Depok, RN TAHUN SIDANG 2023 FRAKSI PDI PERJUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK ASSALAMUALAIKUM WR, WB SHALOM SALAM SEJAHTERA ...
Depok, RN
TAHUN SIDANG 2023 FRAKSI PDI PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK
ASSALAMUALAIKUM WR, WB SHALOM
SALAM SEJAHTERA OM SWASTYASTU NAMO BUDAYA SALAM KEBAJIKAN MERDEKA!
1. YANG TERHORMAT KETUA, PARA WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD KOTA DEPOK
2. YANG TERHORMAT SAUDARA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK
3. YANG TERHORMAT UNSUR FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KOTA DEPOK
4. YANG TERHORMAT PEJABAT SIPIL, TNI-POLRI DI LINGKUNGAN KOTA DEPOK
5. DAN PARA UNDANGAN YANG HADIR SACARA TATAP MUKA MAUPUN VIRTUAL, SERTA REKAN-REKAN MEDIA YANG KAMI SAYANGI
Puji Syukur selalu kami haturkan kepada Allah SWT/Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala rahmat dan hidayahNya, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan Paripurna rangka Penyampaian Laporan Hasil Reses Masa Sidang Pertama Tahun Sidang 2023.
Fraksi PDI Perjuangan melaporkan bahwa 10 anggota fraksi melaksanakan kegiatan Reses Masa Sidang Pertama Tahun Sidang 2023 yang dilaksanakan selama 4 tiga hari yaitu tanggal 28 sampai dengan 31 Januari 2023 secara tatap muka.
SDR PIMPINAN SIDANG, ANGGOTA DEWAN DAN PARA HADIRIN YANG KAMI HORMATI,
Sebelum kami menyampaikan Laporan hasil reses, hari ini bertepatan dengan Hari Pers Nasional. untuk itu kami Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Depok mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional. Kami memberikan apresiasi yang mendalam kepada seluruh insan pers di tanah air serta atas kerja keras dan usaha untuk menyebarkan informasi kepada warga masyarakat. Pers harus terus menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial, dan lembaga ekonomi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Semoga Pers selalu menjadi pihak yang selalu berani mengantarkan pelita bagi demokrasi dan menjadi corong pikiran masyarakat sehingga membantu masyarakat menjadi pribadi yang berwawasan luas dan paham demokrasi seperti tema Hari Pers Nasional 2023 "Pers Merdeka, Demokrasi Bermartabat". Selamat Hari Pers Nasional 9 Februari 2023.
SDR PIMPINAN SIDANG, ANGGOTA DEWAN DAN PARA HADIRIN YANG KAMI HORMATI,
Masa Reses merupakan masa dimana kegiatan Anggota Dewan di luar masa sidang dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat yang bersifat terbuka dengan undangan terbatas dan tetap menjaga protokol kesehatan dimasa pandemik. Anggota DPRD adalah representasi masyarakat pada daerah pemilihannya. Oleh karena itu aspirasi-aspirasi masyarakat tersebut harus tersalurkan dengan baik. Melalui kegiatan Reses ini, anggota DPRD, dalam mengunjungi, mendengar, dan menyerap aspirasi satu persatu masyarakat pada daerah pemilihannya bisa diimplementasikan dengan baik. Yang kemudian ditindaklanjuti dan diperjuangkan sesuai dengan aspirasi masyarakat.
Kegiatan reses ini bertujuan untuk mendengar langsung/menyerap aspirasi dari masyarakat tentang apa yang menjadi persoalan dan permasalahan yang terjadi di masyarakat sesuai Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing dalam rangka untuk meningkatkan fungsi dan peran Anggota DPRD Kota Depok kepada konsituennya serta masyarakat Kota Depok umumnya.
Dalam penyampaian laporan hasil kegiatan Reses ini, kami Fraksi PDI Perjuangan menyerap hasil aspirasi masyarakat, mengemukakan beberapa permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, baik di sektor pembangunan fisik maupun non fisik yang meliputi Bidang Pemerintahan, Bidang Perekonomian dan Keuangan, Bidang Pembangunan dan Bidang Kesejahteraan Rakyat.
Hasil penjaringan aspirasi masyarakat ini wajib ditindaklanjuti sebagai perencanaan program dan kegiatan pemerintah kota.
SDR PIMPINAN SIDANG, ANGGOTA DEWAN DAN PARA HADIRIN YANG KAMI HORMATI,
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD, dan Peraturan DPRD Kota Depok Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD, pada pasal 116 ayat 4 disebutkan bahwa Anggota DPRD Wajib Melaporkan hasil pelaksanaan Reses Kepada Pimpinan DPRD, paling sedikit memuat:
• Waktu dan tempat kegiatan Reses
• Tanggapan, Aspirasi dan Pengaduan dari Masyarakat
• Dokumentasi Peserta dan Kegiatan Pendukung
Hal tersebut diatas harus dilakukan karena bagi Anggota DPRD yang tidak menyampaikan Laporan Sebagaimana tersebut di atas tidak dapat melaksanakan Reses berikutnya.
