Dinas Kominfo Kota Tebing Tinggi Diduga Sarang Korupsi Dan Pembohongan Publik

Tebing Tinggi, RN Oknum Kepala Dinas Kominfo Kota Tebing Tinggi yang diduga jadi anak MAS Pemko Tebing Tinggi terlilit berbagai masalah duga...

Wakil Walikota Hadiri Sosialisi Evaluasi Sakip Pemko Tebing Tinggi

Walikota Menghadiri Syukuran BKAG di Awal Tahun 2018

Walikota Menghadiri Pelantikan dan Bimbingan Teknis/Pembekalan PPL

Tebing Tinggi, RN

Oknum Kepala Dinas Kominfo Kota Tebing Tinggi yang diduga jadi anak MAS Pemko Tebing Tinggi terlilit berbagai masalah dugaan korupsi.

Permasalahan dugaan korupsi itu sudah menjadi sorotan penggiat korupsi dan Insan Pers. Adapun sorotan itu mengarah pada prilaku Oknum Kepala Dinas yang diduga sesuka hati dalam menggunakan/mengelola anggaran Dana APBD terkait Belanja Tidak Terduga (BTT) Covid-19.

Hasil temuan BPK RI menerangkan bahwa pengelolaan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Covid-19 itu dialihkan pada kegiatan diluar dari anggaran penanganan Covid-19 dan total  temuan yang harus dikembalikan mencapai Rp 529 juta.

Kasus dugaan korupsi Dinas Kominfo Kota Tebing Tinggi itu sudah dilaporkan pada pihak Kejaksaan Negeri Kota Tebing Tinggi dan pemeriksaan beberapa Oknum pihak Dinas sudah dilakukan.

Pengalihan Dana itu terjadi pada Belanja Tidak Terduga, begitu juga Belanja Pegawai yang tiap tahun makin membengkak akibat Kadis masih selalu menambah pegawai honorer ditiap tahunnya, hingga menambah beban APBD Kota Tebing Tinggi.

Kebijakan Oknum Kepala Dinas Kominfo ini menuai kritikan penggiat korupsi, salah seorang penggiat korupsi "Bang Candra" memberikan komentarnya pada awak media, menyatakan bahwa penambahan dan besarnya pagu anggaran pengeluaran buat Belanja Pegawai Dinas Kominfo ditiap tahun itu perlu diperiksa dan dipertanyakan dasar hukum penambahan pegawai honorer ditiap tahun itu agar tidak ada memuat dugaan kolusi dan korupsi yang jauh dari prilaku kutipan uang setoran menjadi honorer dinas.

Sementara konfirmasi awak media pada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tebing Tinggi, secara langsung atau pun konfirmasi secara tertulis selalu mendapat jalan buntu sebab Kajari tidak mau dikonfirmasi langsung dan dikonfirmasi secara tertulis oleh media.

Kebijakan Oknum Kajari Kota Tebing Tinggi ini diduga sudah membudaya dalam beberapa kali pergantian pejabat Kajari di Kota ini.

Kebijakan Oknum Kajari ini diduga mengarah pada sikap bahwa menganggap konfirmasi langsung dan konfirmasi tertulis media dianggap sampah sebab berapa kali pergantian Kajari Kota Tebing Tinggi selalu sulit untuk memberikan jawaban atas pertanyaan pihak media terlebih menyangkut, sejauhmana Kajari menilai bahwa beban belanja Kajari sudah menjadi beban APBD, hingga mengakibatkan APBD Kota Tebing Tinggi mengalami DEFISIT akibat berat pasak dari tiang. 

(S.Tambunan)