Pegawai Desa Citereup Diduga Lakukan Pungli BPNT Rp.60 Ribu /KPM

Pandeglang, Radar Nusantara Dugaan pungutan liar (pungli) atas penerima bantuan sosial kembali terjadi. Kali ini menimpa warga Desa Citereup...

Ketua BPD Sindangkerta Harapkan Tidak Ada Pungli pada Bansos PKH BPNT

Prof. Pramono: Ilmu Tanpa Adab  Kehilangan Keberkahan

Koorwil Disdikpora Kecamatan Sumur Klarifikasi Soal PIP SDN Ujungjaya 1 

Pandeglang, Radar Nusantara

Dugaan pungutan liar (pungli) atas penerima bantuan sosial kembali terjadi. Kali ini menimpa warga Desa Citereup Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten sebagai penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) dari Kementerian Sosial RI. 

Salah satu warga Kp. Kemuning sebut saja Elis (50) mengaku saat  mendapatkan bantuan dari program BPNT sebanyak 4 (empat) pagu pada Bulan Desember 2021 lalu harus menebus Rp.60.000,- kepada salah satu Pegawai Desa Citereup.

"Pada pembagian Bulan Desember 2021 lalu saat pengambilan BPNT di Kp Kemuning Desa Citereup dilakukan secara kolektif yang di koordinir oleh Pegawai Desa Citereup yaitu RT bernama Aang. Bagi KPM yang mendapatkan 4 pagu maka harus menebus Rp.60 ribu," ungkapnya Elis ke media Radar Nusantara Group di kediamannya, Senin (24/1/22). 

Elis menjelaskan bahwa uang penebusan dengan nilai Rp 60 ribu kepada setiap KPM yang diminta oleh RT dengan rincian setiap 1 karung beras 10 kg dan komoditi lainnya itu harus bayar membayar Rp.15 ribu sehingga jika mendapatkan 4 pagu maka harus membayar Rp.60 ribu.

"Terus terang sebenarnya saya merasa terbantu dengan adanya pengambilan secara kolektif namun saya juga merasa keberatan saat dimintai uang sebesar Rp.60 ribu oleh Pak RT dengan alasan uang tebus, apalagi uang sebesar itu sangat berati buat kami," imbuhnya.

Hal tersebut dibenarkan Rokani warga Kp Kemuning Desa Citereup  kepada media ini dikediamannya.

"Memang benar, saya juga sebagai KPM BPNT yang mendapat 4 karung beras dipungut biaya oleh Pak RT Aang sebesar Rp.60.000,- bahkan kartu KKS BPNT pun harus dikumpulkan terlebih dahulu seminggu sebelum beras dan komoditi lainnya dibagikan," kata Rokani. 

Bahkan, lanjut Rokani, tidak hanya di Kampung Kemuning saja yang dilakukan pungutan oleh RT akan tetapi KPM di Kampung Bangkonol Desa Citereup juga sama harus nebus Rp.15 ribu per karung nya.

Sementara, Aang Ketua RT Kp. Kemuning Desa Citereup saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa dari jumlah penerima manfaat BPNT tidak semua di kolektif.

"Dari 20 penerima manfaat BPNT di Kp. Kemuning itu tidak semua dilakukan secara kolektif tetapi yang dikelola oleh saya hanya 15 KPM saja karena ada juga yang mengambil sendiri ke Agen E-Warung Wati," tuturnya.

Aang juga menjelaskan bahwa pengambilan secara kolektif itu awalnya atas permintaan Agen E-Warung juga ide dari pegawai Desa karena hasil kesepakatan dengan penerima manfaat.

"Adapun soal adanya pungutan itu sebenarnya bervariasi, ada juga yang hanya memberikan Rp.50 ribu dari setiap KPM nya dan itu pun digunakan untuk biaya operasional pengambilan BPNT ke Agen E-Warung yang jaraknya 3 kilometer,"pungkasnya. (Wans).