat menentang sekaligus melawan sikap dan perbuatan Walikota Pekanbaru terkesan 'Merampas' tanah rakyat.

"Bayangkan saja,Tanah Pesantren aja di 'Rampasnya',jika memang itu benar,kami minta Aparat Penegak Hukum segera menindaklanjuti aduan tersebut.Ayo tegakkan Supremasi Hukum!"tegas Aktivis Larshen Yunus.

Sebagaimana diketahui,Walikota Pekanbaru menjelaskan,Pemko menyiapkan SD Negeri 1 sebagai tempat fasilitas ekonomi di wilayah itu alias pasar. 

Selain itu,Walikota juga digugat Yayasan Riadlut Tauhid yang merasa mengalami kerugian materil dan inmateril.

Gugatan ke Pengadilan Negeri didaftarkan melalui Kuasa Hukumnya Law Firm YK and Partner,Ketua Nadzir Yayasan Riadlut Tauhid menggugat Walikota Pekanbaru ke Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan tuntutan kerugian materil dan inmateril Senilai Rp. 8 Milyar Lebih.

Gugatan tersebut telah teregister di Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan nomor perkara 237/Pdt.G/2021/PN Pbr tanggal 29 Desember tahun 2021

Gugatan Ketua Nadzir terpaksa dilakukan, karena Walikota melalui Dinas PUPR Kota Pekanbaru diduga tanpa izin tanpa hak membangun jalan menuju Komplek Perkantoran Walikota Pekanbaru diatas tanah milik Yayasan dengan cara meratakan serta mengaspal,kemudian memakai tanah milik Yayasan seluas 10.500 m2 yang terletak di Jl. Kp. Badak Kec.Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

Yayasan Riadlut Tauhid selaku pemilik tanah semenjak tahun 2010 hingga tahun 2021 tidak pernah mengalihkan secara cuma-cuma atau menjual ke pihak manapun termasuk kepada pemerintah Kota Pekanbaru

Dalam surat Gugatannya,Yayasan menolak secara tegas tindakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru yang dianggapnya secara nyata melawan Hukum,membangun jalan melintasi tanah milik Yayasan Riadlut Tauhid. 

Luas tanah yayasan dipakai pemkot Pekanbaru 10.500m2 dengan panjang: 150 m x lebar: 70 m tanpa adanya persetujuan, peralihan, pelepasan ataupun penyerahan hak atas tanah dari Yayasan kepada Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.

Pihak Yayasan menilai,tindakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru meratakan dan membangun jalan tanpa hak diatas tanah miliknya dengan luas 10.500 m2,menimbulkan kerugian kepada Yayasan

Sebelumnya pihak Yayasan telah mengirimkan surat Somasi ke satu pada tanggal 29 Oktober 2021,kemudian dilanjutkan Somasi kedua tanggal 2 Desember 2021 kepada walikota Pekanbaru, namun tidak di responnyo,sehingga tidak menemui titik terang dan penyelesaian.

Kuasa Hukum Yayasan Riadlut Tauhid dari Law Firm YK And Partner, Dr Yudi Krismen, S.H.,M.H mengatakan kepada awak media, Walikota Pekanbaru telah melakukan tindakan semena mena terhadap rakyat, memerintahkan Dinas PUPR Kota Pekanbaru 'menyerobot' dan Membuldozer tanah milik kliennya (Yayasan Riadlut Tauhid) . 

"Insya Allah Rabu pekan depan,sudah mulai sidang di Pengadilan Negeri Pekanbaru, " ujar Dr Yudi Krismen, SH, MH. 

Menurut Dr.Yudi Krismen,"Walikota Pekanbaru harusnya lebih jeli dalam menafsirkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Konsolidasi Tanah.yang menjadi dasar dalam membentuk Peraturan Walikota Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Konsolidasi Tanah Perkotaan di Kota Pekanbaru yang ditetapkan pada tanggal 2 Juli 2019.

Ia menjelaskan,Pengertian dari Konsolidasi Tanah menurut Pasal (1) Ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang KonsolidasiTanah,adalah kebijakan penataan kembali penguasaan,pemilikan, penggunaan,pemanfaatan tanah dan ruang sesuai rencana tata ruang serta usaha penyediaan tanah untuk kepentingan umum dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam,dengan melibatkan partisipasi aktif rakyat;

“Sedangkan pengertian kepentingan umum dapat dilihat dari Perpres No 36 Tahun 2005 yang kemudian dirampingkan Perpres 65 Tahun 2006," tutup Dr.Yudi Krismen.

Hingga berita ini dilansir,pihak tergugat dan pihak terkait lainnya belum dapat dihubungi (kumbang)