Dalam Sidang Paripurna yang terhormat ini, ijinkan Fraksi PDI Perjuangan akan menyampaikan laporan mengenai tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat dalam Kegiatan Reses anggota kami yang telah dilakukan pada tanggal 28 sampai dengan 31 Januari 2023 yang akan kami jabarkan sesuai dengan bidang komisi.
Komisi A : Bidang Pemerintahan
1. Pemerintah Kota Depok harus segera memperbaiki data warga miskinnya. Baik yang menerima PKH, penerima bantuan non tunai dan warga miskin yang belum menerima bantuan apa-apa, karena terbukti dilapangan banyak yang tampak seperti salah sasaran sehingga menimbulkan kecemburuan sosial. Termasuk masih banyaknya masyarakat yang membutuhkan KIS dan KIP tetap sulit mendapatkannya.
2. Bantuan sosial yang tidak terealisasi dengan baik dan tidak tepat sasaran, sehingga dibutuhkan koordinasi dengan pihak Ketua Lingkungan setempat.
3. Perangkat ASN di tingkat Kelurahan dan Kecamatan agar bisa lebih ramah untuk melayani warga.
4. Netralitas para ASN sangat dibutuhkan dalam tahun politik ini, sehingga mewujudnya ASN yang tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
Komisi B : Bidang Perekonomian dan Keuangan
1. Dimohon agar penggunaan anggaran BTT (Belanja Tidak Terduga) yang tepat sasaran dan secara transparan yang dinantikan oleh masyarakat.
2. Pemerintah Kota Depok agar memberikan peluang usaha bagi masyarakat agar dapat meningkatkan pendapatan perekonomian bagi masyarakat Kota Depok
3. Pemerintah perlu membentuk Koperasi dan UMKM disetiap kelurahan dan kecamatan yang ada diwilayah Kota Depok.
4. Kedepannya harus diberdayakan UMKM yang berasal dari warga, dan dipermudah untuk pendaftaran UMKM online.
5. Perbaikan RTLH semakin tahun semakin meningkat, itu berarti perekonomian masyarakat di Kota Depok dirasa masih kurang.
Komisi C : Bidang Pembangunan
1. Lahan kuburan di wilayah Beji sudah penuh, agar diperhatikan dan segera dicarikan lahan kosong untuk digunakan sebagai lahan kuburan.
2. Titik Banjir
Sama dengan reses bulan Desember 2022. Titik banjir yang dikeluhkan warga semakin banyak. Titik banjir yang terjadi di Kelurahan Mekarsari terjadi di RT 3, RW 5, RW 6, RW 8, RW 10, RW, 13, RW 14 masih mendominasi yang dikeluhkan warga Mekarsari. Di Kelurahan Cisalak Pasar keluhan banjir ada di RT 5 RW 3. Di Kelurahan Harjamukti banjir juga sudah masuk ke Perumahan Puri Sriwedari dan juga ada di RT 4 RW 7. Di Kelurahan Tugu juga masih ada titik banjir di RW 15 dan 16. Permasalahan banjir disemua wilayah harus bisa ditangani secara baik dan cepat dan harus secara komprehensif sehingga tidak menimbulkan kerusakan-kerusakan infrastruktur yang sudah kita bangun sebelum-sebelumnya.
3. Turap
Permasalahan turap masih sama dengan keluhan warga saat reses di bulan Desember 2022 yaitu Turap yang ada disepanjang Kali Cipinang mohon untuk dapat diperhatikan terutama yang mulai terkikis, seperti yang melewati RT 10 RW 14 Mekarsari, RT 11 RW 13 Mekarsari, demikian juga turap yang melewati RW 16 Mekarsari, dan juga turap-turap diwilayah yang lain yang belum sempat dilaporkan warga. Untuk itu diharapkan Dinas PUPR mengawasi turap-turap yang berfungsi sebagai penahan supaya tidak menyebabkan longsornya tanah dan tidak membahayakan warga.
4. Sama halnya dengan permasalahan-permasalahannya lain yang keluhannya sama pada saat reses bulan Desember 2022 seperti setu- setu yang ada di Kota Depok yaitu normalisasi etu terutama setu yang mengalami mendangkalan, peningkatan akses jalan ke setu. Terkait dengan Sarana pariwisata pendukung di setu juga menjadi harapan warga khususnya di Setu Citayem, Setu Pengasinan, dan Setu Rawa Kalong. Taman bermain anak disetiap Kelurahan juga masih diharapkan warga karna itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan demikian juga dengan pembangunan TPS disetiap kelurahan tetap harus di bangun, sehinga warga tidak membuang sampah sembarangan.
