Kejujuran / Ketidak Terbukaan Pemkab Humbahas Terkait Penyertaan Modal Mencapai Rp 21,7 Miliar "SDM Diduga Kendala Utama"

Dolok Sanggul, RN Relugasi aturan hukum mulai dari Undang-Undang hingga Permendagri tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah diduga tidak ...

Dolok Sanggul, RN

Relugasi aturan hukum mulai dari Undang-Undang hingga Permendagri tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah diduga tidak lagi menjadi pedoman.

Bisa jadi itu diakibatkan SDM pemangku jabatan tidak mencukupi dan pejabat merasa kebal hukum, hingga rasa acuh dengan Kinerja/Tanggungjawab tidak menjadi beban buat beberapa orang/kelompok.

Sikap acuh beberapa pejabat itu terjadi dibeberapa daerah, khususnya wilayah Sumatera Utara salah satunya Pemkab Humbahas.

Sikap acuh atau bisa jadi pamer beking hingga tidak menjadikan SDM proritas mendapatkan jabatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan persyaratan.

Sehingga tidak menjadikan bentuk surat konfirmasi tertulis atau laporan tertulis sebagai pengisi keranjang sampah yang tidak perlu disikapi dan dijawab pejabat Pemkab Humbahas.

Penelusuran awak media atas sikap acuh dan menjadikan segala surat konfirmasi tertulis diduga masuk keranjang sampah menjadi fakta dari berbagai keluhan masyarakat penggiat korupsi. Dimana beberapa SKPD Humbahas memang sangat sulit ditemui dikantornya terlebih membalas surat konfirmasi tertulis, hingga memunculkan kesan bahwa Hasil PAD dari Penyertaan modal Pemkab Humbahas mencapai Rp 21,7 miliar itu diduga bocor untuk kepentingan pribadi/kelompok.

Keterangan salah seorang berinisial "A.Tobing" menyatakan pada awak media bahwa sikap pejabat Pemkab Humbahas seperti ini perlu ditindak tegas sebab Dana APBD itu notabane adalah uang rakyat jadi pejabat haruslah faham dan taat dengan regulasi aturan hukum yang ada di NKRI ini, hingga tidak memunculkan opini bahwa ketidak jujuran/ketidak terbukaan benerapa Pejabat Pemkab Humbahas itu akibat SDM yang tidak mempuni. Lain halnya bila Dana APBD itu merupakan milik keluarga yang hanya bisa diketahui kelompok keluarga saja, hingga masyarakat tidak perlu mengetahuinya lebih mendalam.

Dari berbagai keluh kesah penggiat korupsi itu, A.Tobing meminta Bupati Humbahas "Dosmar Banjarnahor,SE" mencopot jabatan pejabat dilingkungannya yang menilai acuh dan membuat segala bentuk surat/pengaduan masyarakat itu diduga masuk keranjang sampah dengan sengaja tidak menjawab surat tersebut.

Menyikapi akan permasalahan itu masyarakat/penggiat korupsi berharap agar Bupati Humbahas "Dosmar Banjarnahor,SE" mau menyikapi prihal terkait surat konfirmasi itu agar tidak memunculkan opini ditengah masyarakat bahwa apa yang menjadi makna dalam Laporan Pertanggungjawaban Bupati atas Penggunaan APBD Humbahas itu diduga sengaja disusun rapih tanpa membahas fakta kebenaran realisasi APBD. (S.Tambunan)