Polemik Trayek BISKITA, Ini Rekomendasi Komisi II DPRD Kota Bekasi

BEKASI, RN- Komisi II DPRD Kota Bekasi menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Perhubungan (Dishub) dan Organisasi An...

BEKASI, RN- Komisi II DPRD Kota Bekasi menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Perhubungan (Dishub) dan Organisasi Angkutan Darat (Organda) guna membahas polemik trayek BISKITA yang beririsan dengan angkutan kota, khususnya K11 dan K25.

Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary, mengungkapkan bahwa rapat ini digelar setelah adanya insiden di wilayah Bantar Gebang yang melibatkan sopir angkot akibat kebijakan trayek BISKITA.

"Kami mempertemukan Organda, perwakilan sopir angkot K11 dan K25 yang terdampak langsung oleh kebijakan trayek BISKITA, serta Dinas Perhubungan yang hadir lengkap dengan kepala dinas, sekretaris dinas, kabid, dan jajarannya," ujar Latu kepada awak media pada kamis, (30/1/2025).

Menurutnya, terdapat beberapa persoalan yang menjadi perhatian, terutama terkait kebijakan tarif BISKITA yang hingga saat ini belum ditetapkan, meskipun sudah berjalan hampir satu tahun.

"Sesuai kesepakatan awal, tarif seharusnya ditetapkan dalam waktu enam bulan. Jika terus digratiskan, tentu masyarakat akan lebih memilih BISKITA dibanding angkot, yang tentunya merugikan para sopir angkot," jelasnya.

Oleh karena itu, Komisi II DPRD Kota Bekasi memberikan sejumlah rekomendasi kepada Dishub, di antaranya:

• Percepatan penetapan tarif BISKITA, yang sudah berproses di tingkat Wali Kota dan perlu segera diteruskan ke BPTJ Kementerian Perhubungan untuk ditetapkan secara resmi berdasarkan hasil survei komprehensif.

• Penyusunan rencana kerja (Renja) Dishub, terutama terkait kemungkinan bantuan dari APBD Kota Bekasi, termasuk skema subsidi seperti yang diterapkan pada JakLingko di DKI Jakarta. Jika memungkinkan, Pemkot Bekasi bisa mengalokasikan subsidi BBM atau subsidi angkot guna menjaga keseimbangan antara transportasi konvensional dan BISKITA.

"Kami akan merekomendasikan kebijakan ini agar dapat masuk dalam APBD Perubahan 2025, sehingga bisa segera direalisasikan. Kami juga meminta Dishub untuk menyinkronkan kebijakan ini dengan pemerintah pusat agar sesuai dengan kewenangannya," tambahnya.

Lebih lanjut, Ia menambahkan bahwa komisi II akan terus mengawal kebijakan ini dan meminta Dishub untuk segera menindaklanjuti hasil pertemuan dengan Organda dan perwakilan sopir angkot.

"Kami minta ada tindak lanjut segera. Hasilnya harus dikomunikasikan kepada kami agar bisa segera kami follow-up," tandasnya.(@nt)