Dinilai Cacat Integritas, Kantor Bawaslu Pandeglang Didemo

Pandeglang, RN  Sejumlah masa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) DPC Pandeglang mengadakan aksi unjuk rasa di ...

Pandeglang, RN 

Sejumlah masa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) DPC Pandeglang mengadakan aksi unjuk rasa di depan halaman kantor Bawaslu Kabupaten Pandeglang pada Kamis (20/10/2022).

Dalam aksinya, Erick Setiawan Korlap Aksi mengatakan bahwa pemilu merupakan mekanisme utama sekaligus syarat bagi demokrasi perwakilan dan diselenggarakan untuk mewujudkan tujuan demokrasi, dari, oleh dan untuk rakyat guna mencapai tujuan tersebut maka pelaksanaan penyelenggara Pemilu harus mencerminkan nilai-nilai demokrasi yang jujur dan adil.

"Integritas menjadi salah satu prinsip yang harus dimiliki oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pandeglang untuk menjalankan amanah Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum," katanya. 

Namun bagaimana Pemilu Serentak Tahun 2024 dapat melahirkan Pemimpin yang Berintegritas apabila Bawaslu sebagai representasi negara untuk mengawal demokrasi yang baik sudah cacat integritas sejak awal proses pelaksanaan demokrasi, implikasinya tidak akan pernah tercapainya sebuah tujuan demokrasi untuk mewujudkan keadilan pemilu.

Erik juga mengatakan Bawaslu Pandeglang sudah banyak menorehkan catatan hitam, dengan demikian ini menjadi sebuah barometer kegagalan pengawas pemilu yang kami anggap cacat secara Integritas. 

"Pokja Bawaslu bekerja tidak proporsional dan tidak professional dengan beberapa indikasi yang kami duga melanggar ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Perilaku oknum-oknum Kelompok Kerja (Pokja)  Bawaslu Kabupaten Pandeglang kami menilai bahwa telah terjadi dugaan adanya konspirasi busuk, praktik kotor, yang sengaja dilakukan oleh oknum yang berkepentingan," tuturnya dalam pers rilisnya. 

Sementara, Tb. M. Affandi Ketua DPC GMNI Kabupaten Pandeglang menyampaikan bahwa Pokja Bawaslu sudah gagal dalam menjaga asas, prinsip dan tujuan lembaga Bawaslu yang bertanggungjawab untuk mewujudkan Demokrasi yang Bersih, Berkualitas, dan Berintegritas.

"Dalam hal tersebut Integritas menjadi syarat kunci untuk melaksanakan tanggungjawab negara yang sudah diberikan kepada seluruh jajaran Komisioner Bawaslu Kabupaten Pandeglang maka berkenaan dengan tersebut kami yang tergabung dalam organisasi mahasiswa DPC GMNI Kabupaten Pandeglang menuntut agar membatalkan surat pengumuman nomor 133/kp.01/00/K.BT-02/10/2022 tentang hasil CAT karena kami anggap tidak objektif dan tidak transparan, Wujudkan  demokrasi yang bersih, bermartabat, dan berintegritas, Pokja Bawaslu Kabupaten Pandeglang harus taat asas kepatutan, Evaluasi perekrutan calon anggota panwascam se-Kabupaten Pandeglang karena tidak selektif dan DKPP harus menindak tegas dan memecat oknum-oknum (POKJA) yang diduga melakukan praktek-praktek kecurangan", pungkasnya. (Wan).