Pemkab Humbahas Tidak Sanggup Menjawab Terkait Bagi Hasil Deviden "Transfer Uang Diduga Menggunakan Mobil Angkot"

Dolok Sanggul, RN Berbagai permasalahan dugaan korupsi di Kabupaten Humbahas mulai terbongkar dan untuk mengantisipasi hal tersebut kebijaka...

Dolok Sanggul, RN

Berbagai permasalahan dugaan korupsi di Kabupaten Humbahas mulai terbongkar dan untuk mengantisipasi hal tersebut kebijakan untuk memutasi jabatan pun dilakukan agar pihak Aparat Penegak Hukum (APH) kesulitan dalam mengungkap kasus korupsi.

Salah satu permasalahan dugaan korupsi atas kekurangan volume pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUTR) mencapai Rp 995 juta yang saat ini sudah ditangani pihak Kejaksaan Negeri Humbahas berujung pada penggantian jabatan Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas, hingga muncul kesan dimasyarakat bahwa dugaan korupsi di Pemkab Humbahas kemungkinan hanya sebatas sanksi jabatan saja, sementara sanksi pidana kemungkinan akan ditiadakan.

Begitu juga permasalahan terkait Dana Penyertaan Modal Pemkab Humbahas mencapai Rp 21,7 miliar mulai muncul kepermukaan dan sudah menjadi perbincang masyarakat. Namun pihak Pemkab Humbahas tidak sanggup menjawab terkait bagi hasil deviden itu, hingga menambah opini negatif masyarakat bahwa transfer uang diduga menggunakan mobil angkot, hingga terindikasi tercecer ditengah jalan.

Kebijakan Pemkab Humbahasi itu dinilai salah seorang penggiat korupsi berinisial "A.Tobing" saat memberikan komentarnya pada awak media, bahwa kesan pemutasian pejabat dilingkungan Pemkab Humbahas bisa mempersulit proses penyelidikan pihak Aparat Penegak Hukum (APH) dalam melaksanakan Pulbaket terkait permasalahan dugaan korupsi di Dinas tersebut.

Seperti halnya informasi yang didapat A.Tobing terkait Laporan Masyarakat atas dugaan korupsi Dinas PUTR Humbahas pada pihak Kejaksaan Negeri Humbahas yang saat ini sedang ditangani yaitu terkait dugaan kekurangan volume pekerjaan mencapai Rp 995 juta dan tanpa disadari akan berdampak pada mutu dan ketahanan fisik bangunan tersebut.

Menyikapi terkait permasalahan dugaan korupsi di Dinas PUTR itu, awak media juga sudah berulangkali mencoba melakukan konfirmasi pada pihak dinas dan juga sudah berulangkali melayangkan surat konfirmasi tertulis tetapi sampai berita ini di muat, tidak satupun jawaban dari pihak Dinas PUTR Humbahas itu.

Fakta dari sikap dan karakter Pejabat Pemkab Humbahas yang tidak melaksanakan regulasi aturan hukum atas keterbukaan publik seperti ini, selalu menjadi kendala buat Insan Pers dalam meminta keterangan berimbang atas opini liar ditengah masyarakat atas bobroknya birokrasi Pemkab Humbahas itu. (S.Tambunan)