Ketua LSM Petisi, Menduga Dirut PDAM Tanjab Barat Segudang Masah

0 radar nusantara Jumat, 17 Februari 2023 Edit this post

Tanjab Barat,RN Terkait pengunduran diri Dirut PDAM Tanjab Barat, karena dinilai tidak menunjukkan kinerja yang baik dalam menjalankan fungs...

Tanjab Barat,RN

Terkait pengunduran diri Dirut PDAM Tanjab Barat, karena dinilai tidak menunjukkan kinerja yang baik dalam menjalankan fungsi tugasnya sebagaimana yang telah diamanatkan sebagai Dirut PDAM Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi.

Hal ini Ketua LSM Petisi Tanjab Barat Syafarudin AR menuturkan kepada awak media RN, tentang kinerja Dirut PDAM Tanjabbar yang dianggap menuai segudang mesalah temuan BPK RI perwakilan Jambi pada Tahun 2021 yaitu tentang belanja subsidi tidak wajar senilai kurang lebih 7 Miliar.

Namun saat ini Dirut PDAM Tanjabbar mengundurkan diri.dan sudah ada pengganti pelaksanaan tugas oleh Feri Elvianto SH, adalah dewan pengawas PDAM Tanjabbar.bahkan Firi Elvanto SH, telah menanggapi soal pengunduran Dirut PDAM Tanjabbar tersebut, itu sah-sah saja dalam aturannya.

Akan tetapi Dirut PDAM yang lama harus mempertanggung jawabkan segala sesuatunya semasa beliau menjabat ,adanya dugaan temuan yang merugikan keuangan daerah semasa beliau menjabat, sudah kami laporkan ke aparat penegak hukum Provinsi dan Pusat, melalui koalisi LSM (KOMPAK) yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat (tanjabbar) dan kami minta APH menindaklanjuti atas dasar laporan kami tersebut”.

Tentu saja dengan kronologi nya Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada TA 2021 menganggarkan Belanja Subsidi sebesar Rp7.043.441.650,00 dengan realisasi sebesar Rp7.043.441.650,00 atau 100%. Perangkat daerah yang ditunjuk Bupati sebagai pengelola anggaran belanja subsidi adalah Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah, mekanisme pembayaran subsidi kepada PDAM Tirta Pengabuan TA 2021 diatur melalui Keputusan Bupati Nomor 175/Kep.Bup/2021 tanggal 16 Februari 2021 tentang Pemberian Subsidi Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat TA 2021.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK RI atas pemberian subsidi berupa mekanisme, usulan serta pertanggung jawaban subsidi menunjukkan sebagai berikut:

a. Keputusan Bupati Nomor 175/Kep.Bup/2021 tentang Pemberian Subsidi pada PDAM Tirta Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat TA 2021 tersebut belum memedomani Permendagri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum.

Keputusan Bupati tersebut tidak mengatur mekanisme perhitungan subsidi berdasarkan perhitungan selisih tarif, dokumen penyampaian usulan, penilaian usulan, dan pelaporan dan pertanggung jawaban.PDAM Tirta Pengabuan selaku penerima subsidi tidak menyampaikan laporan realisasi penggunaan subsidi Tahun 2020 dalam pengajuan usulan subsidi Tahun 2021. Namun PDAM Tirta Pengabuan hanya menyampaikan proyeksi penghitungan alokasi subsidi (usulan subsidi) dengan besaran sebesar Rp7.043.441.650,00, Dalam perhitungan proyeksi tersebut termasuk Biaya Umum dan Administrasi sebesar Rp287.600.000,00 yang digunakan untuk membayar iuran pensiun pegawai. Biaya iuran pensiun pegawai tersebut tidak berkaitan langsung dengan operasional produksi, sehingga tidak seharusnya dimasukkan dalam komponen usulan subsidi.

Selain hal di atas, PDAM Tirta Pengabuan belum menyampaikan laporan realisasi penggunaan realisasi subsidi Tahun 2021 sebagai pertanggungjawaban. Melainkan hanya menyampaikan laporan operasional bulanan dan surat pertanggungjawaban (SPJ) kepada Bagian Perencanaan Keuangan Sekretariat Daerah. Terhadap SPJ beserta bukti-bukti tersebut tidak dilakukan verifikasi oleh Sekretariat Daerah, sehingga jumlah bukti valid penggunaan belanja subsidi tidak diketahui, berdasarkan pemeriksaan atas SPJ yang dilakukan bersama dengan PDAM dan Bagian Perencanaan Keuangan Sekretariat Daerah diketahui bahwa penggunaan subsidi diantaranya digunakan untuk pelunasan utang pekerjaan perbaikan pipa pada Tahun 2020 sebesar Rp135.924.000,00 dan pembayaran iuran pensiun sebesar Rp212.302.343,00,ini dapat kami simpulkan adanya dugaan Penyimpangan sebagai tersebut mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak dapat menilai kewajaran penggunaan subsidi usulan dan pertanggungjawaban belanja subsidi belum sesuai ketentuan. Dimana Kondisi tersebut tidak sesuai dengan,Permendagri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum:

• Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan, Lampiran Bab II Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah huruf D.2.d. Belanja Subsidi,dengan tidak adanya laporan pertanggungjawaban dana subsidi tersebut diduga ada perbuatan yang melawan hukum dan undang-undang serta tidak diyakini laporan keuangan di PDAM Tirta Pengabuan tidak sesuai dengan sebenar-benarnya, Tandas, Syarifuddin.(Fen)