Oni Badroni : Hasil Pungutan BLT DD Untuk Bangun Jalan Rusak, Kadis DPMPD Pandeglang : Tidak Boleh !!

Pandeglang,Radar Nusantara  Berawal lambatnya proses pembagian BLT DD di Desa Cimoyan hingga sebulan lebih yang kini sudah direalisasikan di...

Pandeglang,Radar Nusantara 

Berawal lambatnya proses pembagian BLT DD di Desa Cimoyan hingga sebulan lebih yang kini sudah direalisasikan diduga dengan menggunakan dana titipan (pinjaman) pada Kamis (9/6/22) lalu namun kini muncul persoalan baru adanya dugaan pungutan liar (pungli) yang disinyalir dilakukan oleh Pegawai Desa Cimoyan dengan dalih untuk pembangunan jalan yang rusak. 

Kepada media, Oni Badroni Kepala Desa Cimoyan tidak membantah adanya pungutan yang diduga dilakukan oleh pegawai desanya bahkan diperjelas dengan dana yang sudah terkumpul. 

"Dana yang terkumpul dari KPM BLT DD jumlahnya hanya Rp 7.600.000,-  mungkin hanya segitu karena itu mah hak KPM mau ngasih atau tidaknya," kata Oni Badroni melalui WhatsApp, Sabtu (11/6/22). 

Baca :

https://www.radarnusantara.com/2022/06/berdalih-sibuk-kades-cimoyan-belum.html

Menurut Oni, hal tersebut dilakukan lantaran kondisi infrastruktur jalan saat ini di wilayah Desa Cimoyan yang memprihatinkan dan kami punya usulan kepada KPM. 

"Berhubung jalan yang ada di wilayah Desa Cimoyan khususnya Babakan dan jalur Cimoyan - Pasir Gadung yang memprihatinkan, yang sering dilalui tiap hari oleh anak sekolah baik anak SMP maupun SMK maka kami punya usulan kepada KPM, jika memang KPM mau beramal dan tidak keberatan sifatnya tidak memaksa terhadap KPM tesebut", terang Oni.

Oni menambahkan bahwa kondisi jalan yang rusak saat ini diperkirakan hingga 1 (satu) kilometer. 

Baca juga : https://www.radarnusantara.com/2022/06/diduga-pakai-dana-titipan-kades-cimoyan.html

Sementara Doni Hermawan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Pandeglang saat dikonfirmasi mengatakan bahwa pungutan yang dilakukan secara aturan tidak boleh. 

"Pungutan BLT DD itu secara aturan tidak boleh," kata Doni Hermawan Kadis DPMPD Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten.

Selain itu, kalau menurut saya dasar dari pungutannya apa ?? ada paksaan dan dasarnya apa musyawarah ?? yang pasti tidak di makan ama perangkat desa, imbuhnya.

Lebih lanjut dikatakan Doni bahwa langkah yang akan ditempuh oleh DPMPD Kabupaten Pandeglang adalah konfirmasi.

"Kami akan konfirmasi hal tersebut" kata Doni Hermawan melalui WhatsApp, Sabtu (11/6/22).

Saat disinggung BLT DD yang dibagikan oleh Pemdes Cimoyan beredar informasi dapat pinjaman, bagaimana tanggapan Bapak ??? 

"Kami sudah tahu dan saya sudah bilang ke lurah dana desa yg ke pakai pribadi harus di ganti oleh uang pribadi," pungkasnya. (Wan/Red).