Kuasa Hukum Penggugat"Penolakan Pencabutan Perkara Tergugat Mengada Ada"

Pati,RN Pengadilan Negeri Pati hari ini  Kamis (13/10/2022) kembali melanjutkan sidang PMH Perdata dengan agenda pembuktian perkara ,melalui...

Pati,RN

Pengadilan Negeri Pati hari ini  Kamis (13/10/2022) kembali melanjutkan sidang PMH Perdata dengan agenda pembuktian perkara ,melalui Hakim Lisper Brutu SH.MH perkara Perdata No.70/Pdt.G/2020 PN Pti,terkait sengketa obyek jaminan milik Budi A dan Suwarti dengan Penjamin Pinjaman perorangan ZN.

Sebagaimana pernyataan Kuasa Hukum Penggugat Pangestu Ismuarga Wahyu.SH  kepada media,bahwa pihaknya baru saja selesai mengikuti agenda sidang hari ini,sebagaimana pernyataan saya kemaren kami akan mencabut gugatan ini dan akan upaya hukum lain.

"Tadi sudah kami serahkan surat pencabutan perkara kepada majelis Hakim,dan dinyatakan diterima atau kabulkan majelis Hakim"ungkapnya.

Memang sempat ada sanggah keberatan dari pihak Penggugat terkait alasan pencabutan,dan kami sudah jelaskan bahwa dalam pencabutan gugatan dalam tahap proses yang seperti ini,

Pencabutan gugatan benar-benar mutlak menjadi hak kami penuh sebagai  penggugat,selama tergugat belum mengajukan jawaban, penggugat mutlak berhak mencabut gugatan.

Sebagaimana Pasal 271 Rv,Putusan Mahkamah Agung Nomor 1841 K/Pdt/1984 yang menegaskan, penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum ada jawaban dari tergugat. 

Dalam hal ini, permohonan pencabutan atas perkaranya sebelum pemeriksaan perkara dan tergugat belum mengajukan jawaban atas perkara ini.pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah Ketua yang ditulis menurut penaksiran besamya.

Jadi kalau pihak tergugat menyanggah dan merasa keberatan karena sudah membayar perkaranya itu adalah hal yang mengada ada tanpa dasar hukum,dan sudah sewajarnya majelis hakim mengabulkan pencabutan gugatan..(L/J)