KPM PKH BPNT Asal Desa Kertamukti Sampaikan Permohonan Maaf

Pandeglang, RN Usai didatangi petugas dari Kementerian Sosial (Kemensos) tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) Kecamatan Sumur, salah...

Meteran Air Jadi Pajangan, Pamsimas di Sobang Dipertanyakan

Perkerasan Jalan Desa Kertaraharja Belum Optimal

SK Bupati Diabaikan, Kades Kertaraharja Tak Bayar Gaji Prades Hingga 7 Bulan

Pandeglang, RN

Usai didatangi petugas dari Kementerian Sosial (Kemensos) tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) Kecamatan Sumur, salah satu warga Desa Kertamukti Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten pada Minggu (12/1/25) menyampaikan permohonan maaf atas statementnya di media lantaran mengaku sudah lama tidak mendapatkan program PKH BPNT faktanya justru sebaliknya. 

KPM PKH BPNT, Asri (44) warga Kp Babakan Kiray Desa Kertamukti menyampaikan bahwa informasi yang disampaikan kepada wartawan radarnusantara.com adalah keliru.

"Saya Asri menyampaikan permohonan maaf atas informasi yang disampaikan kemarin yang mengaku sudah lama tidak mendapatkan bansos PKH BPNT padahal sebenarnya mendapatkan bantuan program BPNT sehingga menimbulkan kegaduhan sampai TKSK yaitu Pak Doni mengunjungi keluarga saya", ungkapnya Asri ke media, Senin (13/1/25).

Saya akui, selalu mendapatkan program sembako yaitu terakhir periode bulan Oktober Nopember Desember tahun 2024 lalu sebesar Rp 1.200.000,- namun memang untuk PKH saya sudah tidak mendapatkan lagi sejak tahun 2022 lalu. 

Diberitakan sebelumnya, Asri didampingi Sahdi, warga Kp Babakan Kiray RT 03 RW 06 Desa Kertamukti mengaku dari keluarga kurang mampu dan masih memiliki tanggungan anak yang masih sekolah di bangku SLTA yang berharap juga ingin mendapatkan program PKH yang lama tidak mendapatkan lagi" katanya. 

Sementara, Doni Sudoni selaku TKSK Sumur membenarkan bahwa ibu Asri telah mengakui bahwa dirinya telah menerima bansos BPNT. " atas nama ibu Asri memang terdaftar sebagai KPM BPNT dan bukan bantuan PKH telah menerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial pada Desember tahun 2024 hanya cara menjelaskan ke pihak media tidak detail dan terkesan ada yang disembunyikan sehingga muncul miskomunikasi", jelasnya. 

"Kita memahami dan memaklumi adanya miskomunikasi ini namun saya berharap untuk kedepannya agar masyarakat tidak sembarangan menyampaikan informasi yang tidak valid ke pihak media atau ke pihak manapun agar tidak terjadi masalah di kemudian hari. Adapun soal keinginan mendapatkan program lain tentunya kita akan evaluasi dan tindak lanjutnya yang penting sesuai dengan aturan yang berlaku", pungkasnya. (Wan).