Komisi D : Bidang Kesejahteraan Rakyat
1. Terkait Pendidikan
a. Sukseskan Program Wajib Belajar 12 tahun dengan salah satunya, jangan ada lagi ijazah yang tertahan terutama disekolah-sekolah SMA dan SMK (karena orangtua murid belum melunasi biaya-biaya pendidikan disekolah tersebut), padahal ijazah tidak boleh ditahan dengan alasan apapun termasuk karena masalah biaya sekolah.
b. Diharapkan penambahan pembangunan-pembangunan SMP dan SMA Negri diwilayah Kota Depok yang padat penduduk, bila perlu di tiap Kelurahan adanya SMP dan SMA Negeri mengingat salah satu syarat PPDB adalah sistem zonasi.
c. Permasalahan warga lulusan SMP yang tinggal di kelurahan Pasir Gunung Selatan, Tugu, Mekarsari, Curug, dan Harjamukti adalah sulitnya mereka untuk melanjutkan ke jenjang SMA/SMK dikarenakan di kecamatan Cimanggis hanya ada 1 SMAN yaitu SMAN 13 di kelurahan Cisalak Pasar. Jadi untuk membantu memecahkan permasalahan warga di 5 kelurahan itu minimal harus dibangun segera 2 SMAN di kecamatan Cimanggis. Sehingga secara perlahan permasalahan warga di bidang pendidikan Sekolah Lanjutan Atas dapat diatasi.
2. Terkait Kesehatan
a. Dimohon agar ketersediaan Vaksin ada disetiap wilayah secara gratis dan lengkap, sehingga masyarakat dapat mendapatkan vaksin di tiap wilayah.
b. Pembangunan Posyandu disetiap wilayah kelurahan sangat diharapkan masyarakat sekitar, karena masih banyak RW yang belum mempunyai posyandu, tetapi tidak memiliki lahan fasos-fasum.
c. Diharapkan Puskesmas di Kota Depok menjadi Puskesmas yang melayani 24jam dan diperdayakan untuk melayani pasien rawat inap disemua Kecamatan, serta ditingkatkan sarana dan prasarananya.
d. Agar dipermudah pelayanan di Rumah Sakit ketika pasien menggunakan Bansos
e. Agar dibukakan kembali program KIS, karena masih banyak warga yang tidak mampu dan belum memiliki KIS.
3. Terkait Data DTKS
Pemerintah Kota Depok harus melakukan verifikasi ulang pendataan DTKS yang ada dilapangan, karena masih adanya tidak valid data DTKS sehingga mengakibatkan data penerima bantuan sosial tidak akurat dan tidak tepat sasaran. Banyak warga tidak mampu yang tidak mendapat bantuan PKH ataupun bantuan lainnya. Sedangkan mereka melihat warga yang mampu mendapatkan bantuan dari pemerintah. Sosialisasi untuk warga yang belum memiliki BPJS atau KIS supaya tidak dipersulit untuk pengurusannya, karena masih banyak warga yang membutuhkan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Sehingga Jangan lagi ada warga yang kesulitan mengurus DTKS, KIS, dan bantuan-bantuan lainnya dan agar dipermudah pelayanan untuk warga yang menggunakan KIS dan Bansos.
SDR PIMPINAN SIDANG, ANGGOTA DEWAN DAN PARA HADIRIN YANG KAMI HORMATI,
Demikian pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan terkait dengan Laporan Hasil Reses Masa Sidang Pertama Tahun Sidang 2023.
Semoga apa yang menjadi catatan-catatan kami, dapat disampaikan dan dapat ditindak lanjuti serta dibahas secara komprehensif demi kepentingan masyarakat Kota Depok.
SEMOGA YANG MAHA KUASA SELALU MELINDUNGI, MEMBERI KESEHATAN DAN KEKUATAN PADA KITA SEMUA.
WALLAHUL MUWAFIQ ILA AQWAMITH THORIQ WASSALAMMUALAIKUM WR. WB
SHALOM
SALAM SEJAHTERA
OM SANTI SANTI SANTI OM NAMO BUDAYA
SALAM KEBAJIKAN MERDEKA!!
DEPOK, 9 FEBRUARI 2023
FRAKSI PDI PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK
KETUA SEKRETARIS
IKRAVANY HILMAN, S.IP
VERONICA WIWIN WIDARINI, SE., MMSI
(Herdian)
COMMENTS