Kantor Bupati Pandeglang dan DPRD Pandeglang Didemo IMM DAN GMNI

Pandeglang, Radar Nusantara Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pengurus Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan Gerakan Mahasiswa...

Pandeglang, Radar Nusantara

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pengurus Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Pandeglang melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati dan DPRD Kabupaten Pandeglang pada Rabu 23 Februari 2022.

Dalam aksinya Mahasiswa meminta agar Pemerintah Kabupaten Pandeglang membuktikan janji politiknya pada saat kampanye karena dinilai masih belum ada kinerja nyata dalam menyelesaikan berbagai polemik di wilayah Kabupaten Pandeglang.

Ketua Umum IMM, Sadin Maulana mengungkapkan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Pandeglang menduduki peringkat pertama di Provinsi Banten dengan jumlah 131,43 ribu jiwa, tak sepantasnya Pemerintah Kabupaten Pandeglang menetapkan anggaran Perjalanan Dinas hingga mencapai 93,06 m ditambah ditengah banyaknya kartu BPJS yang di subsidi Pemerintah berstatus non aktif 

"Perdin hari ini sangat kontradiktif dengan keadaan masyarakat kabupaten pandeglang, mengingat angka kemiskinan yang menduduki peringkat pertama, ditambah banyaknya jaminan kesehatan yaitu BPJS yang tidak aktif hingga mencapai 88 ribu lebih" Sebut Sadin dalam orasinya, Rabu (23/2/22).

Ia juga menuntut agar penggunaan anggaran APBD harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan langsung dapat dirasakan oleh masyarakat.

"Penggunaan APBD harus menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, jangan ada pemborosan hingga melupakan hal vital yang dibutuhkan masyarakat seperti jaminan kesehatan". imbuhnya.

TB Affandi Ketua Umum GMNI Pandeglang menilai legislatif seperti tidak ada nyali dalam melakukan pengawasan terhadap eksekutif dan diduga hal itu terjadi karena ada oknum dewan yang ikut terjun dalam pelaksanaan program Jaka Mantul.

"Saya sampaikan peran anggota dewan sebagai kontroling ini dilemahkan, apalagi jika adanya dewan yang melakukan barter dengan program Jaka Mantul, ini bisa membahayakan kemajuan Kabupaten Pandeglang" kata Tubagus Afandi.

Bila ada oknum DPRD yang menjadi kordinator atau jadi pengusaha pada program Jaka Mantul maka fungsi legislatif dalam melakukan pengawasan terhadap pembangunan sudah tidak ada lagi.

"Fungsi dewan adalah mengawasi, bukan ikut serta turun dalam program, jika demikian maka fungsi DPRD sebagai kontroling sudah tidak ada artinya lagi" tandasnya. (Gus).