Persutujuan Hibah Eks AKBID Kota Tebing Tinggi Mulai Menghangat "Hak Dan Kewajiban Punya Konsekuensi Hukum"

Tebing Tinggi, RN Mimpi menjadi Walikota Tebing Tinggi merupakan impian banyak orang, hingga upaya dan cara pun dilakukan agar nantinya bisa...

Tebing Tinggi, RN

Mimpi menjadi Walikota Tebing Tinggi merupakan impian banyak orang, hingga upaya dan cara pun dilakukan agar nantinya bisa memuluskan impian itu.

Namum untuk menjadi Walikota Tebing Tinggi diperlu kebijakan dan wawasan luas agar nantinya tidak menjadi jerat dibelakang hari akibat indikasi dugaan korupsi.

Permasalahan di Kota Tebing Tinggi dibeberapa tahun sudah cukup komplek dan diduga begitu sulit untuk diperbaiki. Satu persatu persalah mulai bermunculan, hal itu diduga akibat sekelompok Oknum yang menncoba mengutamakan kepentingannya dengan membuat kebijakan tanpa memikirkan manfaat dan kerugian daerah.

Salah satu kasus saat ini hangat diperbincangkan sekelompok Insan Pers terkait persetujuan Lahan Eks AKIBID Pemko Tebing Tinggi yang diduga melibatkan banyak Oknum DPRD Kota Tebing Tinggi yang diduga turut memberikan persetujuan Hibah Eks AKBID itu.

Persetujuan Hibah Eks AKBID ini sudah dicoba dikonfirmasi awak media pada Ketua DPRD Kota Tebing Tinggi berinisial "BS" melalui pesan Whatshap, namum Oknum berinisial "BS" tidak mau memberikan penjelasan. Perbedaan pendapat Oknum anggota DPRD itu pun mulai terbongkar setelah salah seorang Anggota DPRD berinisial "IS" yang juga sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Tebing Tinggi mengatakan disalah satu media bahwa mereka tidak setuju dengan Persetujuan DPRD terkait Hibah Lahan Eks AKBID Pemko Tebing Tinggi yang nilainya diperkirakan mencapai puluhan miliar itu.

Terbongkarnya masalah perbedaan pendapat Oknum Anggota DPRD Kota Tebing Tinggi ini disikapi oleh salah seorang penggiat korupsi "CANDRA" saat diminta pendapatnya oleh awak media, menyatakan bahwa pernyataan ini merupakan Hak setiap warga negara dan setiap warga negara juga mempunyai berkewajiban terlebih sebagai Anggota DPRD.

Permasalahan Hak dan Kewajiban Oknum DPRD Kota Tebing Tinggi ini, perlu menjadi perhatian Aparat Penegak Hukum sebab Hak Oknum DPRD dengan memberikan persetujuan tentang pelepasan Hibah Eks AKBID Pemko Tebing Tinggi itu diduga mengakibatkan kerugian daerah mencapai puluhan miliar rupiah atas pelepasan Aset Pemko tanpa ada tujuan yang berarti buat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tebing Tinggi. (S.Tambunan)