Nich Sorotan Tajam dan Menohok Jurnalis Senior Kepada AKBP Arman Selama Jabat Kapolres Sampang

Semarang,RN Awal Kepemimpinan Kapolri RI, Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan Arahan kepada Jajaran Pimpinan Satuan Kerja Kewilayahan (...

Semarang,RN

Awal Kepemimpinan Kapolri RI, Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan Arahan kepada Jajaran Pimpinan Satuan Kerja Kewilayahan (Satkerwil) baik Para Kapolda, Kapolres dan Para Direktur dalam bentuk 16 Program Prioritas Kapolri diantaranya pada item ke enam belas : “Pengawasan Oleh Masyarakat Pencari Keadilan (Public Complaint)”.

Hal ini seiring dengan apa yang sudah ditekankan oleh Presiden RI, Joko Widodo : “Polri di manapun bertugas selalu dalam pengamatan, penilaian rakyat, rakyat menilai, apakah perilaku Polri sesuai dengan harapan rakyat”“Sekecil kecerobohan apapun di lapangan itu akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri, oleh karena itu bekerjalah dengan PRESISI”“Rasa keadilan dan kemanfaatan hukum harus dirasakan oleh masyarakat”,(Disampaikan saat memberikan sambutan pada Upacara HUT Bayangkara ke 76 di Lapangan Akademi Kepolisian Semarang, selasa, 05/07/2022)

Tidak demikian dengan eksistensi AKBP Arman selama menjabat Kapolres Sampang terhitung sejak tanggal 22 November 2022, menuai kontroversi dan selama kepemimpinannya tidak sedikit Para Pegiat Pers, Jurnalis dan LSM merasakan sulit untuk mendapatkan konfirmasi maupun klarifikasi untuk mempertanyakan perkembangan penanganan sebuah kasus yang sedang ditangani.

Berseteru dengan Pegiat Pers dan LSM di Sampang berawal saat memberikan statement yang kontroversi :”Dirinya tidak akan melayani Jurnalis yang tidak lolos UKW dan Media Persnya tidak terdaftar pada Dewan Pers dan menyatakan bahwa Karya Jurnalis non UKW bukanlah Karya Jurnalistik”, Selasa, 14/06/2022 di Aula Mapolres Sampang

Statement inilah AKBP Arman viral seantero negeri bukan karena kinerjanya yang baik namun karena tipikal kepemimpinannya tidak mencerminkan Pimpinan Satkerwil yang sedang bertransformasi menuju POLRI PRESISI.

Apakah membatasi ruang gerak kalangan Pegiat Pers hanya semata-mata untuk menutupi kekurangan dirinya bahkan orang lain apalagi hal ini dipertajam oleh Menkopolhukham, Prof. Mahfud, MD : “Pekerjaan Jurnalis jangan diganggu, SIAPA YANG MENGGANGGU JURNALIS BERARTI DIA PUNYA KESALAHAN YANG INGIN DITUTUPI ATAU INGIN MENUTUPI KESALAHAN ORANG LAIN”

Tak pelak gelombang aksi demonstrasi baik di Mapolres Sampang maupun ke Mapolda Jatim tak terbendung dari beberapa elemen masyarakat baik kalangan Jurnalis, Pegiat Pers, LSM dan Masyarakat Sipil yang tergabung  pada “Aliansi Masyarakat Pecinta Jurnalis (AMPJ) Nusantara Bersatu” baik yang berada di 4 Kabupaten di Madura (Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep) maupun yang berada di Surabaya kota.

Menanggapi pelantikan AKBP Arman (Kamis, 19/01/2023) bersamaan dengan pelantikan Kapolres Jajaran lainnya di Gedung Patuh Lantai 2 Mapolda Jatim sebagai Wadirreskrimsus sesuai Surat Telegram Rahasia (STR) Nomor ST/2774/XXI/KEP/2022 tertanggal 23 Desember 2022, Ketua Lintas Media Sampang (LMS), Drs. Hernandi Kusumahadi, M.Si menyatakan bukanlah sebuah prestasi dan reward dari pimpinan, apalagi mutasi atau promosi itu menjadi hak pimpinan secara berjenjang.

Dirinya menilai kehadiran AKBP Arman di Sampang lebih dominan memunculkan kontroversi daripada penyelesaian kasus yang sedang ditangani dan penegakan hukum yang dipertontonkan selama ini jauh dari arahan Kapolri “16 Program Prioritas Kapolri diantaranya pada item ke enam belas : “Pengawasan Oleh Masyarakat Pencari Keadilan (Public Complaint)”.

 "Masivnya aksi unjuk rasa ke Mapolres Sampang selama kepemimpinannya membuktikan bahwa penegakan hukum yang dia pimpin “Sangat Menyentuh Rasa Keadilan Masyarakat”, tegas kang dedet,  kamis (19/01/2023)

(Ags)